Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan agar dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna maka perlu ditetapkan dengan Perda.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 9 Tahun 1985; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007 ; Perda Kab. Cirebon No. 2 Tahun 2001; Perda Kab. cirebon No. 5 Tahun 2005; Perda Kab. Cirebon No. 5 Tahun 2008.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Pidana , Penyidik, Ketentuan Peralihan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2009.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan dan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa guna menghindari terjadinya berbagai penyimpangan
penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dilapangan perlu
dilakukan pengawasan dan pengendalian;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
penyelenggaraan Pelayanan Teapadu Satu Pintu;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan
Nonperizinan dari Bupati Sukamara Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukamara;
1.Ketentuan Umum;
2.Prinsip;
3.Standar Operasional Prosedur;
4.Pendanaan; dan
5.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2023.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2019
PERBUP Kab. Bekasi No. 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 TentangPenyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Bekasi
PENYELENGGARAAN - PELAYANAN - PERIZINAN - DAN - NON - PERIZINAN - DI - KABUPATEN - BEKASI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD 2019/8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018 Sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bekasi No. 35 Tahun 2017 untuk disesuaikan kembali diselenggarakan pelayanan terpadu satu pintu pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan Perizinan dan Non Perizinan maka perlu ditetapkan kembali Perbup tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2018; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 91 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016; Perbup Bekasi No. 65 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Prinsip Dan Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Dan Kewenangan, Mekanisme Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, Kewajiban Dan Larangan, Sumber Pembiayaan, Jangka Waktu Pelayanan, Pengendalian Dan Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2019.
10 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usaha Kelautan dan Perikanan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan otonomi daerah telah diserahkan kewenangan mengenai kelautan dan perikanan kepada Kabupaten perlu pembinaan dan pengawasan
untuk menjaga kelestarian sehingga terorganisir demi peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Usaha Kelautan dan Perikanan, perlu ditindaklanjuti untuk dilaksanakan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha
Kelautan dan Perikanan;
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1970; UU No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1970; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep. 10/Men/2003; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep. 02/Men/2004; Perda Kabupaten Majene No. 7 Tahun 2003; Perda Kabupaten Majene No. 7 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
1. Nama Objek dan subjek retribusi
2. Golongan retribusi
3. Prinsip dan sasaran dalam menetapkan besaran tarif
4. Struktur dan besaran tarif retribusi
5. Saat retribusi terutang
6. Wilayah pemungutan
7. Penetapan retribusi
8. Tata cara pemungutan
9. Tata cara pembayaran
10. Sanksi administrasi
11. Masa retribusi
12. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan
13. Jaminan dan perlindungan keselamatan nelayan
14. Ketentuan Pidana
15. Penyidikan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2008.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2019/NO.8, LL Kab. Kubu Raya : 8 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG BELUM TERDAFTAR PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan Kesehatan secara betahap yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional dan daerah dan dalam uoaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kubu Raya, maka perlu diberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang belum terdaftar dlam jaminan Kesehatan nasional dan daerah pada pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama yang pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tersebut maka perlu diatur pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang belum terdaftar pada program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, UU No.40 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.24 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PerPres RI No.82 Tahun 2018. Permen Kesehatan No.71 Tahun 2013, Permendagri No.79 Tahun 2018, Permen Kesehatan RI No.4 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Sasaran; Jenis Pelayanan Kesehatan; Persyaratan Pembebasan Jasa Layanan; Pendanaan; Penganggaran; Mekanisme Pencairan; Penatausahan; Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
8 HALAMAN
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1999
Tentang Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyediaan jasa angkutan penumpang
umum, perlu dilakukan pengaturan, pembinaan dan
pengendalian angkutan penumpang umu m dalam trayek;
b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Karanganyar Nomor 7 Tahun 1999 tentang Izin Trayek sudah
tidak sesuai dengan perkembangan, oleh karena itu perlu
ditinjau kembali;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar
Nomor 7 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun
1999.
Peraturan ini mengatur retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk
mennyediakan pelayanan angkutan bus dalam wilayah kabupaten Karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2006.
7 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2021
PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BONE
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BONE
ABSTRAK:
a. bahwa agar potensi zakat di rnasyarakat dapat didayagunakan secara optimal, maka perlu dikelola dengan baik, melernbaga, amanah, akuntabel, dan berkeadilan, sesuai dengan syariat Islam;
b. bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah rnengubah pengaturan mengenai kegiatan perencanaan, pengurnpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu rnenetapkan Peraturan Daerah tentang Penguatan Kelernbagaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang
Pernbentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nornor 74, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6537);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Menteri Agama (PMA) No 52 Tahun 2014
Tentang Syariat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Maal Dan Zakat Fitrah serta pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31
Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Menteri
Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( Mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah );dan
9. Peraturan Baznas Nomor 142 Tahun 2017 Tentang
Nishab Dan Kadar Zakat Pendapatan.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II
PENGUATAN ORGANISASI BAZNAS
BAB III
SEKRETARIAT BAZNAS KABUPATEN
BAB IV
PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB BAZNAS
BAB V
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB IX PENYIDIKAN BAB X LARANGAN BAB XI KETENTUAN PIDANA BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2021.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 8 TAHUN 2021
26
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2002/No.23 Seri C 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Industri
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab maka Pemerintah Kabupaten mendapatkan pelimpahan beberapa kewenangan urusan di bidang pemerintahan khususnya lzin lndustri, oleh karenanya perlu penyesuaian dalam pelaksanaan:
b. bahwa dengan semakin tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri di Kabupaten Karanganyar, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan
kewenangannya, oleh karena itu perlu mengatur lzin Usaha
lndustri dan menetapkan retribusinya;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1998; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994; Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995; Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 254/IVIPP/KEP/7/1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar
Nomor 7 Tahun 1990.
Peraturan ini mengatur pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin lndustri yang
diberikan oleh Kepala Dinas.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2002.
12 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan
ABSTRAK:
bahwa peredaran dan penjualan minuman beralkohol, serta minuman oplosan telah memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat sehingga perlu mendapatkan perhatian serius semua pihak, baik aparat pemerintah, tokoh masyarakat maupun masyarakat pada umumnya; bahwa dalam rangka menjaga kesehatan, keamanan dan ketertiban sosial perlu pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol, serta pelarangan terhadap minuman oplosan karena bertentangan dengan nilai-nilai sosial, keagamaan, ketertiban dan seluruh aspek peri kehidupan masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 ebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015; Peraturan Daerah Daerah lstemewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis dan Golongan Minuman Beralkohol; Pengendalian; Perizinan; Pengawasan; Pelarangan Minuman Oplosan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sleman.
Jumlah Halaman: 20 hlm. Penjelasan: 6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Pelayanan Perizinan Terpadu
ABSTRAK:
batwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara serta guna meningkatkan pelayanan umum khususnya pelayanan perizinan perlu diatur secara teknis tentang pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Pereturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M PAN/04/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN//7/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Bupati Jepara Nomor 62 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jenis Pelayanan Perizinan
Bab III Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan
Bab IV Keterbukaan Informasi
Bab V Penanganan Pengaduan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2009.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pola Pelayanan Urumn Terpadu Satu Pintu dicabut.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
