Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2008

Retribusi Izin Usaha Kelautan dan Perikanan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: 1. Nama Objek dan subjek retribusi 2. Golongan retribusi 3. Prinsip dan sasaran dalam menetapkan besaran tarif 4. Struktur dan besaran tarif retribusi 5. Saat retribusi terutang 6. Wilayah pemungutan 7. Penetapan retribusi 8. Tata cara pemungutan 9. Tata cara pembayaran 10. Sanksi administrasi 11. Masa retribusi 12. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan 13. Jaminan dan perlindungan keselamatan nelayan 14. Ketentuan Pidana 15. Penyidikan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Kelautan dan Perikanan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Majene

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Majene

Tanggal Penetapan

23 Juni 2008

Tanggal Pengundangan

24 Juni 2008

Tanggal Berlaku

24 Juni 2008

Sumber

LD 2008 (8) : 14 hlm

Subjek

APBD - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Majene

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 47 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Majene Nomor 8 Tahun 2008.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

retribusi - izin usaha

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2008 (8) : 14 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usaha Kelautan dan Perikanan

ABSTRAK:

a. bahwa dengan otonomi daerah telah diserahkan kewenangan mengenai kelautan dan perikanan kepada Kabupaten perlu pembinaan dan pengawasan untuk menjaga kelestarian sehingga terorganisir demi peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan; b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Usaha Kelautan dan Perikanan, perlu ditindaklanjuti untuk dilaksanakan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Kelautan dan Perikanan;
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1970; UU No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1970; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep. 10/Men/2003; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep. 02/Men/2004; Perda Kabupaten Majene No. 7 Tahun 2003; Perda Kabupaten Majene No. 7 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: 1. Nama Objek dan subjek retribusi 2. Golongan retribusi 3. Prinsip dan sasaran dalam menetapkan besaran tarif 4. Struktur dan besaran tarif retribusi 5. Saat retribusi terutang 6. Wilayah pemungutan 7. Penetapan retribusi 8. Tata cara pemungutan 9. Tata cara pembayaran 10. Sanksi administrasi 11. Masa retribusi 12. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan 13. Jaminan dan perlindungan keselamatan nelayan 14. Ketentuan Pidana 15. Penyidikan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2008.
14 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521