TATA CARA - PENGANGKATAN - DIREKSI - PERUSAHAAN daERAH AIR MINUM
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2021/No.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Tirta Seguring Betung
Dasar hukum dalam peraturan ini ; UU No 5 Tahun 1962; UU No 28 Tahun 1999;UU No 1 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No
9 Tahun 2015;UU No 12 Tahun 2017;Permendagri No 1 Tahun 1984;Permendagri No 2 Tahun 2007;Kepmendagri No 50 Tahun 1999;Permendagri No 37 Tahun 2018;Perda No 2 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan umum Pengangkatan direksi,tata cara seleksi calon direksi,Sumber biayaan ,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021.
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Daerah dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan usaha Milik Daerah, telah diundangkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/jasa pada Badan usaha Milik Daerah;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran pengadaan barang/jasa pada Badan usaha Milik Daerah sesuai prinsip efisien, transparasi dan akuntabel maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 54 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, prinsip, etika dan kebijakan pengadaan barang/jasa, pengadaan barang/jasa, pengadaan barang/jasa secara elektronik, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang NAMA DAN LAMBANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN NGANJUK
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten
Nganjuk, maka perlu menetapkan nama dan lambang
Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten
Nganjuk dengan Peraturan Bupati;
dsar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang . Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4
Tahun 2020
peraturan bupati ini mengatur mengenai nama dan lambang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten
Nganjuk meliputi: ketentuan umum; nama asas dan tujuan lambang; bentuk dan makna lambang; penggunaan nama dan lambang; larangan; sanksi; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
jumlah 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 No 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan ditetapkannya
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan, ketentuan yang mengatur mengenai kepegawaian pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum di Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 38 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten
Lamongan.
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 40 Tahun 2004;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 54 Tahun 2017;
Perpres No 87 Tahun 2014;
Permendagri No 1 Tahun 1997;
Permendagri No 2 Tahun 2007;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Perda Kab. Lamongan No 4 Tahun 2018;
Perda Kab. Lamongan No 17 Tahun 2018;
Perda Kab. Lamongan No 4 Tahun 2019.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. kedudukan;
b. pengadaan;
c. pengangkatan;
d. kepangkatan;
e. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan;
f. penilaian pelaksana pekerjaan dan daftar urut kepangkatan;
g. hak, kewajiban dan larangan;
h. pemberhentian;
i. pelaksana harian dan pelaksana tugas; dan
j. sanksi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lamongan Nomor 38 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2021
PERBUP Kab. Barito Utara No. 5 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Penghasilan Bagi Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Batara Membangun Kabupaten Barito Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Penghasilan Bagi Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Batara Membangun Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
a. bahwa Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Penghasilan Bagi Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Batara Membangun Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Penghasilan Bagi Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Batara Membangun Kabupaten Barito Utara;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Direksi Perusahaan Daerah Batara Membangun kepada masyarakat perlu meningkatkan kesejahteraan melalui kenaikan gaji;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Penghasilan Bagi Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Batara Membangun Kabupaten Barito Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi
Badan Usaha Milik Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Barito Utara;
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Penghasilan Bagi Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Batara
Membangun Kabupaten Barito Utara.
Perubahan tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Penghasilan Bagi Badan Pengawas,
Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Batara Membangun Kabupaten Barito
Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2021
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
pengadaan Barang dan Jasa yang sumber dananya berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi, dengan demikian untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah
Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan da
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perarturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III PRINSIP, ETIKA, DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
BAB IV TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA
BAB V ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2021.
Peraturan Direksi BUMD tentang ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan/atau standar operasional prosedur pengadaan barang/jasa
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan Dan Penerbitan
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan usaha Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan perlu didukung tata kelola perusahaan yang baik;
- bahwa dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dapat mendorong pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan secara profesional, efektif dan efisien;
- bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan;
UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 13 Tahun 2003 jo. UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 54 Tahun 2017 dan Perda Kab. Sukoharjo No. 11 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, Aktiva Tetap dan Inventaris, Penghasilan anggota Dewan Pengawas Perumda Percada, Penghasilan Direksi Perumda Percada; dan Penghasilan Pegawai Perumda Percada.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Perseroaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6), Pasal 37 ayat (5), Pasal 69 ayat (7), Pasal 72 ayat (4), Pasal 76, dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo, diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo;memberikan Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil;
UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 13 Tahun 2003 jo UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 54 Tahun 2017 dan Perda Kab. Sukoharjo No. 6 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang RUPS, Anggota Komisaris, Direksi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Operasional, Tahun Buku dan Laporan-Laporan, Monitoring dan Evaluasi, Penggunaan Laba, Aktiva Tetap dan Inventaris, Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi, Kerjasama dan Penilaian Tingkat Kesehatan dan Restrukturisasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2021
MODAL DISETOR PEMERINTAH KABUPATENN NGAWI KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MODAL DISETOR PEMERINTAH KABUPATENN NGAWI KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2020 ten tang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 05, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 265) maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Modal Disetor Pemerintah Kabupaten Ngawi Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2021.
Mengingat: 18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 10); 19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi Kepada Perusahaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 10); 20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten NgawiTahun 2020 Nomor 91).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang ditetapkan modal disetor dari Pemerintah Kabupaten Ngawi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2021.
4 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
