Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Data Center
Pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2021
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, data
dan informasi yang dikelola oleh perangkat daerah
diintegrasikan melalui sistem informasi wajib
ditempatkan pada Data Center; bahwa agar pengelolaan data dan informasi menjadi
lebih efisien dan efektif, diperlukan adanya Pedoman
Pengelolaan Data Center Pemerintah Kabupaten
Sleman.
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021, Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2021.
Materi Pokok: Data Center, Pusat Pemulihan Data, Integrasi Data Center dan Pusat Pemulihan Data, Pendanaan, Pemantauan dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2022.
Jumlah halaman: 10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 367 Tahun 2022
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM PENYIMPANAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIMPAN SPJ AKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Sistem Penyimpanan Surat Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMPAN SPJ AKU) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari
ABSTRAK:
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tertib administrasi proses penyimpanan dan pengarsipan surat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, perlu diterapkan sistem yang terintegrasi melalui aplikasi Penyimpanan Surat Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMPAN SPJ AKU). Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun standar operasional prosedur penyimpanan Surat Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah Beberapakali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Standar Operasional Prosedur Sistem Penyimpanan Surat Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah (Simpan SPJ AKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
Lamp 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 149 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian yang profesional dan berkualitas, perlu didukung dengan sistem informasi manajemen kepegawaian yang berbasis teknologi informasi, untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan pedoman Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Kepmendagri No. 17 Tahun 2000; Perda Kab. Cirebon No. 9 Tahun 2016; Perda Kab. Cirebon No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 1 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Sasaran; Ruang Lingkup; Data dan Informasi Kepegawaian; Pengelolaan SIMPEG; Tugas Pengelola SIMPEG; Mekanisme Pelaksanaan SIMPEG; Keamanan Sistem Informasi dan Data; Sarana dan Prasarana; Aplikasi Layanan Kepegawaian yang Terintegrasi dengan SIMPEG; Pembinaan; Evaluasi dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2022.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Perda Kab. Cirebon No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 1 Tahun 2021
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 136 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Berupa Metode Cloud Sebagai Inovasi Pelayanan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan akses penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan kemudahan pelaksanaan pembukuan dan pelaporan barang milik daerah secara aktual dan realtime lingkup Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Berupa Metode Cloud Sebagai Inovasi Pelayanan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1
Tahun 2019.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG MILIK DAERAH BERUPA METODE CLOUD SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH (SIMDA BMD) BERUPA METODE CLOUD; INFRASTRUKTUR; EVALUASI, DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 126 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (Si Pelancong)
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Takisung yang efektif, efisien, dan akuntabel
diperlukan sebuah inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi;
Bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Takisung dan untuk mendukung
kegiatan tersebut perlu menerapkan pelayanan administrasi secara elektronik:
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (Si Pelancong).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI DI KECAMATAN TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT (SI PELANCONG) DENGAN SISTEMATIKA,KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP; PENYELENGGARAAN APLIKASI SI PELANCONG; PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, PEMBINAAN, DAN MONITORING EVALUASI; PEMBIAYAAN; KETENTUAN LAIN-LAIN DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2022.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 123 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Pelayanan Rujukan Dan Pendaftaran Rawat Jalan Berbasis Elektronik Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
Bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sebagai salah satu sarana kesehatan perlu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 2 Tahun 2018; Pepres No. 95 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Perda Kab. Cirebon No. 7 Tahun 2016; Perda Kab. Cirebon No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 1 Tahun 2021; Perda No. 12 Tahun 2018; Perbup No. 96 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang Sistem Pelayanan Rujukan dan Pendaftaran Rawat Jalan Berbasis Elektronik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Jenis Pelayanan, Penetapan, Penetapan Pengelola dan Pelaksanaan Aplikasi Sirudal; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2022.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 121 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan E-Government
perlu adanya perlindungan data/informasi dari resiko
pencurian, modifikasi, pemalsuan dan penyangkalan
yang ditransaksikan serta perlindungan sistem
elektronik milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan
dari ancaman dan serangan keamanan informasi;
bahwa diperlukan suatu teknologi pengamanan
melalui skema kriptografi Infrastruktur Kunci Publik
yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan
sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan
kerahasiaan, otentikasi, integritas, dan anti
penyangkalan data/informasi; bahwa pemanfaatan sertifikat elektronik perlu diatur
dalam suatu pedoman yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan
Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2019;
Di dalam Peratuan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan
Bab III Peran Perangkat Daerah
Bab IV Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 120 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 120, BD Kab. CIanjur Tahun 2022 No 226
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pelayanan Produk Hukum Daerah Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan prima terhadap seluruh perangkat daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Perbup tentang sistem pelayanan Produk Hukum Daerah Berbasis Elektronik.
Dasar HUkum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2021 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 87 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah beberapa kali teakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaiamana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Cianjur No. 4 Tahun 2013; Perda kab. Cianjur No. 18 Tahun 2021; Perbup Cianjur No.18 Tahun 2021; Perbup Cianjur No. 81 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Sistem Pelayanan Produk Hukum Daerah Bebasis Elektronik, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
6 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
