kendaraan dinas operasional sewa di lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo utara tahun anggaran 2009
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2009/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA 2009
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain kendaraan dinas operasional.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.21 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2007; PP No.58 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; PP No..38 Tahun 2007; Perda Kab.Gorut No.35 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang kendaraan dinas operasional sewa di lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo utara tahun anggaran 2009 termasuk didalamnya mengatur tentang asas dan tujuan penggunaan kdo, pendistribusian dan pemanfaatan kdo,tata cara dan spesifikasi penyewaan kdo, pengendalian dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2009.
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 407 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan tertib pengelolaan
administrasi barang daerah dan untuk mendapatkan
data yang akurat, benar serta dapat
dipertanggungjawabkan, maka perlu dilakukan
Sensus Barang Daerah; bahwa guna kelancaran pelaksanaan Sensus Barang
Daerah di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008, dipandang perlu diatur Pedoman Pelaksanaan
Sensus Barang Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2008; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2008; Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 027/356 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sensus Barang Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2008.
58 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 122 Tahun 2008
peraturan bupati - petunjuk teknis inventarisasi barang
2008
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 122, BD.2008/No.122
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan data barang milik daerah sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah dan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Daerah, serta dalam rangka persiapan penyusunan
Neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Neraca Daerah, perlu
dilakukan inventarisasi barang daerah; bahwa supaya bisa berdayaguna dan berhasilguna dalam
penyelenggaraan inventarisasi barang daerah, serta dapat berjalan
lancar dalam pelaksanaan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis lnventarisasi Barang Milik Pemerintah Daerah
Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prosedur Pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2008.
39 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 23 Tahun 2008
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Kekayaan Desa perlu dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan
untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan
pelayanan masyarakat desa;
b. bahwa agar pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana
dimaksud huruf a dapat berjalan tertib, berdayaguna, dan berhasilguna
dipandang perlu diberikan pedoman dalam pelaksanaannya;
Dasar Hukum Perraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun
1985 jo. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008;
Materi Pokok: Jenis Kekayaan Desa; Pengelolaan dan Pemanfaatan Kekayaan Desa; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2008.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
Jumlah Halaman : 17 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk mendukung dan mewujudkan profesionalisme aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, di pandang perlu menetapkan Standarisasi Sarana dan Prasaran Kerja Aparatur; bahwa Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 2006, perlu dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Kubu Raya; bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatura di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.25 Tahun 2000; PP No.2 Tahun 2001; PP No.58 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; Kepres No.39 Tahun 2001; Kepres No.80 Tahun 2003
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketetuan Umum; Kewenangan Pengelola Barang Milik Daerah; Penataan Sarana dan Prasarana Keraja; Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja; Standarisasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja; Standarisasi Pengguna, Pemanfaatan dan Penghapusan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2008.
34 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 6 Tahun 2008
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sensus Barang Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan dan memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat, serta dapat
dipertanggungjawabkan perlu dilaksanakan sensus barang daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;
Materi Pokok: Sensus Barang Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2008.
Jumlah Halaman: 3 HLM; Lampiran: 45 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 71 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Tata cara
Pengelolaan Kekayaan Desa
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang·undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 tahun 2006
Jenis Kekayaan Desa; Pengelolaan; Pejabat Pengelolaan Kekayaan Desa; Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan Dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Penyertaaan Modal Pemerintah Desa; Penghapusan; Penatausahaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2007.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 29 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyewaan Tanah dan Bangunan Aset Pemerintah Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa Aset Pemerintah Kabupaten Jembrana berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan dapat dipergunukan secara optimal berupa sewa sehingga dapat menambah/meningkatkan Pendapatan Daerah;
b. bahwa agar penyewaan tanah dan bangunan Aset Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu mengatur besaran nilai sewanya supaya dapar berdaya guna, dan berhasil guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pernerintah Kabupaten;
c. bahwa berdasarkan periimbangan dirnaksud dalarn huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati. Prenyewaan Tanah dan Bangunan Aset Pernerintah Kabupaten Jembrana.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.
1. Aset-aset Daerah dapat disewakan kepada masyarakat/ pengguna jasa:
2. Penyewaan kepada masyarakat/pengguna jasa sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan surat perjanjian sewa-menyewa/kontrak.
3. Apabila dalam tenggang waktu perjanjian/kontrak, tanah beserta bangunan yang dibebani perjanjian/kontrak tersebut diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana maka perjanjian/kontrak dapat dicabut atau dipindahkan ke lokasi lain tanpa mendapat ganti rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2007.
Keputusan Bupati Jembrana Nomor 513 Tahun 2003 tentang Penyewaan Tanah dan Bangunan Aset Daerah milik Pemerintah Kabupaten Jembrana dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 25 Tahun 2007
PERBUP Kab. Sleman No. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 25 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kabupaten Sleman
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pengelolaan rumah susun milik pemerintah Kabupaten Steman maka perlu disusun pengetolaan rumah susun sederhana sewa milik Pemerintah Kabupaten Sleman;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Bupati Steman Nomor 19 Tahun 2007;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tu Juan; Pengelolaan; Tata Tertib, Larangan, Dan Sanksi; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2007.
Jumlah Halaman: 9 HLM;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
