Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Zakat
ABSTRAK:
Zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampu sesuai dengan syariat islam yang bertujuan untuk
meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga harus dikelola secara melembaga sesuai dengan
syariat islam.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.49 Tahun 2007; PP No.7 Tahun 2013; PP No.14 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Pengelolaan Zakat. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Azas, Tujuan, dan Jenis, Baznas Kapupaten, Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Larangan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2015.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Zakat
ABSTRAK:
Penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu sesuai tuntunan Al-qur,an dan Hadist dan hasil pengumpulan 2akat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka mengopimalkan pengelolaan zakat sebagai potensi umat Islam yang dapat disumbangkan dalam pembangunan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur, maka dipandang perlu pengelolaan zakat secara amanah (profesional, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab
UU No. 29 Tahun 1959; UU No 7 Tahun 1983; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2010; PP No. 14 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Baznas No. 1 Tahun 2014; Peraturan Baznas No. 2 Tahun 2014
Dalam peraturan ini diatur tentang pengelolaan zakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai maksud dan tujuan; organisasi; hak dan kewajiban muzakki dan badan amil zakat nasional, Kabupaten dan LAZ, pembiayaan Baznas, LZ dan penggunaan hak amil; pengumpulan zakat; pendayagunaan zakat; penghitungan zakat; pengawasan; pelaporan dan pertanggunggjawaban; sanksi administrasi; ketetuan penyidikan; serta ketentuan pidana. Terdapat penjelasan dalam peraturan ini
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2016.
22
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Dari Daerah Ke Embarkasi Dan Dari Debarkasi Ke Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa pelayanan terhadap jemaah haji di daerah memerlukan dukungan pemerintah daerah khususnya dalam penyelenggaraan transportasi jemaah haji dari daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka penyelengaraan biaya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Dari Daerah Ke Embarkasi Dan Dari Debarkasi Ke Daerah;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, tugas dan tanggungjawab, sumber pembiayaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
7 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2019/NO.6 LL Kab. Kayong Utara : 15 Hal
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBERDAYAAN PONDOK PESANTREN DAN MAJELIS TAKLIM
ABSTRAK:
Bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, juga meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan kepribadian yang berakhlak mulia untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan baik lokal, nasional, maupun global.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2007
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pondok Pesantren; Majelis Taklim; Peran Pemerintah Daerah; Pembiayaan; Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2019.
11 Halaman dan 4 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Kabupaten Brebes Tahun 2021 No. 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Lembaga Pengelola Islamic Center
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Islamic Center Kabupaten Brebes yang professional, efektif dan efisien, perlu sebuah lembaga non struktural daerah yang secara mandiri dan transparan untuk mengelola seluruh Aset Pemerintah Daerah di Kompleks Islamic Center.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubahdenganPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Brebes Nomor 21 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Pembentukan; Visi dan Misi Lembaga Pengelola Islamic Center; Struktur, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Organisasi; Mutasyar Islamic Center; Ketua Islamic Center; Sekretariat Islamic Center; Masa Kerja; Tata Kerja; Penatausahaan Keuangan dan Barang; Kerjasama. Dalam Ketentuan Peralihan diatur bahwa Pihakketiga yang menempatiKawasan Islamic Center sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan ketentuandalam PeraturanBupati ini paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
14 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang No. 6 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Zakat
ABSTRAK:
bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat islam dan merupakan sumber dana yang potensial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29 dan Pasal 34 UUD 1945, UU No. 32 TAhun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008, UU No. 32 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2011, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 14 Tahun 2014, Perda Kota Serang No. 4 Tahun 2008.
Perda ini mengatur tentang pengelolaan zakat dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Azas, maksud dan jenis zakat; 3. Pembentukan BAZNAS Kota Serang; 4. Keanggotaan BAZNAS; 5. UPZ; 6. Lingkup Kewenangan pengumpulan zakat; 7. Persyaratan organisasi, mekanisme perizinan dan pembentukan perwakilan LAZ; 8. Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan; 9. Pembiayaan BAZNAS Kota Serang dan penggunaan Hak amil; 10. PElaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS Kota Serang dan LAZ; 11. Peran serta masyarakat; 12. Sanksi administratif; 13. Larangan; 14. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Peralihan; 16. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Perda ini, yang mengatur tentang: Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pimpinan dan pelaksana BAZNAS Kota Serang, pendayagunaan zakat, dan tata cara pengenaan sanksi administratif.
PEraturan KEtua BAZNAS Kota Serang mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ.
Peraturan pelaksana dari peraturan daerah ini berupa Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini
14 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang- Undang Nomor Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 7 (tujuh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Lingkup Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Pelaksanaan; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1132
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Masjid Pemerintah Kota Batam
ABSTRAK:
Pengelolaan masjid perlu dilaksanakan secara profesional menuju manajemen masjid yang modern
islami agar dapat menghadapi berbagai tantangan
dan permasalahan yang kompleks dan dinamis dalam kehidupan masyarakat muslim. Dalam rangka optimalisasi masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan muamalah untuk
kepentingan dan kemajuan syiar Islam yang mencerminkan semangat kebangsaan perlu dilakukan penataan kelembagaan masjid. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Masjid Pemerintah Kota Batam
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Perda Batam No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Batam No.7 Tahun 2019
Dalam Peraturan Wali Kota Batam ini diatur tentang Pengelolaan Masjid Pemerintah Kota Batam, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4),
Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok
Pesantren, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, bentuk dan Tata Cara Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren dalam Fungsi Pendidikan, Bentuk dan Tata Cara Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam Fungsi Dakwah, Bentuk dan Tata Cara Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2023.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
