Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya harga jual eceran minyak tanah yang baru maka perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kabupaten Rembang; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 114 Tahun 2008 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi ( HET ) Minyak Tanah di pangkalan Wilayah Propinsi Jawa Tengah maka Harga Eceran Tertinggi ( HET) Minyak tanah di Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Kabupaten Rembang;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 114 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Kabupaten Rembang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2008.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 93 Tahun 2005 dicabut.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
ABSTRAK:
bahwa sumber daya alam yang memiliki keterbatasan selama ini dimanfaatkan secara eksploitatif, tidak memperhatikan daya dukung, mengabaikan kepentingan masyarakat Desa yang mengakibatkan semakin menipisnya sumber daya alam, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan pengembangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:
a. hak dan kewajiban;
b . pengelolaan sumber daya alam Desa;
c. kewenangan pengelolaan;
d. pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna Desa;
e. pemasyarakatan teknologi tepat guna;
f. lembaga pelayanan teknologi tepat guna;
g. mekanisme;
h. pembinaan dan pengendalian;
i. pendanaan; dan
j. pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 32 Tahun 2019
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERDESAAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERDESAAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Menimbang : a. Bahwa untuk pengembangan potensi sumber daya alam untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan melalui Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) di Kabupaten Sampang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perdesaan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019.
Mengingat : 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); 18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 77); 20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 7);
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip Layanan, Persyaratan Layanan, Produk Layanan, Mekanisme Pelayanan, Prosedur Layanan, Jangka Waktu Penyelesaian, Kompentensi Pengelola P3SDA, Sarana dan Prasarana Pelayanan, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 32 Tahun 2018
petunjuk teknis pembentukan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha melalui inovasi-inovasi teknologi perlu dilakukan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam;
b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 25 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, perlu dibentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna antar desa yang berkedudukan di Kecamatan dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna desa yang berkedudukan di desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dietetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam;
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
7. Peratuan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Sasaran
Bab III Prinsip dan Ruang Lingkup
Bab IV Pengelolaan Sumber Daya Alam
Bab V Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Desa
Bab VI Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna
Bab VII Lembaga Pelayanan Teknologi Tepat Guna
Bab VIII Pengangkatan dan Pemberhentuan Pengurus Posyantek
Bab IX Mekanisme
Bab X Pembinaan dan Pengendalian
Bab XI Penganaan dan Pelaporan
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2018.
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pajak air tanah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu mengatur tata cara pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Sintang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.11 Tahun 1974, UU No.19 Tahun 1997, UU No.14 Tahun 2002, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.31 Tahun 1986, PP No.151 Tahun 2000, PP No.14 Tahun 2005, PP No.42 Tahun 2008, PP No.43 Tahun 2008, PP No.91 Tahun 2010, Permen ESDM No.20 Tahun 2017, Perda No 2 Tahun 2011, Perda No.7 Tahun 2016, Perbup No.131 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Objek dan Subyek Pajak; Komponen Nilai Perolehan Air Tanah; Tata Cara Penghitungan NPA; Dasar Pengenaan Dan Tarif; Wilayah dan Kewenangan Pemungutan; Pendaftaran dan Pendataan; Perhitungan Volume Penggunaan Air Tanah dan Ketetapan Pajak; Pembayaran dan Penyetoran Pajak; Tata Cara Penagihan Pajak; Keberatan dan Banding; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Penetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Pemeriksaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 33 Tahun 2017
PENGAWASAN - DAN - PEMBINAAN - SUMBER - DAYA - PERIKANAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2017/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengawasan dan Pembinaan Sumber Daya Perikanan
ABSTRAK:
Bahwa kegiatan pengeIoIaan Iebak lebung terkait hajat hidup keseharian masyarakat di desa, untuk menghindari konflik dalam masa transisi kewenangan pengeIoIaan dati Pemerintah Kabupaten ke Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 23 Tahun 1997;UU No 37 Tahun 2003;UU No 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 Tahun 2009 ;UU No 6 tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 tahun 2015 ;Perda No 12 Tahun 2016
Materi Pokok dalam Peraturan ini adlah : Ketentuan Umum ,Objek Sumberdaya Perikanan ,Tim Pengawasan dan Pembinaan Sumberdaya Perikanan,Leleang Objek Sumberdaya Perikanan ,Perlindungan Hak dan larangan bagai Pengelola dan masyarakat ,Pengawaasan dan Perlindungan Sumberdaya Perikanan ,Pembagian Hasil Lelang Objek Sumber Daya Perikanan , Penyidikan ,Ketentuan Peraalihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Perencanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
