pengurangan - penghapusan - sanksi administratif - pajak bumi - bangunan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD.2018/No. 88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 20ll tentang Pajat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2O18 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor I Tahun 2O11 tentang Pajak Daerah dan dalam rangka mendorong wajib pajak membayar PBB - P2 terutang yang tidak dibayar, belum dibayar atau terlambat dibayar, diperlukan instrument kebijakan sebagai langkah optimalisasi pendapatan sektor PBB - P2.
UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 55 Th 2016; Per Pres No 87 Th 2014; Permen No 213/PMK.07/2010 dan No 58 Th 2010; Perda Kab Pandeglang Mo 1 Th 2011; Perda kab Pandeglang No 6 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan dan Maksud; 3. Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2; 4. Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2; 5. Ketentuan Perihal; 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 87 Tahun 2018
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, Berita Daerah Tahun 2018 No. 87
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, terdapat perubahan target penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbaalingga Nmor 10 Taahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 69 Taahun 2010; Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2011; Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2011; Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2012; Perda Kaabupaten Purbalingga Nomor 18 Taahun 2017; Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2018; Permendagri Nomor 13 Taahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2018.
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 diubah.
.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Surat Teguran dan Surat Peringatan Pajak Daerah di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, perlu diterbitkan Surat Teguran dan Surat Peringatan Pajak Daerah bagi Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Surat Teguran dan Surat Peringatan Pajak Daerah di Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, tata cara penerbitan surat teguran, tata cara penerbitan surat peringatan, serta ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2018.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 85 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemungutan pajak daerah Kabupaten Cilacap secara profesional, efektif, efisien, dan tertib administrasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat, maka perlu mengatur standar operasional prosedur pemungutan pajak daerah;
b. bahwa standar operasional prosedur pemungutan pajak daerah Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cilacap;
c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cilacap, dipandang perlu untuk diubah dan disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cilacap;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.
Merubah jenis pajak yang diatur, serta lampirannya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
Merubah Peraturan Bupati Cilacap Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cilacap
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 81 Tahun 2018
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2018/No. 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN PIDIE
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 (Drt) Tahun 1956, UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 96 Tahun 2012; Permendagri No. 112 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pelaksanaan, Jenis Pelayanan, Pembinaan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 79 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Dan Pedoman Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pengalokasian dan tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018.
Mengatur pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah antara lain tata cara perhitungan bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah, pengelolaan, penyaluran kepada pemerintah desa, penggunaan, perubahan penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, sampai dengan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2018.
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 74 Tahun 2018
DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN-KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBYEK PAJAK
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2018/No.68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019
ABSTRAK:
Untuk mempermudah pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu ditetapkan klasifikasi nilai jual obyek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; Untuk melaksanakan ketentuan Perda No.2 Tahun 2011 Pasal 4 ayat (3) tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dimana penetapan besarnya nilai jual obyek pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; Perda Kab. Kutai Timur No.2 Tahun 2011.
Pada peraturan bupati ini diatur tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019, terdapat 6 pasal dengan tercantum dalam Lampiran pada peraturan bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
474 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 68 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
