Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 248.243 peraturan dalam 1,119 detik

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/KEPMEN-KP/2018 Tahun 2018

Penetapan Pelabuhan Perikanan Ujong Baroeh Sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Ujong Baroeh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Download file:

Kepmen KKP Nomor 26 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/9/2012 Tahun 2012

Pedoman Penanganan Pascapanen Lada

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Permentan Nomor 55 Tahun 2012.pdf

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/OT.050/M/I/2020 Tahun 2020

Penugasan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian Sebagai Pendamping Kostratani

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Kepmentan Nomor 3 Tahun 2020.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 11A Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Luar Peserta Jamkesmas Di RSUD Kota Bekasi

Abstrak

Kesehatan Standar/Pedoman

Download file:

BD Perwal Nomor 11.A.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 2.A Tahun 2011

Penggunaan Anggaran Belanja Langsung Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi Sebelum Penetapan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2011

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Peraturan Wali Kota_02.A_2011.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 18B Tahun 2012

Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Griya Layak Huni Kota Surakarta

Abstrak

Badan Layanan Umum Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

5072PERWALI_NO_18-B_TAHUN_2012.pdf

blud - STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18B, BD.2012/NO.71

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Griya Layak Huni Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan Griya Layak Huni sebagai Badan Layanan Umum Daerah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan WaJikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Griya Layak Huni Kota Surakarta; bahwa guna kelancaran dan efektifitas kerja. maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Griya Layak Huni Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Griya Layak Huni Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tabun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tabun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup, hak dan kewajiban, monitoring dan evaluasi, standar pelayanan minimal, indikatir pelayanan minimal, rencana pencapaian SPM.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2012.
15 hlm

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/10/PBI/2021

Pasar Uang

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan BI No. 19/5/PBI/2017 tentang Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar
Peraturan BI No. 18/11/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Pasar Uang
Peraturan BI No. 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif

Download file:

23.10.PBI.2021.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tahun 2021

Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Download file:

Peraturan OJK No. 7 Tahun 2021.pdf

Peraturan OJK No. 7 Tahun 2021_Penjelasan.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Mencabut sebagian

Pasal 30 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Download file:

Peraturan OJK No. 10 Tahun 2022.pdf

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/KMK.05/2000

Entrepot untuk Tujuan Pameran

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat

Download file:

KMK 123 Tahun 2000 Entrepot.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2000.