Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247.339 peraturan dalam 1,061 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 20.2 Tahun 2021

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Pontianak No. 58 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

Download file:

Perwako Pontianak 20.2 2021.pdf

SPI-KEPEGAWAIAN

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20.2, BD.2021/NO.20.2 LL PEMKOT PONTIANAK : 9 HAL

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip kode etik dan kode perilaku;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD No.18 Ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 1997, UU No.5 Tahun 2014, UU No.28 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2014, PP No.37 Tahun 2004, PP No.42 Tahun 2004, PP No.60 Tahun 2008, PP No.53 Tahun 2010, PP No.11 Tahun 2017, Perwakot No.5 Tahun 2009, Perwakot No.6 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Walikota Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Prinsip Dasar, Etika Dan Perilaku Pns, Majelis Kode Etik Dan Kode Perilaku , Pemeriksaan Majelis Kode Etik Dan Kode Perilaku, Sanksi Pelanggaran Kode Etik Dan Kode Perilaku, Rehabilitasi dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
Peraturan ini memiliki 9 halaman.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 4A Tahun 2022

Perubahan Keempat atas Peratuan Walikota Pekalongan Nomor 27A Tahun 2018 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan

Abstrak

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Mengubah

PERWALI Kota Pekalongan No. 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 27A Tahun 2018 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan

Download file:

2022perwal3375004A.pdf

jasa pelayanan - blud

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4A, BD.2022/NO.4A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keempat atas Peratuan Walikota Pekalongan Nomor 27A Tahun 2018 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan

ABSTRAK:

ahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdampak Corona virus Disease 2019 dan meningkatkan kinerja Pejabat Pengelola, dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan dapat diberikan Jasa Pelayanan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan; bahwa dengan adanya pembagian Jasa Pelayanan Kemenkes, maka Peraturan Walikota Nomor 27A Tahun 2018 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27A Tahun 2018 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Bagiamn Ketiga, Pasal 8B.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2022.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 27A Tahun 2018 diubah.
3 hlm

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan Kejaksaan No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Kejaksaan No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Mencabut

Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Download file:

Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2017.pdf

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-030/A/JA/12/2015

Pengembangan Organisasi Kejaksaan

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Kejaksaan No. 1 Tahun 2024 tentang Penataan Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia

Mencabut

Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-058/J.A/10/1979 tanggal 22 Oktober 1979 tentang Penamaan Kejaksaan Tinggi/Negeri dan Bentuk Stempel Kantor Kejati/Kejari

Download file:

Peraturan Jaksa Agung Nomor 30 Tahun 2015.pdf

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/6/2014 Tahun 2014

Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permendag No. 14 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komite Antidumping Indonesia

Mencabut

Kepmenperindag Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti Dumping Indonesia

Download file:

Permendag No. 33 Tahun 2014.pdf

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/6/2014 Tahun 2014

Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permendag No. 15 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia

Mencabut

Kepmenperindag Nomor 84 Tahun 2003 tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia

Download file:

Permendag No. 34 Tahun 2014.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 32.1 Tahun 2023

Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

2023peraturanwalikota-32.1.pdf

kartu kredit pemerintah

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32.1, BD.2023/NO.61

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pengguna Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah, UP KKPD, Pengajuan, Penerbitan dan Penggunaan KKPD, Pelaksanaan Pembayaran dengan KKPD, Penarikan KKPD, Biaya Penggunaan KKPD, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.
66 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 21A Tahun 2015

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pangadaran Tahun 2016

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP NOMOR 21.A TAHUN 2015.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 39A Tahun 2016

Sejarah Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NOMOR 39.A TAHUN 2016.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 13.2 Tahun 2002

Tunjangan Perumahan Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Periode Tahun 2004-2009

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perwal Magelang Tahun 2005 No 13.2_ocr.pdf

Tunjangan Perumahan

2002

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13.2, BD.2005/NO.23.A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Periode Tahun 2004-2009

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, disebutkan bahwa kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan. Pimpinan disediakan masing-masing 1 ( satu ) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan anggota DPRD disediakan masing- masing 1 ( satu ) rumah dinas beserta perlengkapannya. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji ; bahwa Pemerintah Kata Magelang belum dapat menyediakan rumah jabatan Wakil Ketua DPRD dan rumah dinas bagi Anggota DPRD Kata Magelang periode Tahun 2004-2009 ; bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Wal1kota Magelang tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Magelang periode tahun 2004-2009;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang diberikan Tunjangan Perumahan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2005.
3 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2015.