Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024

Penataan Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Kejaksaan ini mengatur mengenai Penataan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia yang dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, transparan, proporsional, efektivitas, bermanfaat, dan akuntabel.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penataan Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia

T.E.U.

Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia

Nomor

Bentuk

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia

Bentuk Singkat

Peraturan Kejaksaan

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

14 Mei 2024

Tanggal Pengundangan

17 Mei 2024

Tanggal Berlaku

17 Mei 2024

Sumber

BN 2024 (262) : 4 hlm.; peraturan.go.id

Subjek

STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kejaksaan Republik Indonesia

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 1359 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Jaksa Agung No. PER-030/A/JA/12/2015 tentang Pengembangan Organisasi Kejaksaan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Penataan Organisasi - Kejaksaan Republik Indonesia
2024
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia NO. 1, BN 2024 (262) : 4 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia TENTANG Penataan Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia
ABSTRAK:	Untuk memberikan keseragaman dan acuan dalam pelaksanaan penataan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia, diperlukan pedoman penataan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia. Dasar hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 16 Tahun 2004; Perpres Nomor 38 Tahun 2010; dan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017. Peraturan Kejaksaan ini mengatur mengenai Penataan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia yang dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, transparan, proporsional, efektivitas, bermanfaat, dan akuntabel.
CATATAN:	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2024. Pada saat Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-030/A/JA/12/2015 tentang Pengembangan Organisasi Kejaksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lampiran file: 36 hlm.