Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023-2025
ABSTRAK:
bahwa pemberian stimulus Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan diberikan sebagai upaya
untuk menjaga kemampuan masyarakat dalam
membayar pajak yang peruntukannya digunakan untuk
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; bahwa sehubungan dengan penyesuaian Nilai Jual
Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang berdampak pada naiknya pokok
ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan terutang secara signifikan, maka dipandang
perlu adanya pemberian stimulus Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; bahwa pemberian stimulus Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan bagi wajib pajak daerah belum
memiliki pengaturan yang jelas untuk dapat
dilaksanakan, sehingga memerlukan pengaturan yang
lebih lengkap, supaya terdapat kepastian hukum dalam
suatu peraturan perundang-undangan di daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian
Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Tahun 2023- 2025;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Stimulus, Pengecualian dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 28.4 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi di
Daerah, maka perlu didukung oleh Aparatur Sipil
Negara yang memiliki integritas, profesional, dan
bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik
korupsi, kolusi, serta nepotisme, sehingga mampu
menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat
dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat
persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; bahwa Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 26
Tahun 2021 tentang Penghargaan Aparatur Sipil
Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota
Surakarta perlu disesuaikan karena terdapat
perubahan tentang kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Daerah dan
perubahan Ketentuan persyaratan bagi penerima penghargaan Aparatur Sipil
Negara Berprestasi sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, penghapusan Pasal 6, perubahan Pasal 7, perubahan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 10, perubahan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12, perubana ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16, perubahan ayat (1) Pasal 17.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2023.
Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 26 Tahun 2021 diubah.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 28.3 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1)
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pasal 121 ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Daerah, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan dan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2018 tentang Pajak Daerah maka perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Pajak dan Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak, Jenis Retribusi dan Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi, Penghapusan Bersyarat dan Mutlak dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2023.
Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12-B Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4-A Tahun 2017 dicabut.
25 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 28.2 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 18,
pasal 20, Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan
Gender, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Ruang Penguatan Kelembagaan, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, Pelaksanaan PUG, Kemitraan dan Jejaring, Pengembangan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Gender Champion, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, Penghargaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2023.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20B Tahun 2018 dicabut.
32 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 28.1 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Transportasi
ABSTRAK:
bahwa Unit Pelaksana Teknis Transportasi
merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas
Perhubungan yang dibentuk untuk mengelola layanan
angkutan umum massal Batik Solo Trans; bahwa dengan adanya tambahan tugas maka
Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 9-D Tahun
2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum
Daerah UPT Transportasi perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata
Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Transportasi;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Visi, Misi dan Tujuan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang, Organisasi, Pembinaan dan Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian Kerja dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2023.
15 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 24.1 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga
ABSTRAK:
bahwa lintuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan
ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun
2019 (tentang Penyelenggaraan Keolahragaan perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Sekolah Menengah
Pertama Khusus Olahraga;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga, Sarana dan Prasarana, Pelatih Olahraga, Hak dan Kewajiban, Kerja Sama, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023.
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 23.1 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Mendatangkan Sampah dari Luar Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka keberlanjutan pemenuhan bahan
baku sampah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
Kota Surakarta, perlu mendatangkan sampah dari luar
daerah; bahwa dalam rangka membangun sinergitas kerja sama
antar Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya,
disusun program mendatangkan sampah dari Luar
daerah untuk mendukung Pembangkit Listrik Tenaga
Sampah Kota Surakarta dengan sistem informasi
kebutuhan sampah monitoring online; bahwa dalam rangka pelaksanaan program
mendatangkan sampah dari luar daerah, perlu disusun
petunjuk teknis untuk memberikan kepastian hukum; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Program Mendatangkan
Sampah Dari Luar Daerah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan, Jenis dan Syarat, Tugas dan Wewenang Dinas, Tata Cara Pengangkutan, Pengawasan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2023.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 21.2 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana harian di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Surakarta sangat
berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat
baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga
perlu adanya jaminan pelaksanaan tugas dan fungsi
pejabat yang bertanggung jawab dalam menjalankan
tugas dan fungsi perangkat daerah; bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian
hukum bagi pihak yang berwenang menjalankan tugas
dan fungsi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota
Surakarta yang sedang berhalangan, perlu dilakukan
pengaturan terhadap pelaksana tugas dan pelaksana
harian; bahwa Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di
Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta sudah tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sehingga perlu disesuaikan; hwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penunjukan
Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan
Pemerintah Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Penunjukan, Kriteria, Pejabat yang Berwenang Mengusulkan dan Pejabat yang Berwenang Menunjuk, Pengusulan, Penunjukan dan Pencabutan, Tugas dan Wewenang, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2023.
Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2018
14 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 21.1 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2023;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang pertanggungjawaban APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 dalam bentuk laporan realisasi anggaran. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 9.3 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Hibah Biaya Operasional Pemberdayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa Petunjuk Teknis Penyaluran Hibah Biaya
Operasional Pemberdayaan Rukun Tetangga dan
Rukun Warga Kota Surakarta dimaksudkan untuk
mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat
Kota Surakarta; bahwa Petunjuk Teknis Penyaluran Biaya Operasional
Pemberdayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga
Kota Surakarta bertujuan memberikan pedoman
pemberian Hibah Biaya Operasional Pemberdayaan
Rukun Tetangga dan Rukun Warga demi
terlaksananya Pembangunan Daerah yang Partisipatif;
bahwa Petunjuk Teknis Penydluran Hibah Biaya
Operasional Pemberdayaan Rukun Tetangga dan
Rukun Warga Kota Surakarta perlu diatur dalam
peraturan perundang-undangan untuk melengkapi
ketentuan mengenai hibah yang khusus untuk biaya
operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk
Teknis Penyaluran Hibah Biaya Operasional
Pemberdayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga
Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sasaran, Alokasi dan Kegunaan, Pengajuan dan Penganggaran, Mekanisme Pencairan, Pertanggungjawaban dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2023.
23 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
