Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.291 peraturan dalam 0,017 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 129 Tahun 1966

Pengangkatan P. Soeparto sebagai Deputy Menteri Koperasi pada Kementerian Perdagangan dan Koperasi

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Kepres No.129 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 129 Tahun 1968

Menunjuk Menteri Dalam Negeri Letnan Jenderal Basuki Rachmat Sebagai Menteri Luar Negeri Ad Interim

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 129 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 129 Tahun 1950

Pengangkatan Dr. Subandrio Sebagai Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Pada Pemerintah Republik Burma

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No.129 Tahun 1950.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 129 Tahun 1965

Pembebasan/Pengangkatan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Palang Merah Indonesia/Pada Sekretariat Jenderal Palang Merah Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 129 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 129 Tahun 2017

Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Akta Jual Beli dan Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Penjualan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download :
NO.129.pdf

Abstrak

PELIMPAHAN KEWENANGAN - PENJUALAN BMD

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 129, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 72072

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Akta Jual Beli dan Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Penjualan

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam proses serah terima pemindahtanganan BMD dalam bentuk penjualan perlu dilakukan penataan administrasi secara baik dan terkoordinasi melalui dokumen BAST; dalam rangka percepatan dan efektivitas proses pemindahtanganan barang, perlu mendelegasikan kewenangan penandatanganan AJB dan BAST kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah dan Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota/Kabupaten Administrasi; serta sesuai ketentuan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2014, maka perlu menetapkan Pergub tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan AJB dan BAST Pemindahtanganan BMD Dalam Bentuk Penjualan.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 84 Tahun 2014; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Permendagri No. 19 Tahun 2016; serta Perda No. 5 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang pendelegasian kewenangan; penandatanganan AJB dan BAST; serta pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
Terhadap AJB dan BAST pemindahtanganan dalam bentuk penjualan BMD yang telah ditandatangani sebelum berlakunya PERGUB ini dinyatakan masih tetap berlaku.
Dalam hal terdapat AJB dan BAST pemindahtanganan dalam bentuk penjualan BMD yang masih dalam proses, maka harus mengikuti ketentuan dalam PERGUB ini.
PERGUB ini terdiri atas 5 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 130 Tahun 1964

Penugasan Menteri Urusan Bank Sentral Ke Luar Negeri

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 130 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 130 Tahun 1953

Perubahan STBL Nomor 10773 Tentang Surnumerairs Menjadi Kontrolir Kepala

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No. 130 Tahun 1953.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 130 Tahun 1966

Membebaskan Brigadir Jenderal Soenandar Prijosoedarmo Serta Mengangkat Abdullah Amu Menjadi Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Kepres No.130 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 130 Tahun 1968

Menunjuk Menteri Ekuin Sri Sultan Hamengkubuwono IX Menjadi Menteri Keuangan Ad Interim

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Keppres No 130 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 130 Tahun 1950

Mengangkat Dr. Soedarsono Sebagai Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Pada Pemerintah India

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No.130 Tahun 1950.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 1966.