PMK No. 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana
PMK No. 11/PMK.07/2023 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri melalui Pembayaran Langsung dan/atau Rekening Khusus Tahun Anggaran 2023 Ketentuan mengenai penyaluran Hibah yang bersumber dari PLN dan/ atau HLN melalui pembayaran langsung dan rekening khusus
Dicabut sebagian dengan :
PMK No. 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah Ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) sampai dengan ayat (4)
Diubah dengan :
PMK No. 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
Mencabut :
PMK No. 155/PMK.07/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 Tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat
Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana
PMK No. 154/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 Tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat
Kepada Pemerintah Daerah
PMK No. 214/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 Tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
PMK No. 162/PMK.07/2015 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Perumahan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah
I
satu kebutuhan dasar manusia dan peningkatan
kesejahteraan rakyat di wilayah Kabupaten Sleman,
Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati
Nomor 1 1 Tahun 2007 tentang Pengembangan
Perumahan;
bahwa dalam perkembangannya, pengembangan
perumahan di wilayah Kabupaten Sleman semakin pesat
dan diperlukan penyusunan kembali kebijakan
pengembangan perumahan sebagai pedoman arah
pengembangan perumahan di Kabupaten Sleman;
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3
Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5
Tahun 2011 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12
Tahun 2012; Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22.1
Tahun 2020;
Materi Pokok: Arah Pengembangan Perumahan; Perizinan; Pengembang Perumahan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pengembangan
Perumahan;
Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 5.1 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Steman Nomor 43 Tahun 2017 tentang
Pengembangan Perumahan; dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.5 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2017 ten tang
Pengembangan Perumahan;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 17.A Tahun 2020
PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat PMK 171/PMK.05/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015
Diubah dengan :
PMK No. 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Mencabut :
PMK Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
PERBUP Kab. Sleman No. 44 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan
dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Adat Desa di kelurahan diatur dengan Peraturan
Bupati; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kalurahan, sebutan Desa di wilayah Daerah
Istimewa Yogyakarta adalah Kalurahan.
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 25 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2
Tahun 2020.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan Lkk; Masa Bakti Dan Pergantian Pengurus; Tata Kerja Dan Hubungan Kerja; Sumber Dana; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2020.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman
Nomor 44 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan
Desa.
Jumlah Halaman: 39 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 43.1 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung upaya pencegahan
korupsi melalui pendidikan karakter dan budaya
antikorupsi perlu ditanamkan sejak dini pada Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten
Sleman.
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2016.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi; Pelaksanaan Kerja Sama; Penghargaan; Pembinaan, Pengawasan Dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2020.
Jumlah Halaman: 9 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat