Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.831 peraturan dalam 1,167 detik

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/3/2012 Tahun 2012

Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 90/Permentan/OT.140/12/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/2/2008 Tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 43/Permentan/OT.140/6/2012 Tahun 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Mengubah :

Permentan No. 90/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Download :
Permentan Nomor 16 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 Tahun 2014

Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Perekonomian

Download :
pojk 14-2014.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/KEPMEN-KP/2018 Tahun 2018

Penetapan Pelabuhan Perikanan Tarempa Sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 31 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 28a Tahun 2019

Pedoman Pemberian Bantuan Jasa Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 43 Tahun 2018

Download :
Perwal Pekalongan 28A 2019.pdf

Abstrak

JASA PENDIDIK - TENAGA KEPENDIDIKAN - PELATIHAN

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28a,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Jasa Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meringankan beban pembiayaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam memberian gaji kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan perlu diberikan Bantuan Jasa Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan; bahwa agar pemberian Bantuan Jasa Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar maka perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur palaksanaannya melalui Peraturan Walikota; bahwa agar pemberian Bantuan Jasa Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar maka perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur palaksanaannya melalui Peraturan Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Jasa Kinerja Pendiclik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2019.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018;
Peraturan ini memuat mengenai maksud dan tujuan diselenggarakannya pemberian bantuan jasa kinerja oleh Pemerintdah daerah serta didalamnya membahas pula berkaitan dengan lembaga yang menyelenggaarakannya didukung pula dengan bantuan yang diberikan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2019.
Peraturan Walikota Tegal Nomor 43 Tahun 2018
7 hal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 Tahun 2020

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan OJK No. 1/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018

Advokasi Hukum Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Download :
64 PERMEN-KP 2018 ttg Advokasi Hukum di Ling.KKP.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 2a Tahun 2015

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tegal

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
6086_perwal_2.a_tahun_2015_-_forkompinda.pdf

Abstrak

KOORDINASI PIMPINAN DAERAH - forum

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2a, BD.2015/NO.2a

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tegal

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, forum koordinasi pimpinan daerah, kedudukan, tugas dan fungsi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
8 hal

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2011 Tahun 2011

Penghentian Pemasukan Unggas Dan Produk Unggas Dari Negara Jepang Dan Korea Selatan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 118/Permentan/OT.140/11/2013 Tahun 2013 tentang Pemasukan Unggas Dan Produk Unggas Dari Negara Jepang Dan Negara Korea Selatan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Download :
Permentan Nomor 7 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2011 Tahun 2011

Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak ke Dalam dan Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 02/PERMENTAN/PK.230/1/2018 Tahun 2018 tentang Pengeluaran Ruminansia Kecil Dan Babi Dari Wilayah Negara Republik Indonesia
Permentan No. 85/Permentan/PD.410/8/2013 Tahun 2013 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, Dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Diubah dengan :

Permentan No. 74/Permentan/PD.410/7/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/Ot.140/9/2011 Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Dan Pengeluaran Ternak Ke Dalam Dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia
Permentan No. 62/Permentan/OT.140/5/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2011 Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Dan Pengeluaran Ternak Ke Dalam Dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

Mencabut :

Ketentuan mengenai pemasukan bakalan atau pengeluaran ternak potong yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak, dan Ternak Potong

Download :
Permentan Nomor 52 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.38/MEN/2011 Tahun 2011

Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 10/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

Diubah dengan :

Permen KKP No. 11/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.38/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

Mencabut :

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.08/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Pengembangan Produk Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 38 Tahun 2011.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2015.