Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2022

Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Mengatur tentang: a. Ketentuan umum b. Bentuk advokasi hukum c. Pemberi advokasi hukum dan penerima advokasi hukum d. bantuan hukum litigasi e. pembinaan hukum f. pelayanan bantuan hukum g. rehabilitasi h. pemantauan dan evaluasi i. pendanaan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Bentuk Singkat

Permen KKP

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

29 Juli 2022

Tanggal Pengundangan

02 Agustus 2022

Tanggal Berlaku

02 Agustus 2022

Sumber

BN. 2022 No. 733 / www.peraturan.go.id

Subjek

PERIKANAN DAN KELAUTAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1295 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Permen KKP No. 15 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Permen KKP No. 64/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Advokasi Hukum Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

ADVOKASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2022
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 15, BN. 2022 No. 733 / www.peraturan.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
ABSTRAK:	a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan advokasi hukum terhadap permasalahan hukum di bidang kelautan dan perikanan yang semakin kompleks dan dinamis, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/PERMENKP/2018 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); Mengatur tentang: a. Ketentuan umum b. Bentuk advokasi hukum c. Pemberi advokasi hukum dan penerima advokasi hukum d. bantuan hukum litigasi e. pembinaan hukum f. pelayanan bantuan hukum g. rehabilitasi h. pemantauan dan evaluasi i. pendanaan
CATATAN:	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2022. Mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/PERMENKP/2018 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1875) 21 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521