Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.291 peraturan dalam 0,017 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 115 Tahun 1968

Penunjukan Pejabat Penandatangan Cheque Penarikan Uang Untuk Dana Sukarelawan Pembangunan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 115 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 115 Tahun 2018

Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pati Untuk Menandatangani Naskah Dinas Surat Berupa Piagam Pendidikan dan Kebudayaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pendidikan

Abstrak

wewenang-naskah dinas

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 115, BD 2018 /No. 115

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pati Untuk Menandatangani Naskah Dinas Surat Berupa Piagam Pendidikan dan Kebudayaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan, perlu dilakukan pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas surat berupa piagam dari Bupati Pati kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan naskah dinas tertentu kepada pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati untuk Menandatangani Naskah Dinas Surat Berupa Piagam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pati Nomor 55 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati untuk Menandatangani Naskah Dinas Surat Berupa Piagam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2018.
5 hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 116 Tahun 1950

Pengangkatan Mr. Dr. Koesoemahatmadja Menjadi Ketua Mahkamah Agung Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 117 Tahun 2022

Pelimpahan Wewenang Dalam Penandatanganan Dokumen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Mencabut :

PERWALI Kota Pontianak No. 8 Tahun 2019 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI TUGAS-TUGAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

Download :
peraturan nomor 117 Tahun 2022_perwako pontianak.pdf

Abstrak

pelimpahan-wewenang-penandatanganan-dokumen-kepegawaian-kota-pontianak

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 117, BD.2022/NO.117, LL KOTA PONTIANAK:10 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelimpahan Wewenang Dalam Penandatanganan Dokumen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas bidang kepegawaian dan mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang kepegawaian, perlu mengatur tentang pelimpahan Wewenang dalam penandatanganan dokumen kepegawaian;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2011; Peraturan Wali Kota Nomor 124 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Pelimpahan Wewenang; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2022.
Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2019
8 Halaman Peraturan dan 2 Halaman Penjelasan

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 117 Tahun 2001

Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keputusan_Presiden_no_117 TH 2001.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 117 Tahun 1965

Pembebasan Jabatan-Jabatan Pembantu Menteri Penerangan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Keppres No 117 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 117 Tahun 1966

Membebaskan Komodor Udara Slamet Tjokroadiredjo serta Mengangkat Letnan Kolonel Udara Sugiri sebagai Direktur Perusahaan Negara Aerial Survey

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Kepres No.117 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 117 Tahun 1961

Pengikutsertaan Beberapa Orang Pejabat Mengikuti Rombongan Presiden Ke Kairo

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 117 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 117 Tahun 1950

Pengangkatan Mr. Satochid Karnegara Menjadi Anggota Mahkamah Agung Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 117 Tahun 1968

Mengangkat Kepala Daerah Istimewa Aceh

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 117 Tahun 1968.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 1968.