Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Buffer Stock) Di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2007.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 720 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 720, BD.2007/No. 19 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan kesejahteraan petani di
Kabupaten Banjarnegara melalui pendayagunaan
Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)
sebagai Lembaga Ekonomi Desa (LED), dipandang
perlu diatur Pemberdayaan Lumbung Pangan
Masyarakat Desa (LPMD) di Kabupaten
Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1
Tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
10 Tahun 2002.
Peraturan ini memuat maksud;tujuan;sasaran;mekanisme pembelian, penampungan dan penyaluran, pembiayaan dan pengembalian pinjaman;tanggung jawab; monitoring dan evaluasi terkait
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2007.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 747 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 747, BD.2007/No.21 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan dan Pengaturan Route Angkutan Mobil Barang untuk Mengangkut Orang di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan
keselamatan angkutan penumpang serta
peningkatan perekonomian di Kabupaten
Banjarnegara dipandang perlu ditata dan diatur
route angkutan mobil barang untuk mengangkut
orang di Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993;Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003;Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2002.
Peraturan ini memuat pengaturan route angkutan mobil barang untuk mengangkut orang; ketentuan angkutan mobil barang untuk mengangkut orang; kapasitas dan biaya administrasi; pelaksanaan dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2007.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 767 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 767, BD.2007/No.22 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dispensasi Mekanisme Penyetoran Pendapatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah ke Kas Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (3) dan Pasal 192 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 11 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah, maka perlu diatur Dispensasi Mekanisme Penyetoran Pendapatan Unit Pelaksanaa Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan
Laboratorium Kesehatan Daerah ke Kas Daerah; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2007.
Peraturan ini memuat dispensasi mekanisme penyetoran pendapatan UPTD terkait
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2007.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 781 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 781, BD.2007/No.23 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Tamsilpeg) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Tamsilpeg) dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 33 Tahun
2007.
Peraturan ini memuat ketentuan pemberian Tamsilpeg; mekanisme pencairan Tampilpeg;pertanggungjawaban terkait
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2007.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 795 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 795, BD.2007/No.24 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola
pendidikan di sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan; bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, maka perlu diatur Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
162/U/2003;Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13
Tahun 2007.
Peraturan ini memuat tentang dasar;syarat-syarat guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah;seleksi calon kepala sekolah;masa tugas;pemetaan kebutuhan dan penetapan penugasan guru sebagai kepala sekolah;penilaian kinerja kepala sekolah; pemberhentian dan perpanjangan masa tugas sebagai kepala sekolah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2007.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 796 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 796, BD.2007/No.25 Seri C
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 12 Seri C, dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5
Tahun 2007.
Peraturan ini memuat tujuan; tarif akhir pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologi; mekanisme penyetoran hasil retribusi pelayanan kesehatan dan pemberian uang muka kerja/uang persediaan;penggunaan biaya operasional dan jasa pelayanan;pengendalian dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2007.
16 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 812 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 835, BD.2007/No.28 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perizinan Paralel
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus lebih dari satu izin, maka perlu diatur perizinan paralel; bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006;Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/26/M.PAN/2/2003;Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
15 Tahun 2004 .
Peraturan ini memuat prinsip perizinan paralel;jenis pelayanan perizinan paralel;prosedur dan persyaratan perizinan paralel;penerbitan, penolakan, pembekuan, dan pencabutan izin;pelaksanaan dan pengawasan terkait perizinan paralel.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2007.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 850 Tahun 2007
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa
PERUBAHAN-PETUNJUK-PENCALONAN-PENGANGKATAN-PEMBERHENTIAN-PERANGKAT DESA
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 850, BD.2007/No.30 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas kerja, peningkatan kinerja serta pelayanan kepada
masyarakat, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dipandang perlu diubah; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006;Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2007.
Peraturan ini memuat perubahan diantara BAB XI dan BAB XII disisipi 1 (satu) BAB dan 1 (satu)
Pasal yakni BAB XI A Pasal 29 A tentang ketentuan alih tugas perangkat desa;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2007.
5 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
