Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 379 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Mengenai Pangan) Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun 2009
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2009.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 855 Tahun 2015
PERWALI Kota Bandung No. 265 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
ABSTRAK:
-Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015, namun dalam rangka optimalisasi kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu, maka Peraturan Walikota Bandung termaksud perlu diubah.
-Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 27 Tahun 2009; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2007; Perda Kota Bandung No. 22 Tahun 2009; Perwal Bandung No. 495 Tahun 2015.
-Dalam Peraturan Walikota ini terdapat perubahan dalam beberapa pasal. Antara lain penambahan huruf pada ketentuan Pasal 1, Pasal 7, perubahan pada ketentuan Pasal 7 huruf m, Pasal 11 ayat (1), Pasal 81, Pasal 86, Lampiran III dan IV, dan penambahan pasal pada Pasal 19.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2015.
Peraturan Walikota Bandung Nomor 1171 Tahun 2013, Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13, Pasal 15, Pasal 18, dan Pasal 20 Peraturan Walikota Bandung Nomor 763 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Keputusan Walikota Bandung Nomor 503/Kep.1172-Bag.ORPAD/2013; Keputusan Walikota Bandung Nomor 660/Kep.051-BPLH/2015
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 855 Tahun 2017
PERWALI Kota Bandung No. 631 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 1403 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 855 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 1403 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1403 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 858 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 859 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 859 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 859, BD.2011/No,34 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf m dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota, ketahanan pangan merupakan urusan wajib; bahwa keberhasilan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Banjarnegara tercermin berdasarkan target capaian jenis pelayan dasar dan indikator Standar Pelayanan Minimal bidang ketahanan pangan Kabupaten Banjarnegara, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap;bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan agar pelaksanaan urusan ketahanan pangan dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara; bahwa sebagaimana di maksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007
Peraturan ini memuat Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2011.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 860 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 860, BD.2011/No.37 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka dipandang perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Banjarnegara; bahwa di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M. KOMINFO/3/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 159 Tahun 2009
Peraturan ini memuat tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2011.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 861 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 861, BD.2011/No.36 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan
peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan
pencatatan sipil di Kabupaten Banjarnegara perlu
adanya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16
Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah No 2 Tahun 2009
Paeraturan ini memuat Standar Pelayanan Minimal Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2011.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 862 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 862, BD.2011/No.35 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten; bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota sudah diganti menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota; bahwa perlu diadakan penyesuaian Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten terhadap diktum (b) di atas; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/V/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 157 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 182 Tahun 2009
Peraturan ini memuat Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2011.
16 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung No. 863 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017
ABSTRAK:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2017 telah ditetapkan dengan Perwali Bandung No. 783 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perwali Bandung No. 1226 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perwali Bandung No. 783 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2017, namun dalam perkembangannya terdapat asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program, kegiatan prioritas sasaran pembnagunan serta perubahan kebijakan nasional yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perwali tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung.
UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2004; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 27 Tahun 2014; Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2006; Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2008; Perda Kota Bandung No. 8 Tahun 2008; Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2014; Perwali Bandung No. 121 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
Perwali Bandung No. 783 Tahun 2016; Perwali Bandung No. 1226 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidka berlaku
6 halaman (lampiran 2 halaman)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
