Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pendukung pilar penganggaran berbasis kinerja perlu melakukan penyesuaian dan penambahan komponen pada Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2017
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 31 Tahun 2016, Permenkeu No. 33/PMK.02/2016, Perda No. 3 Tahun 2010, Perda No. 7 Tahun 2016, Perda No. 9 Tahun 2016, Perwali No. 70 Tahun 2012, Perwali No. 45 Tahun 2016 Perwali No. 56 Tahun 2016, Perwali No. 57 Tahun 2016, Perwali No. 58 Tahun 2016, Perwali No. 59 Tahun 2016, Perwali No. 60 Tahun 2016, Perwali No. 61 Tahun 2016, Perwali No. 62 Tahun 2016, Perwali No. 63 Tahun 2016, Perwali No. 64 Tahun 2016, Perwali No. 65 Tahun 2016, Perwali No. 66 Tahun 2016, Perwali No. 67 Tahun 2016, Perwali No. 68 Tahun 2016, Perwali No. 69 Tahun 2016, Perwali No. 70 Tahun 2016, Perwali No. 71 Tahun 2016, Perwali No. 72 Tahun 2016, Perwali No. 73 Tahun 2016, Perwali No. 74 Tahun 2016, Perwali No. 75 Tahun 2016, Perwali No. 76 Tahun 2016, Perwali No. 77 Tahun 2016, Perwali No. 78 Tahun 2016, Perwali No. 79 Tahun 2016, Perwali No. 81 Tahun 2016, Perwali No. 82 Tahun 2016, Perwali No. 83 Tahun 2016, Perwali No. 95 Tahun 2016.
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2017
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
24 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 4A Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4A, BD 2013/4A SERI C
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Usaha Angkutan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dan Retribusi Izin Trayek Di Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 11a Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembebasan Denda Administrasi atas Keterlambatan Pelaporan dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan perlu adanya fasilitasi dan pemberian kemudahan dalam proses pengurusan berupa pembebasan denda administrasi atas keterlambatan pelaporan dalam pengurusan dokumen kependudukan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwali tentang Pembebasan Denda Administrasi atas Keterlambatan Pelaporan dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2006; UU No 12 Tahun 2011; Uu No 23 Tahun 2014; PP No 37 Tahun 2007; Perpres No 25 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 10 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jenis dokumen kependudukan, pembebasan denda administrasi, tata cara dan persyaratan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2015.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 5.A Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota 'Pedaringan" Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk memperoleh hasil guna dan daya guna yang maksimal dalam rangka penyelenggaraan Perusda Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta, maka perlu diadakan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwali tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusda Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1962; UU No 5 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; UU No 13 Tahun 2003; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 9 Tahun 2006; UU No 12 Tahun 2011; PP No 15 Tahun 1999; PP No 58 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006; Perda Kotamadya Dati II Surakarta No 4 Tahun 1984; Perda Kota Surakarta No 8 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 3 Tahun 2009; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang susunan organisasi, direktur, sekretariat perusahaan, manajer perusahaan, satuan pengawasan intern.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2014.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15 Tahun 2010 dicabut.
11 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi No. 28.1 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2019.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2018; PERDAPROMALUKU No. 16 Tahun 2013; PERDAPROMALUKU No. 21 Tahun 2014; PERDAPROMALUKU No. 6 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup dan sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah, penyesuaian Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2018.
1 hlm
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 Tahun 2020
Perbankan, Lembaga KeuanganPerekonomianKebijakan PemerintahCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Diubah dengan :
Peraturan OJK No. 2/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Untuk mendorong optimalisasi kinerja industri bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, perlu diambil kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Dasar hukum Peraturan OJK ini adalah UU Nomor 7 Tahun 1992; UU Nomor 21 Tahun 2008; dan UU Nomor 21 Tahun 2011.
Peraturan OJK ini mengatur mengenai Kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ditujukan untuk mendorong kinerja industri BPR dan BPRS agar tetap mendukung pertumbuhan industri BPR dan BPRS, yaitu melalui pemberian kebijakan terhadap pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif, perhitungan nilai agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, perhitungan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank, dan/atau penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.
CATATAN:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 Tahun 2011
Peraturan Menteri Pertanian NO. 35/Permentan/OT.140/7/2011, BN. 2011 No. 434 jdih.pertanian.go.id
Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengendalia Ternak Ruminansia Betina Produktif
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
