PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM PENDAMPINGAN KELUARGA DAN DESA CERIA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD 2023 (535)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pendampingan Keluarga Dan Desa Ceria
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk karena Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pendamping Keluarga dan Desa Ceria tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 11 Tahun 2007, UU No 4 Tahun 2023, UU No 6 Tahun 2023, PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015, PERDA Kab Gorontalo Utara No 5 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pendampingan Keluarga Dan Desa Ceria.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
Terdiri dari 11 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Barat Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Supati Sumba Barat Nomor 18 Tahun 2015.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pedoman Penyusunan APB Desa; Bab 3. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
5 halaman; 44 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2023
Bantuan hukum - penyelenggaraan - tata cara - pedoman
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2023/12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Bantuan Hukum
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (4), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara No. 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu menetapkan Perbup Penajam Paser Utara tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2022; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2013; Permenkumham No. 10 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham No. 63 Tahun 2016; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 1 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Standar Bantuan Hukum (Umum; Standar Bantuan Hukum Litigasi (Umum; Standar Bantuan Hukum dalam Penanganan Perkara Pidana; Standar Bantuan Hukum dalam Penangan Perkara Perdata; Standar Bantuan Hukum dalam Penanganan Perkara Tata Usaha Negara); Standar Bantuan Hukum Nonlitigasi (Jenis Kegiatan; Penyuluhan Hukum; Konsultasi Hukum; Investigasi Kasus; Penelitian Hukum; Mediasi; Negosiasi; Pemberdayaan Masyarakat; Pendampingan di Luar Pengadilan; Drafting Dokumen Hukum; Pendokumentasian Hukum)); Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum (Pelaksana Pemberian Bantuan Hukum; Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum); Pelaksanaan Bantuan Hukum; Anggaran Bantuan Hukum (Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum; Tata Cara Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum); Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Anggaran; Pengawasan dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
52 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan huruf D ketentuan angka 16 huruf a angka 2) huruf c) angka (4) huruf (1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang : PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;
TUJUAN PERJALANAN DINAS;
KETENTUAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS;
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI;
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI;
TATA CARA PEMBERIAN BIAYA PERJALANAN DINAS;
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN;
PENDANAAN;
KETENTUAN LAIN-LAIN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
37 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 12 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati No 4 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Standar Biaya bagi Desa dalam Kab. Banyuasin Tahun Anggaran 2022.
penghasilan perangkat desa-sandar biaya desa dan kelurahan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2023/NO.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Standar Biaya Bagi Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023.
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Standar Biaya bagi Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No 6 Tahun 2002; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021; Peraturan Presiden No 130 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dal.am Negeri No 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 82 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam. Negeri No 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 119 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 21 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan. Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 8 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan No 201/PMK.07 /2022; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah No 8 Tahun 2022; Peraturan Bupati No 9 Tahun 2019; Peraturan Bupati No 24 Tahun 2021; Peraturan Bupati No 180 Tahun 2022; Peraturan Bupati No 333 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini adalah diatur tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Standar Biaya bagi Desa dan Kelurahan dalam Kab. Banyuasin Tahun Anggaran 2023. Diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, besaran standar biaya di desa dan kelurahan, pemberlakua penganggaran, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Mencabut Peraturan Bupati No 4 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Standar Biaya bagi Desa dalam Kab. Banyuasin Tahun Anggaran 2022.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2023
yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 - teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.15 Tahun 2023; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2023, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2023.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Regional Kabupaten Bangka Tahun 2023.
ABSTRAK:
bahwa guna menindaklanjuti Surat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor :
B-1650/Setmen.Birorenkeu/PR.04.01/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022 Perihal Alokasi DAK Non Fisik Pelayanan PPA TA 2023, Surat Kementerian Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-173/PK/2022 tanggal 29
September 2022 Perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil serta usulan dari Perangkat Daerah lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap harga Standar Harga Satuan Regional Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022, Peraturan Bupati Bangka Nomor 46 Tahun 2022.
PERBUP ini mengatur mengenai Standar Harga Satuan Regional Kabupaten Bangka Tahun 2023 dimana Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 46 Tahun 2022tentang Standar Harga Satuan Regional Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 46) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2022.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Audit Kinerja
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengendalian pengelolaan
keuangan daerah dan pelaksanaan tugas serta fungsi
perangkat daerah, perlu dilakukan audit kinerja; bahwa
agar pelaksanaan audit kinerja berjalan dengan
efektif dan efisien, perlu disusun pedoman audit
kinerja; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaan audit kinerja, perlu diatur dalam
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit
Kinerja;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor PER01/AAIPI/DPN/2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman audit kinerja untuk menjadi acuan aparat pengawasan intern
pemerintah di Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan audit kinerja agar memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi dalam rangka audit yang efisien dan efektif sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2023.
40 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud alam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2024;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 7 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Permendagri Nomor 59 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Pidie jaya Nomor 3 Tahun 2022
Dalam Peraturan mengatur mengenai Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2024 yang meliputi: 1) Ketentuan Umum, 2) Standar Harga Satuan Biaya, 3) Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
Halaman : 8 Hlm , Lampiran : 30 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan
ABSTRAK:
Bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi pada Badan Perencanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 8 Tahun 2017; dan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 23 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan pada Kabupaten Seram Bagian Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2023.
Lampiran 1 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
