Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Keerom Nomor 38 Tahun 2023

Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Keerom Tahun 2023-2027

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal berupa Pendapatan, Pemutakhiran dan Sinkronisasi Data, Integrasi SPM, Strategi Penerapan SPM, Pembiayaan, Pemantauan serta Evaluasi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Keerom Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Keerom Tahun 2023-2027

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Keerom

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Waris

Tanggal Penetapan

15 November 2023

Tanggal Pengundangan

16 November 2023

Tanggal Berlaku

16 November 2023

Sumber

Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 378

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Keerom

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 5 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup 38 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Keerom Tahun 2023-2027
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 378
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Keerom Tahun 2023-2027
ABSTRAK:	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Keerom, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Keerom Tahun 2023-2027; Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 , Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 . Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal berupa Pendapatan, Pemutakhiran dan Sinkronisasi Data, Integrasi SPM, Strategi Penerapan SPM, Pembiayaan, Pemantauan serta Evaluasi.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2023. 8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521