PERBUP Kab. Cilacap No. 166 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 166 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja yang
berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja
yang baik, serta meningkatkan pelayanan publik kepada
masyarakat, maka telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dengan
Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2020 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas
Kesehatan Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 186 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2020
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka pada Dinas atau
Badan Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk UPTD
kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang
pembentukannya ditetapkan dengan peraturan
bupati/walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada
gubernur;
bahwa sebagai tindak lanjut surat Gubernur Jawa Tengah
Nomor : 061/237 tanggal 29 September 2021 Perihal
Persetujuan Pembentukan UPTD Farmasi Kabupaten Cilacap,
maka usulan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap yang menangani
pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan dalam rangka
pelayanan kesehatan secara terpadu, termasuk pengelolaan
narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi dapat
disetujui dengan nomenklatur UPTD Farmasi Kabupaten
Cilacap Tipe A, sehingga Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun
2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap perlu diubah dan
disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2020 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas
Kesehatan Kabupaten Cilacap;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 166 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap. Ketentuan Pasal 2 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Bagian dan 1 (satu) Pasal, yakni Bagian Kelima dan Pasal 7A, Di antara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 1(satu) Bagian dan 4 (empat) Pasal, yakni Bagian Kelima dan Pasal 95A, Pasal 95B, Pasal 95C dan Pasal 95D, Ketentuan ayat (2) Pasal 96 diubah, Ketentuan ayat (6) dan ayat (8) Pasal 98 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 99 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2021.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 166 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap diubah.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 123 Tahun 2021
PERWALI Kota Sukabumi No. 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota
Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021
Tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pertanggungjawaban dan
Pelaporan Serta Monitoring dan
Evaluasi Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pelayanan Rujukan Dan Pendaftaran Rawat Jalan Berbasis Elektronik Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2022.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon
ABSTRAK:
bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 259/KEP/2020 tentang
Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon Sebagai Badan Layanan Umum Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah
diatur dengan peraturan kepala daerah;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2019.
MAteri Pokok: Jenis Layanan; Mekanisme Pembayaran Tarif Layanan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Petunjuk Teknis - Dana Alokasi Khusus - DAK Fisik - Tahun Anggaran - 2021
2020
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 123, LN.2020/No.309, jdih.setkab.go.id : 19 hlm.
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
Perpres ini mengatur mengenai petunjuk teknis pengelolaan DAK Fisik tahun anggaran 2021. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik terdiri atas dua jenis, yaitu DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan. Pengelolaan DAK Fisik di daerah meliputi persiapan teknis, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Lampiran: 160 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 123 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 123, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 123
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perhitungan Nilai Sewa Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 08
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
ketentuan mengenai Perhitungan Nilai Sewa Reklame
diatur dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 05).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME
BAB III ZONA WILAYAH
BAB IV PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
BAB V NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan
Tarif Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2018 Nomor 11)
Perhitungan Nilai Sewa Reklame
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 124 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 124, BD Tahun 2016/No.124
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain diayur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tanah Bengkok di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Penatausahaan
Bab IV Penggunaan
Bab V Pemanfaatan
Bab VI Sanksi
Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2016.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
