PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.579 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 71 Tahun 2020
Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020

Desa Dana Desa

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERBUP Kab. Kutai Kertanegara No.76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto Nomor 71 Tahun 2022
Penetapan Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023

Dana Desa

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERWALI Kota Sawah Lunto No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 72 Tahun 2020
Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Standar/Pedoman Dana Desa

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 72 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016

Standar/Pedoman Dana Desa

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERBUP Kab. Batang No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 72 Tahun 2022
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA 2023

Desa Dana Desa

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan