Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 125, Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 125
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pasuruan
ABSTRAK:
menimbang :
a. bahwa penyelenggaraan tata kelola dokumentasi dan informasi hukum yang baik merupakan salah satu bentuk pemenuhan layanan kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum;
b. bahwa dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang terorganisir dan dikelola sesuai dengan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2020.
Peraturan Bupati tentang pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Pasuruan yang memuat ketentuan umum; maksud,tujuan dan ruang lingkup; pembentukan; pengelolaan; pembinaan, pengembangan, monitoring dan pengawasan; pendanaan; dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2021.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 141 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum, maka diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Walikota membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019.
Materi pokok : Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan JDIH.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Jumlah halaman : 7 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 173 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat 4, Pasal 18 ayat 7, dan Pasal 20 ayat 3 peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU no.25 tahun 1956; UU no.12 tahun 2011; UU no.16 tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; UU no.42 tahun 2013; PP no.12 tahun 2019; Permendagri no.80 tahun 2018; permendagri no.80 tahun 2015; Permendagri no.77 tahun 2000; Permenkumham no.10 tahun 2015; Permenkumham no.3 tahun 2021; Permenkumham no.4 tahun 2021; Perda no. 5 tahun 2020; perda no.2 tahun 2021; Pergub no.77 2019
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Mekanisme Penentuan dan Pelaksanaan Pemberian bantuan Hukum; Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Hukum; Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
14 halaman peraturan dan 10 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 289 Tahun 2022
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NO. 06/PER/M.KUKM/VIII/2011, BN 2011/NO 498 DEPKUMHAM.GO.ID; 3 HLM
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 39.1 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39.1, BD.2009/No.37.1 Seri D Nomor 25.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Penerbitan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memberikan pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah kab purworejo dalam menerbitkan produk-produk hukum daerah, perlu pembakuan prosedur penerbitan produk hukum daerah; bahwa dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaanya, maka prosedur penerbitan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Purworejo tentang Prosedur Penerbitan Produk Hukum Daerah;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 1 Tahun 2007; Permendagri No 3 Tahun 2005; Permendagri No 15 Tahun 2006; Permendagri No 16 Tahun 2006; Permendagri No 17 Tahun 2006; Perda Kab Purworejo No 4 Tahun 2008; Perbup Purworejo No 24 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang produk hukum daerah, prosedur penerbitan produk hukum daerah, penomoran, autentifikasi, penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian produk hukum daerah, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
20 hal
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2016 Tahun 2016
ArsipInformasi, Pers, Pos, dan PeriklananJaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH
Status Peraturan
Mencabut :
Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 76/KPTS/2003 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6/A-03/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 6/A-03 /HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENUNJUKAN ADVOKAT (PENGACARA/PENASEHAT HUKUM) UNTUK PENANGANAN KASUS-KASUS HUKUM DALAM PERADILAN MAUPUN DILUAR PERADILAN PADA KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa seiring dengan perkembangan masyarakat dan semakin meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat serta kesadaran akan hak, maka terjadi pula jumlah
kasus dan gugatan hukum baik Perdata maupun Tata Usaha Negara terhadap Pemerintah Kabupaten Gianyar;
b. bahwa untuk penyelesaian kasus sebagaimana dimaksud pada huruf a baik didalam maupun diluar Pengadilan dalam rangka mewakili kepentingan Pemerintah
Kabupaten Gianyar dalam mengatasi permasalahan permasalahan hukum yang terjadi maka perlu adanya Advokat (Pengacara/Penasehat Hukum) untuk membantu
Tim Kuasa Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Gianyar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Advokat
(Pengacara/Penasehat Hukum) Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2023;
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986
Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2019
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022
Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
-
-
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 2/A-03/HK/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2/A-03/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 2/A-03 /HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan produk hukum daerah dan dalam pelaksanaan pemenuhan
kebutuhan produk hukum di daerah, perlu dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
Tahun 2023;
c. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022,
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
Anggaran 2023.Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
-
-
5 Halaman dan Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
