Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan peningkatan kinerja aparatur pada pemerintahan daerah, bahwa peningkatan kinerja aparatur perlu didukung dengan penggunaan dan pengelolaan kendaraan dinas yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta untuk memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan kendaraan dinas, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pola Pengelolaan Kendaraan Dinas perlu diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Materi pokok : Kendaraan Dinas, Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan Dan Pemeliharaan, Serta Pengawasan Dan Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2023.
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pola Pengelolaan Kendaraan Dinas
Jumlah Halaman : 7 HLM; Lampiran : 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 46 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Asuransi Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka untuk
pengamanan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan
Tata Cara Asuransi Barang Milik Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Asuransi Barang Milik
Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 37 Tahun 2020; Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Pejabat Pengelola Barang
Bab V Tata Cara Asuransi
Bab VI Pendanaan
Bab VII Pembinaan dan Pengawasan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2022.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 46 Tahun 2017
TATA CARA PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
20
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 46 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2001 tentang Standarisasi Barang Pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2001 tentang Standarisasi Kebutuhan Barang Pada Pemerintah Kota Yogyakarta
Permenhan No. 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Mencabut :
Permenhan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tukar-Menukar Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Seluruh ketentuan tentang tata cara pelaksanaan tukar menukar BMN berupa tanah dan/atau bangunan dalam Permenhan Nomor 29 Tahun 2009
Peraturan Menteri Pertahanan NO. 46, BN.2014/No.1481, peraturan.go.id : 23 hlm.
Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Tukar-Menukar Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 46 Tahun 2017
Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Kabupaten Barito Utara
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2017/46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2014 tentanf Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyambut bahwa penetapan nilai Barang Milik Negara/Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintahan Pusat /Daerah dilakukan dengan berpedoman pada standar Akutansi Pemerintahan (SAP).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Berito Utara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati BArito Utara Nomor 47 Tahun 2015.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
OBJEK AMORTISASI;
BAB III
NILAI ASET TAK BERWUJUD YANG DAPAT DIAMORTISASIKAN;
BAB IV
MASA MANFAAT;
BAB V
METODE AMORTISASI;
BAB VI
PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN;
BAB VII
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 46 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato No. 29 Tahun 2015 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, serta untuk mewujudkan tertib administrasi tanda nomor polisi kendaraan dinas.
Dasar hukum Peraturan Bupati adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.2 Tahun 2002; UU NO.6 Tahun 2003; UU No.22 Tahun 2009; UU No.9 Tahun 2010; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PERDA No.8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tanda Motor Polisi Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 9 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), Pasal 84 ayat (1), Pasal 100 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sorong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diu-bah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 12 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020.
Lamp 2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 46 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
