KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 109, BD.2016/No.109
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Karanganyar, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2016.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 109 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 99 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 98 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 97 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 95 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 94 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 93 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 92 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 91 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 90 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 89 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 88 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 87 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 85 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olaraga Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 84 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 83 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan, dan Perhubungan Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 82 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 81 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 79 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekratriat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 100 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone Bolango
organisasi dan tata kerja pemerintah daerah kabupaten bone bolango
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 109, BD 2021 (109)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Tata Kerja pemerintah Daerah di kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000 tentang Pembentukkan Provinsi Gorontalo, UU No. 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bone Bolango dan Kab. Pohuwato di Provinsi Gorontalo, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perda Kab. Bone Bolango No. 1Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Kab. Bone Bolango No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
Dalam peraturan ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, Sekretariat Daerah, Inspektur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan, dan Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Staf Ahli. Unit Pelaksana Teknis, kelompok jabatanfungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, beberapa peraturan berikut antara lain Perbup Bone Bolango No. 78 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 79 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 80 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 81 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 82 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 83 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan, dan Perhubungan Kabupaten Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 84 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 85 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi DinasPariwisata, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 86 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 87 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 88 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM Kab. Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 89 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 90 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 91 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 92 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 93 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 94 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 95 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 96 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kab. Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 97 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 98 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Pembangungan Daerah, Penelitian,
dan Pengembangan Kab. Bone Bolango, Perbup Bone Bolango Nomor 99 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 100 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bone Bolango, Perbup Bone Bolango No. 101 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bone Bolango, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 298 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 109 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 109, BD.2022/NO.109, LL KOTA PONTIANAK:57 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa agar perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu disusun ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 6 8 Tahun 201 9 tentang; Peraturan Presiden Nomor 11 4 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Prinsip Perjalanan Dinas; Pelaksanaan Perjalanan Dinas; Mengikuti Kegiatan Rapat, Seminar dan Sejenisnya; Biaya Perjalanan Dinas; Tambahan Biaya Perjalanan Dinas; Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas; Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
19 Halaman Peraturan dan 38 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 109 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 109, BD Tahun 2022 Nomor 109
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah mencabut Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diganti.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; PP No. 60 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No. 47 Tahun 2021; Perda No. 8 Tahun 2016; Perda No. 2 Tahun 2022
Didalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 109 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten, perlu diatur Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan; bahwa dalam rangka mewujudkan derajad kesehatan yang setinggi-tingginya diperlukan ketersediaan biaya yang terstruktur, terukur dan terpadu dari berbagai sumber; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 109 Tahun 2020
PERBUP Kab. Sumedang No. 31 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 109 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021
Dinas - tenaga kerja - KEDUDUKAN - ORGANISASI - tugas fungsi - TATA KERJA
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 109, BD.2021/294
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota samarinda
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Instansi Daerah melakukan Penyetaraan Jabatan dan Penyederhanaan Birokrasi. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Walikota No. 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota No. 73 Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perda Kota Samarinda No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Samarinda No. 8 Tahun 2021
Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Kepegawaian; Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 109 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 189 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
Mengubah :
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan bahwa terhadap satuan besaran tunjangan perumahan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat perlu dilakukan penyesuaian, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Barat perlu dilakukan perubahan, Sehingga berdasarkan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017.
Beberapa Ketentuan Diubah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 109, BD.2019/NO.110, LL Kab. Kubu Raya : 11 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN; SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.18 Tahun 2016, Perpres No.77 Tahun 2015, Permen Kesehatan No.56 Tahun 2014, Perda Kabupaten Kubu Raya No.6 Tahun 2016, diubah Perda Kabupaten Kubu Raya No.15 Tahun 2019, Perbup Kabupaten Kubu Raya No.96 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi; Tata Kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Kepegawaian; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
10 HALAMAN DAN Penjelasan sebanyak 1 (satu) halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
