Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Komoditas Pertanian, Perkebunan dan Produk Unggulan Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam mengkoordinasikan program kerja kegiatan bidang Perekonomian agar lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan pembangunan Daerah maka perlu disusun perencanaan terarah terpadu antar lintas sektor lingkup perekonomian, maka perlu dirumuskan kegiatan-kegiatan prioritas bidang Perekonomian sebagai Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Komoditas Pertanian, Perkebunan dan Produk Unggulan Kabupaten Tanah Bumbu;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2022; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023;
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH
KOMODITAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PRODUK UNGGULAN
KABUPATEN TANAH BUMBU dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP; PEMBENTUKAN FORUM KLUSTER BESERTA KELEMBAGAANNYA; PEMBENTUKKAN FORUM STAKEHOLDER; DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KLUSTER DAN FORUM STAKEHOLDER; PEMBIAYAAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Biak Numfor Nomor 98 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kemitraan Antara Pelaku Usaha Mikro, Dengan Pelaku Usaha Toko Modern di Kabupaten Biak Numfor
ABSTRAK:
-bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nornor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pernbirrann dan Penataan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2013, toko modern diwajibkan untuk menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, mencngah dan Koperasi untuk pengelolaan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil.
-bahwa agar pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha toko modern dapat berjalan dengan baik, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan regulasi sebagai pedoman pelaksanaan kemitraan sebagaimana climaksud pada huruf a;
Pada pokoknya, ketentuan ini merupakan pedoman atau acuan bagi pelaku UMKM dengan Pelaku Usaha Toko Modern di Kabupaten Biak Numfor dengan berprinsip pada beberapa aspek yaitu a. saling menguntungkan; b. jelas; c. wajar; d. berkeadilan; dan e. transparan. Kemitraan sebagaimana dimaksud dapat berupa kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, dan/atau penyediaan pasokan/titip jual.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2020.
-
-
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 98 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, BD.2016/No.98
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Karanganyar tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016;
Peraturan bupati (perbup) tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 98 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 98, Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 98
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI ACEH TAHUN 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan sesuai dengan Rekomendasi Dewan Pengupahan pada tanggal 19 Oktober 2018, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Tahun 2019
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 78 Tahun 2015; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017; Qanun Aceh Nomro 7 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 15 Pasal
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 98 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, BD.2022/NO.98
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi,
disiplin dan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam
mencapai target kinerja yang telah ditetapkan perlu
dilakukan penyesuaian dalam pemberian
Tambahan Penghasilan;
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kemampuan
keuangan daerah terhadap pelaksanaan pemberian
Tambahan Penghasilan pegawai Aparatur Sipil
Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Balangan, perlu mengubah beberapa ketentuan
dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun
2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara;
Bahwa berdasarkan surat dari Sekretaris Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 900.1.3.2/8572/SJ perihal Hasil Validasi
Atas Distribusi Perubahan Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2022; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 13
Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021; Peraturan Bupati Balangan Nomor 13 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2022.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 98 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H.
ABSTRAK:
Dalam rangka mengatur tata kerja atau
hubungan kerja, tata kelola rumah sakit, dan tata
klinis yang baik serta untuk melaksanakan Pasal 29
ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun
2009 tentang Rumah Sakit perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Peraturan
Internal Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin,
S.H.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor
9 Tahun 2016.
Ketentuan ini mengatur tentang Peraturan
Internal Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin,
S.H. Terdiri atas 12 Bab dan 51 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019.
Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku,
Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2017
tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum
Daerah R. Syamsudin, S.H. (Berita Daerah Kota
Sukabumi Tahun 2017 Nomor 22) dicabut .
40 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 98 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 98, BD Tahun 2022 Nomor 98
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 445.4/Kep.518-Huk/2019 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 445.4/Kep.343-Huk/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 445.4/Kep.518-Huk/2019 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permenkes No. 28 Tahun 2014; Permenkes No. 52 Tahun 2016; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda No. 4 Tahun 2013; Perda No. 8 Tahun 2016; Perwal No. 25 Tahun 2018
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penetapan Tarif Bab III Tarif Pelayanan Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 98 Tahun 2022
Administrasi dan Tata Usaha NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Sragen No. 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen
Mengubah :
Peraturan Bupati Nomor 64
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli
Bupati Kabupaten Sragen
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli
Bupati Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, perubahan Judul Bagian Kesepuluh Bab III, perubahan Pasal 30, perubahan Pasal 31, perubahan Pasal 32, penghapusan Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35, perubahan Judul Bagian Kedua Puluh Tiga Bab III, perubahan Pasal 69, perubahan Pasal 70, perubahan Pasal 71, perubahan Lampiran I, Lampiran XIa, Lampiran XIb, penghapusan Lampiran XIIa dan Lampiran XIIb, perubahan Lampiran XXIVa dan Lampiran XXIVb.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 98, https://jdih.setkab.go.id; 2 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Mengangkat Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Mewakili Daerah Tingkat I Jambi
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 1968.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
