Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
bahwa merokok menyebabkan terganggunya atau
menurunnya kesehatan perokok maupun masyarakat
yang bukan perokok akibat ikut terpapar asap rokok
orang lain; bnhwa berdaserkan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 24
dart Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor
3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok maka
perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas,
perlu mernbentuk Peraturan Walikota Semarang
1e.ntang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dacrah Kota
Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan
Tanpa Rokok;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahurr 2009; Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011; Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Perat.urart P~m~rintah Nornor 68 Tahun 1999; Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Semarang Nornor 3 Tahun 2013;
Peraturan walikota ini mengatur tentang pengumuman dan tanda-tanda larangan, tim supervisi, pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2014.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2009 dicabut.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 28 A Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28 A, BD.2014/No.28A
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/jasa bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2015 Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa untuk rncrr un u h i kcbutuhan pcnyclcnggara
Pumi lilra n Walikotu Semar.:ing Tahun 2015 llp;or dapat
berlangsung dcngan lancar; pcrlu didukung dengan
perincian kebutuhan untuk pcngadaan barang, honor
dan biaya kegiatan kegiatan; bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana huruf
a, perlu mengatur standarisasi biayn kegiatan dan
honorarium, standarisasl biaya pemeliharaan dan
standarisasi pengadaan barang/jasa bagi Komisi
Pernilihan Umum (KPU) Kota Semarang untuk Pemilihan
Walikota Semarang Tahun 2015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan
Walikota Semarang tentang Standarisasi Biaya Kegiatan
dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan
Barang/Jasa bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota
Semarang untuk Pemilihan Walikota Semarang Tahun
2015 Tahun Anggaran 2014;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 tahun 1992; PP No 6 tahun 2005; PP No 58 tahun 2005; PP No 6 tahun 2006; Perpres No 54 Tahun 2010; Inpres No 7 Tahun 2005; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 17 Tahun 2007; Permendagri No 44 Tahun 2007; Permenkeu No 113/PMK.05/2012; Permenkeu No 72/PMK.02/2013; Perda Kota Semarang No 11 Tahun 2006; Perwal Semarang No 20 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan
Barang/Jasa bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota
Semarang untuk Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2015 tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 27A Tahun 2014
Peraturan Walikota Semarang Nomor 1A Tahun 2014 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Semarang Tahun Anggaran 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 1A Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Semarang Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka penyediaan pupuk dengan
harga wajar sampai pada tingkat petani dan
memberikan subsidi pupuk untuk sektor
pertanian, telah ditetapkan Peraturan Walikota
Semarang Nomor 1 A Tahun 2014 tentang
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota
Semarang Tahun Anggaran 2014; bahwa dengan diterbitkannya Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur
Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013 tentang
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di -Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014, maka
Peraturan Walikota Semarang sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan
peru bahan: bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di
atas, maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Semarang Nomor 1 A Tahun 2014
tentang Kebutuhan dan Harga Eceran 'rertinggi
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di
Kota Semarang Tahun Anggaran 2014;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang .. Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nemer 634/MPP/Kep/9/2002; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/ PER/4/2013; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103 /Permentan/SR.130/8/2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013; Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 A Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2014.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 1A Tahun 2014 diubah.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 060/05 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Sibolga
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 10b Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota 'Pedaringan" Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk memperoleh hasil guna dan daya guna yang maksimal dalam rangka penyelenggaraan Perusda Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta, maka perlu diadakan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwali tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusda Pusat Pergudangan Kota "Pedaringan" Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1962; UU No 5 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; UU No 13 Tahun 2003; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 9 Tahun 2006; UU No 12 Tahun 2011; PP No 15 Tahun 1999; PP No 58 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006; Perda Kotamadya Dati II Surakarta No 4 Tahun 1984; Perda Kota Surakarta No 8 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 3 Tahun 2009; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang susunan organisasi, direktur, sekretariat perusahaan, manajer perusahaan, satuan pengawasan intern.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2014.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15 Tahun 2010 dicabut.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 1c Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya UPT Solo Technopark yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada Badan Perencanaan Pembangunan Darah Kota Surakarta, maka diperlukan pengaturan mengenai tata kelola; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwali tentang Pola Tata Kelola BLUD UPT Solo Technopark pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 23 Tahun 2005; Permendagri No 61 Tahun 2007; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang visi, misi, nilai dan tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, pejabat pengelola, tata kerja, kepegawaian, dewan pengawas, remunerasi, standar pelayanan minimal, tarif pelayanan, keuangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan penilaian kinerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2014.
25 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 466/38 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Perda Kota Surakarta No 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Perwali tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Surakarta No 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 3 Tahun 1982; UU No 13 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; PP No 1 Tahun 2008; PP No 45 Tahun 2008; Perpres No 76 Tahun 2007; Perpres No 39 Tahun 2014; Perpres No 97 Tahun 2014; Perda Prov Jateng No 7 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008; Perda KOta Surakarta No 8 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kebijakan dasar penanaman modal, promosi dan kerja sama penanaman modal, bidang usaha dan bentuk badan usaha, pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal, pengendalian penanaman modal, tata cara pelaporan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, tata cara pelaksanaan sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2014.
64 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 13.a Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk karena adanya perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dalam tahun berjalan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014, serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2004; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Perda Kota Gorontalo No. 2 Tahun 2002; Perda Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2002; Perda Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2002; Perda Kota Gorontalo No. 16 Tahun 2002; Perda Kota Gorontalo No. 9 Tahun 2008; Perda Kota Gorontalo No. 15 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 121 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
