Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah di Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah di Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Konfirmasi Status Wajib Pajak
Bab III Penelitian Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 96 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Purbalingga dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan
Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengelolaan Sampati Rumah Tangga Dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menyatakan Jakstrada
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi
Kabupaten Purbalingga Dalam Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 86 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I
Bab II Arah Jakstrada Kabupaten Purbalingga
Bab III Penyelenggaraan Jakstrada
Bab IV Pendanaan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2019.
32 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jabar Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota Dan Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ranomeeto Kab.Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal
43
ayat
(2)
Peraturan
Menteri
Dalam Negeri Nomor
79 Tahun
2018
tentang
Badan l.ayanan
Umum
Daerah,
standar
pelayanan
minimal
Unit
Pelaksana
Teknis
Dinas
yang
akan
menerapkan
BLUD
diatur
dengan
Peraturan
Bupati;
b. bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
huruf a,
perlu
menetapkan
Peraturan
Bupati Konawe
Selatan
tentang
Standar
Pelayanan
Minimal Penerapan
Badan l.ayanan Umum
Daerah
UPTD Pusat
Kesehatan
Masyarakat
Ranomeeto
Kabupaten Konawe Selatan.
1.
Undang-Undang
Nomor
4 Tahun
2003 tentang
Pembentukan lfubupaten
Konawe Selatan
di
Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2OO3
Nomor
24,
Tambahan
kmbaran
Negara Nomor 4267);
2. Undang-Undang
Nomor 17
Tahun 2003
tentang
Keuangan
Negara
(kmbaran
Negara
Repubiik
Indonesia
Tahun
2OA4 Nomor
5,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2004
Nomor
4286;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan
dan
Tanggung
Jawab
Keuangan
Daerah
(t
embaran Negara
Republik
Indonesia Tahun
2OO4
Nomor
66,
Tambahan
Lembaran
Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor
36
Tahun 20O9 tentang
Kesehatan
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 20O9 Nomor 144,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor
44 Tahun 2009
tentang
Rumah
Sakit
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2011
Nomor
82,
Tambahan lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana
telah diubah
beberapa
kali terakhir dengal
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tenlang
Perubahan
kedua atas
Undang-Undang
Nomor
12 Tahun
2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahurr
2O22
Nomor 143);
7.
Undang-Undang
Nomor 23
Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2Ol4
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5587), sebagaimana
telah
diubah
beberapa kali
terakhir
dengan
Undang-Undang
Nomor
9
Tahun
2015
tentang
Perubahan
Kedua
atas Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2O14 tentang Pemerintah
Daerah
(l,embaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2015
Nomor
58, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
56791;
B.
Undang-Undang
Nomor
1 Tahun
2A22
tentang
Hubungan
Keuangan
antara Pemerintah Pusat
dan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
6757);
9.
Peraturan
Pemerintah Nomor
23
Tahun
2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan l.ayanan
Umum
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor 45A21, sebagaimana telah diubah
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun
24L2
tentang
Perubahan
atas
Peraturan Pemerintah
Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan
Badan
Layanan Umum
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 17 t,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
5340);
10.
Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun
2AA6 tentang
Laporan Keuangan dan
Kinerj'a Instansi
Pemerintah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2006
Nomor 25, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor
a6lal;
11. Peraturan Pemerintah
Nomor 38
Tahun
2007 tentang
Pembagian Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah
Daerah, Provinsi, dan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2OO7
Nomor 82,
Tambahan
l,embaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
47371; 12. Peraturan
Pemerintah Nomor
27
^fahun
2014 tentang
Pengelolaan
Barang
Milik Negara
/
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2014 Nomor 29,
Tambahan
Lembaral
Negara
Republik Indonesia
Nomor
5533),
sebagaimana
telah diubah dengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 28 Tahun
2O2O
(tembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2020
Nomor
142, Tanlrbahan lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor 6323);
13. Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang
Perangkat
Daerah
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1141, Tambahan
l,embaran Negara Republik
Indonesia sebagaimana
telah diubah
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang
Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol9 Nomor 187, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor
6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang
Pembinaan
dan Pengawasan Daerah
(lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73,
Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Standar
Pelayanan Minimal
(kmbar
Negara Republik
Indonesia Tahun 2018
Nomor 02,
Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2Ol9
Nomor
42,
Tambahan kmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
6322); 17.
Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
(l,embaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33),
sebasaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12
Tahun 2O21
tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);
18.
Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor
28 Tahun
2OO4 tentang Akuntabilitas
Pelayanan Publik;
19.
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan
dan Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal;
20. Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor
79
Tahun
2018
tentang
Badan
l,ayanan Umum Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor
1213);
21.
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor
79 Tahun 2007
tentang
Pedoman Penyusunan
Rencana Pencapaian
Standar Pelayanan
Minimal;
22.
Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar
pada
Standar
Pelayanan
Minimal
Bidang
Kesehatan;
23. Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 43
Tahun
2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun
2019
Nomor 1335);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun
2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun
202O Nomor 679);
25. Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor
10 Tahun
2OO7 tentang
Urusan
Pemerintah
yang
Menjadi Kewenangan
Pemerintah
Kabupaten
Konawe
Selatan
(lembaran Daerah
Kabupaten 82, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor
4737);
12.
Peraturan
Pemerintah Nomor
27 Talnun 2014 tentang
Pengelolaar Barang
Milik Negara/ Daerah
(l,embaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
2014
Nomor
29,
Tambahan
kmbaral Negara Repubiik Indonesia
Nomor
5533),
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2O2O
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2020
Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
6323);
13. Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang
Perangkat
Daerah (Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2016 Nomor ll4l, Tambahan
l,embaran
Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah
diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun
2Ol9 tentang Perubahan atas
Peraturan
Pemerintah
Nomor
18 Tahun
2016 tentang
Perangkat
Daerah
(l,embaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2Ol9 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun
2017 tentang
Pembinaan dan
Pengawasan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2017
Nomor 73,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor
6041);
15. Peraturan Pemerintah
Nomor
02
Tahun
2018 tentang
Standar
Pelayanan Minimal
(Lembar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2Ol8
Nomor 02,
Tambahan
lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);
16. Peraturan
Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah
(kmbaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor
42, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
63221; 17. Peraturan
Presiden Nomor 16
Tahun 2018
tentang
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
(tembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2018 Nomor 33),
sslagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12
Tahun
2O2l tentang Perubahan
atas
Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerinta-h
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor
28
Tahun 2OO4
tentang
Akuntabilitas
Pelayanan Publik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis
Penyusunan
dan
Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
79 Tahun
2018
tentang
Badan Layanan Umum Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1213);
21. Peraturan
Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 79 Tahun
2OO7 tentang
Pedoman Penyusunan
Rencana Pencapaian
Standar
Pelayanan
Minimal;
22. Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor
4 Tahun 2019
tentang Standar
Teknis Pemenuhan
Mutu Pelayanan
Dasar
pada
Standar Pelayanan
Minimal
Bidang
Kesehatan;
23. Peraturan
Menteri Kesehatan
Nomor
43 Tahun
2019
tentang
Pusat
Kesehatan
Masyarakat
(Berita Negara Republik
Indonesia
Tahun 2019
Nomor
1335);
24. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri Nomor
77
Tahtn
2020 tentang
Pedoman
Teknis
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2020
Nomor 679);
25. Peraturan
Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor
10 Tahun 2007
tentang Urusan
Pemerintah
yang
Menjadi
Kewenangan
Pemerintah
Kabupaten
Konawe Selatan
(lembaran Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2OO7 Nomor 10);
26. Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor
3
Tahun
2A2l tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan
Daerah
{l,embaran
Konawe
Selatan
Tahun
2021Nomor
3);
Daerah Kabupaten
27. Peraturan
Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor
8
Tahun
2016
tentang
Pembentukan
dan Susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun
2016 Nomor
8), Sebagaimana telah diubah beberapa
kali
terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan Nomor 1 Tahun 2A22 tentang
Perubahan
ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
8
Tahun
2016 tentang
Pembentukan
d,an Susunan Perangftat Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
(lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor
1);
28.
Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor
A4 Tahun
z0rc tentang
Perubahan Kedua
Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor
16 Tahun
2011
tentang
Retribusi
Pelayanan
Kesehatan (Lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
2016
Nomor 4).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI) BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BAB IV PELAKSANAAN
BAB V PENERAPAN
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
52 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 96 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan bahwa penciptaan arsip dilaksanakan berdasarkan klasifikasi arsip;
b. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi maka perlu disusun keseragaman pola klasifikasi arsip;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Klasifikasi Arsip.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2017;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012;
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2009;
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021.
Klasifikasi arsip dikelompokkan berdasarkan fungsi dan tugas pokok pencipta
arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi yang bersifat
substantif dan fasilitatif, klasifikasi arsip menggunakan kode angka (numeric) dalam bentuk berjenjang.
Kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2022.
71 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2018
PELAKSANAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH DI PROVINSI GORONTALO
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 96, BD.2014/NO.96
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah Di Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan anak usia sekolah secara terus menerus sehingga dapat mewuudkan sumber daya manusia yang sehat fisik, mental, dan sosial serta mempunyai produktivitas yang optimal.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 12 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah di Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang tujuan dan sasaran usaha kesehatan sekolah, ruang lingkup usaha kesehatan sekolah, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat, baik fisik, mental, sosial, pelaksanaan, tugas dan fungsi instansi/ lembaga, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 96 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center Pada Dinas Pendidikan Kota
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 96 Tahun 2021
Peraturan Bupati Kampar Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Kampar Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan perlu diganti.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.12 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018;PERMENDAGRI No.99 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO.11 Tahun 2019; PERMEN PAN & RB No.17 Tahun 2021; PERMEN PAN & RB No.25 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.100-440 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.100-441 Tahun 2019; PERDA Kabupaten Kampar No.6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kabupaten Kampar No.6 Tahun 2020;
Dalam Peraturan ini berisi 8 (Delapan) bab dan 19 (Sembilan Belas) pasal. dengan materi pokok yang diatur meliputi; Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas pokok dan Fungsi; UPTD; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kampar Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp II
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat