Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perkiraan Standar Nilai Pasar Harga Tanah dan Integrasi Perubahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) merupakan pajak daerah yang menajdi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan mewujudkan kemandirian daerah; bahwa sesuai dengan ketentuan PAsal 87 ayat (2) UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, disebutkan nilai perolehan objek pajak adalah harga transaksi dan nilai pasar; bahwa perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan baik karen apemindahan hak atau pemberian hak baru akan merubah subyek dan obyek pajak sehingga akan berakibat pada perubahan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; bahwa untuk mewujudkan obyektivitas dan transparansi dalam penelitian surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta dalam rangka pembaharuan data wajib pajak pada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu disusun perkiraan standar nilai pasar harga tanah dan integrasi perubahan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam pengenaan BPHTB; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu perlu menetapkan Perbup tentang Perkiraan Standar Nilai Pasar Harga Tanah dan Integrasi Perubahan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan dalam Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 49 Tahun 1960; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; U No 15 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 111 Tahun 2000; PP No 112 Tahun 2000; PP No 12 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 55 Tahun 2008; Perda Kab Demak No 4 Tahun 2011; Perda Kab Demak No 3 Tahun 2012; Perda Kab Demak No 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip kriteria, kategori dan penetapan nilai pasar, penggunaan perkiraan standar nilai pasar harga tanah, mekanisme pelaksanaan integrasi perubahan PBB P2 dalam pengenaan BPHTB, SISMIOP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 94 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik,terbuka,dan akuntabel,serta mampu memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas,maka di perlukan pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka dibandang perlu menetapkan pedoman pengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Infonnasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA DENGAN SISTEMATIKA , KETENTUAN UMUM; AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK; HAK DAN KEWAJIBAN; PPID; KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS; KELENGKAPAN PLID; MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI; PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PLID; KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI; FK-PPID DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Pada Dinas Pendidikan Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan
Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Pada
Dinas Pendidikan Kota Semarang ada ketentuan yang perlu
disesuaikan, sehingga Peraturan Walikota Semarang Nomor 80
Tahun 2018 tentang Pembentukan Koordinator Satuan
Pendidikan Kecamatan Pada Dinas Pendidikan Kota Semarang
perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor
80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Koordinator Satuan
Pendidikan Kecamatan Pada Dinas Pendidikan Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada ayat (2) Pasal 3, huruf a Pasal 4.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2018 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 94 Tahun 2020
PERBUP Kab. Sanggau No. 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau
PERBUP Kab. Sanggau No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau
Mencabut :
PERBUP Kab. Sanggau No. 34 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau
Peraturan Bupati Sanggau Nomor 18 Tahun 2006 tentang Standar Perjalanan Dinas Luar Negeri
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi kinerja, peran, tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu disusun pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas di lingkungan pemerintah daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 11 Tahun 2011; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab.Sanggau No. 7 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Mekanisme; Penandatanganan SPT dan SPPD; Pembiayaan; Kegiatan Pengawasan; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
15 Halaman dan 10 Halaman Penjelasan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 94 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Walikota Magelang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Klinik Bersalin Paten pada Dinas Kesehatan Kota Magelang.
ABSTRAK:
bahwa klinik bersalin petan dibentuk berdasarkan Perwako Magelang No 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPT Klinik Bersalin Paten pada DInas Kesehatan Kota Magelang; bahwa dalam perkembangannya UPT Klinik Bersalin Paten Kota Magelang, sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian klinik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 11 Permenkes No 9 tahun 2014 tentang klinik, UPT Klinik Bersalin Paten Kota Magelang tidak dapat beroperasional memberikan pelayanan sesuai dengan standar persyaratan kriteria klinik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perwako tentang Pencabutan Perwako Magelang No 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT Klinik Bersalin Paten pada DInkes Kota Magelang;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kota Magelang No 3 Tahun 2016; Permenkes No 9 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Walikota Magelang Nomor 58 Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 58 Tahun 2019 dicabut.
4 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 94 Tahun 2021
PERPAJAKAN - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - AIR - SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 94, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 73014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
ahwa Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sehingga perlu diganti
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017; Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17
Tahun 2010
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah sebagai dasar pengenaan pajak air tanah dan perhitungan pajak air tanah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah
14 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 94 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020
Peraturan Bupati Barito Kuala ini Mengatur Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan sistematika; Ketentuan Umum; Pertanggungjawaban APBD; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 94, https://jdih.setkab.go.id; 1 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penugasan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Untuk Memenuhi Undangan Pemerintah Jerman Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 1967.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
