Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 398 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 104 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tangerang Government University

Abstrak

pendidikan dan pelatihan

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Tangerang No. 74 Tahun 2023 tentang Tangerang Corporate University

Download file:

Perwali 104 2023.pdf

Tangerang Government University

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 104, BD Tahun 2023 Nomor 104

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tangerang Government University

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, dan terarah, diperlukan strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Tangerang; bahwa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang profesional, terarah, dan sistematis diperlukan strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui upaya pengintegrasian antara pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja, yang didukung dengan manajemen pengetahuan berupa sistem pembelajaran terintegrasi; bahwa untuk kompetensi mengimplementasikan sumber daya manusia pengembangan melalui sistem pembelajaran terintegrasi, dan untuk meningkatkan kinerja organisasi Pemerintah Daerah melalui pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang lebih baik dibutuhkan pengaturan mengenai Tangerang Government University; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Wali Kots tentang Tangerang Government University:
pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1993; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; Permendagri No. 11 Tahun 2018; Permen PAN-RB No. 3 Tahun 2020; Perwali No.123 Tahun 2021.
Didalam Peraturan Wali Kota Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Tata Kelola Strategi Pembelajaran Bab III Fokus Pembelajaran Bab IV Manajemen Pengetahuan Bab V Infrastruktur Pembelajaran Bab VI Arsitektur Pembelajaran Bab VII Organisasi Pembelajar Bab VIII Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
9 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 57 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar

Abstrak

Standar / Pedoman pendidikan dan pelatihan

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Depok No. 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama

Download file:

57. PEDOMAN PENERIMAAN PE...PENDIDIKAN DASAR.pdf

PEDOMAN - PENERIMAAN - PESERTA - DIDIK - BARU - JENJANG - PENDIDIKAN - DASAR

2023

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 57, BD 2023/57

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar

ABSTRAK:

bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkeadilan bagi masyarakat harus dilaksanakan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan; bahwa penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan dasar merupakan salah satu wujud pelaksanaan sistem pendidikan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di daerah; bahwa pengaturan mengenai penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar yang selama ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, PPDB, pendataan ulang dan pemutahiran data, perpindahan peserta didik, rombongan belajar, pelaporan, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2023.
Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2022 , di cabut dan di nyatakan tidak berlaku
17 Hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 45 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga Dang Merdu Kota Batam

Abstrak

Standar/Pedoman pendidikan dan pelatihan

Download file:

Perwali Batam No 45 Tahun 2023.pdf

layanan pusat pembelajaran keluarga dang merdu kota batam - petunjuk teknis penyelenggaraan

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 45, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1171

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga Dang Merdu Kota Batam

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan Wajib non pelayanan dasar yang meliputi sub urusan kualitas keluarga dan sub purusan pemenuhan hak anak, selanjutnya disebutkan dalam lampiran pembagian urusan kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak. Berdasarkan ketentuan Pasal huruf angka Peraturan Daerah Kota Batam Nomor Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, disebutkan penyelenggaraan dukungan untuk keluarga meliputi konseling, pendidikan pengasuhan anak, mediasi keluarga dan dukungan ekonomi. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Daerah, disebutkan Pemerintah Daerah mempercepat pengembangan layanan PUSPAGA sebagai upaya peningkatan kualitas keluarga Indonesia. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga Dang Merdu Kota Batam.
UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.87 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.84 Tahun 2022; Perda Batam No.7 Tahun 2022
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga Dang Merdu Kota Batam, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2023.
17 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pagar Alam Nomor 42 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Peningkatan Mutu Pendidikan Kota Pagar Alam Melalui Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka

Abstrak

pendidikan dan pelatihan

Download file:

PERWALI No 42 Tahun 2023.pdf

pendidikan-KURIKULUM MERDEKA

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, BD.2023/No.42

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Kota Pagar Alam Melalui Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Program Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan lmplementasi Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya, bahwa berdasarkan ketetuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi sistem pendidikan dengan tujuan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan di daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 8 Tahun 2001; UU No 20 Tahun 2003; UU No 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 40 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 5 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 7 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 9 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 16 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan , Riset, dan Teknologi No 21 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi No 26 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi No 22 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendidikan ,Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 47 Tahun 2023; Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016; Peraturan Wali No 59 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peningkatan mutu pendidikan Kota Pagar Alam melalui penguatan implementasi kurikulum merdeka dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memuat pembelajaran intrakulikuler dengan konten beragam dan pembelajaran berbasis projek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar pancasila. Diatur mengenai ketentuan umum, Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan Dukungan, Pendampingan Tugas, Monitoring dan Evaluasi, Capaian Keberhasilan Dukungan, Pembiayaan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2023.
13 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara pendidikan dan pelatihan

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Tangerang Selatan No. 41 Tahun 2020 tentang Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil

Download file:

PERWAL NOMOR 27 TAHUN 2023.pdf

pegawai-negeri-sipil

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, BD Tahun 2023 Nomor 27

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memenuhi standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, perlu dilaksanakan pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil melalui pemberian tugas belajar; bahwa Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 12 Tahun 1961; Perda No. 8 Tahun 2016; Perwal No. 74 Tahun 2022
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan Tugas Belajar Bab III Jangka Waktu Bab IV Tugas Belajar Berkelanjutan Bab V Pembatalan Tugas Belajar Bab VI PNS Tugas Belajar Bab VII Pembiayaan Bab VIII Pemantauan Dan Evaluasi Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2023.
Perwal ini mencabut: Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020
15 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEDOMAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2023

Abstrak

pendidikan dan pelatihan

Download file:

26 pedoman-pelatihan-kete...hcht-tahun-2023-.pdf

pendidikan dan pelatihan

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 26

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2023

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja, perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan berdasarkan unit kompetensi; b. bahwa agar penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam kegiatan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja tahun 2023 dilakukan secara tepat sasaran, tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu menyusun pedoman; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/ PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat digunakan untuk program pembinaan sosial guna mendukung bidang kesejahteraan masyarakat berupa kegiatan peningkatan keterampilan kerja; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2023;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/ 2021 ;
peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2023; meliputi: ketentuan umum; jenis pelatihan keterampilan; peserta pelatiha; mekanisme pelatihan; sumber dana

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2023.
jumlah 9 halaman

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota

Abstrak

pendidikan dan pelatihan

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Tasikmalaya No. 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Download file:

2023PW327826023_PEDOMAN_T...A_compressed (1).pdf

Pedoman - pelaksanaan - tugas - belajar - bagi - pegawai - negeri - sipil - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kota Bahw

2023

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 23, BD Tahun 2023 No.23

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan ketentuan Pasal 211 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 20221; Perpres No. 12 Tahun 1961.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Jenis Pendidikan, Tugas Belajar, Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Pesyaratan Program Studi, Jangka Waktu Tugas Belajar, Kedudukan PNS Tugas Belajar, Hak dan Kewajiban PNS Tugas Belajar, Pembatalan dan Penghentian Tugas Belajar, Pendanaan, Pemantauan dan Evaluasi, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2023.
18 Hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 21 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari

Abstrak

pendidikan dan pelatihan

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Kendari No. 52 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Kendari

Download file:

PERWALI NO. 21 TAHUN 2023.pdf

pengembangan

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, 14/06/2023

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari

ABSTRAK:

a. dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan rnewujudkan tujuan negara sebagairnana tercanturn dalam pelaksanaan undang-undang dasar negara repu blik Indonesia tahun 1945, perlu dibangun Pegawai Negeri Sipil yang memiliki integritas, profesional, sert.a merniliki kompetensi; b. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan kompetensi serta profcsionalitas Pcgawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari, perlu melaksanakan peningkatan kornpetensi Pegawai Negeri Sipil; c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Togas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kota Kendari sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu disesuaikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Kendari tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan Lingkup Pemerintah Kota Kendari;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAB III PROGRAM DAN JANGKA WAKTU PENDIDIKAN BAB IV PERSYARATAN, SELEKSI DAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR BAB V TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN BAB VI TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII KEDUDUKAN DAN RAK PNS TUGAS BELAJAR BAB IX KEWAJIBAN DAN LARANGAN PNS TUGAS BELAJAR BAB X PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAB XI BESARAN BANTUAN PENDIDIKAN BAB XII PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN SANKSI BAB XIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XV PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2023.
Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pcgawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Kendari (Berita Daerah Kora Kendari Tahun 2014 Nomor 52) dan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 1164 Tahun 2011 tentang Bantuan Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 1164)
20 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon Nomor 13 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Di Daerah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara pendidikan dan pelatihan

Download file:

Perwali No. 13 Tahun 2023.pdf

Kepegawaian, Aparatur Negara - pendidikan dan pelatihan

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD Kota Tomohon Tahun 2023 Nomor 13

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Di Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan rencana suksesi yang objektif, terencana, tepat waktu dan akuntabel guna memperkuat Pemerintah Daerah diperlukan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 202 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan dan melaksanakan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Daerah.
UU No. 10 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 3 Tahun 2020.
Penyelenggaraan Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Di Daerah

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2023.
14 Halaman

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Pada Satuan Pendidikan

Abstrak

Pendidikan pendidikan dan pelatihan

Download file:

PERATURAN WALI KOTA BANDA...ATUAN PENDIDIKAN.pdf

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Pada Satuan Pendidikan

2023

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 12, Berita daerah

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Pada Satuan Pendidikan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal, perlu pemenuhan kebutuhan esensial pengembangan anak usia dini yang holistik-integratif secara optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya; b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan rangsangan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif pada Satuan Pendidikan;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55) Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Pada Satuan Pendidikan

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2023.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT