Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 85, BD.2020/NO.21 LL Kota Pontianak : 15 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, warga negara yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa serta peserta yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi berhak mendapatkan pendidikan khusus dan Pendidikan layanan khusus;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, UU No.8 Tahun 2016, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2017, PP No.13 Tahun 2020, Perda No.7 Tahun 2016, Perwako No.89 Tahun 2019
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup, Hak dan Kewajiban, Penyelenggaraan, Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan, Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Penghargaan, Sanksi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
Peraturan ini memiliki 15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 85 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2020No 85 Seri G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2021.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004:
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2020.
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 127.012.376.000,- (seratus dua puluh tujuh milyar dua belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu);
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 85 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
a.
bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor : 44.B/LHP/XVIII.SMG/05/2018 tanggal 21 Mei 2019, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengendalian Intern dalam Kerangka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, agar menyempurnakan kebijakan akuntansi terkait pendekatan perhitungan penyusutan yang diperoleh tengah tahun;
b.
bahwa berdasarkan ketentuan Psal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, bahwa kodefikasi barang ditujukan bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi yang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub sub rincian objek barang milik daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006,Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012,Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016,Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010,Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Sukoharjo menerapkan SAP Berbasis Akrual. Kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Sukoharjo dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntasi Pemerintahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 98 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 85 Tahun 2017
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, LD.2017/No. 85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi
Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan,
memberikan, dan atau menerbitkan Informasi Publik yang
berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi
Publik; bahwa dalam upaya penyediaan Informasi Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu disusun
Standar Operational Prosedur (SOP) yang menjadi Pedoman
bagi Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID)
dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kabupaten Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 ; Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan wewenang PPID, tata kerja PPID, standar operasional prosedur pelay anan informasi publik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2017.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 85 Tahun 2013
Keputusan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pengakuan Penggunaan Gelar Akademik/Kesarjanaan Dalam Kedinasan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Tugas Belajar, Izin
Belajar, keterangan belajar, izin penggunaan gelar dan kenaikan
pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu mengatur
pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas
Belajar, Izin Belajar, Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar
dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
yang meliputi
Tugas Belajar,
Izin Belajar,
Keterangan Belajar,
Penggunaan Gelar Akademik,
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2013.
Keputusan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pengakuan Penggunaan Gelar Akademik/Kesarjanaan Dalam Kedinasan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dicabut.
Permenhub No. 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 (Civil Aviation Safety Regulations Part 143) Tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan (Air Navigation Training Provider)
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 tentang Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan/atau Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ramah Disabilitas
ABSTRAK:
bahwa penyandang disabilitas adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka untuk mewujudkan dan melaksanakan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, maka guna pelayanan kesehatan puskesmas ramah disabilitas perlu menyusun Peraturan Bupati tentang pelayanan kesehatan puskesmas ramah disabilitas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ramah Disabilitas;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, hak dan kewajiban, pelayanan kesehatan, peran masyarakat, indikator puskesmas ramah disabilitas, pembiayaan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2022.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 67 Tahun 2021 tentang Desa Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Dalam rangka percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dari Rekening Kas Desa ke
Keluarga Penerima Manfaat maka perlu melakukan penyesuaian terhadap tata cara penyaluran Bantuan
Langsung Tunai Desa dan percepatan dilaksanakan agar masyarakat Desa yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana
Desa dapat segera merasakan manfaat dari penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 67 Tahun 2021 tentang Desa
Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019.
Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 67 Tahun 2021 tentang Desa Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 67), diubah yaitu: Dengan mempertimbangkan ketersediaan dana di Rekening Kas Desa, penyaluran BLT Dana Desa dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. dalam hal dana tidak tersedia pada bulan berkenaan maka penyaluran BLT Dana Desa dapat dilakukan setelah tersedianya dana pada RKD; b. penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dapatdisalurkan sampai dengan bulan berkenaan secara bertahap; c. dalam hal ketersediaan dana tersedia setelah bulan Juli, makapenyaluran BLT Dana Desa dapat dilakukan mulai bulan Juli sampai dengan bulan berkenaan; d. pelaksanaan penyaluran pada bulan ke-10 (sepuluh), ke-11 (sebelas) danke-12 (dua belas) paling cepat dilaksanakan pada bulan ke-10 (sepuluh) dan disalurkan sesuai dengan bulan berkenaan; e. dalam rangka percepatan, apabila terdapat Desa yang penyaluran BLDana Desanya terlambat sebelum bulan berkenaan, maka BLT Dana Desa dapat disalurkan sampai dengan bulan berkenaan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Desa dengan interval waktu antarpenyaluran 1 (satu) hari dalam minggu yang sama; dan f. interval waktu antar penyaluran 1 (satu) hari dalam minggu yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah untuk paling lama 3 (tiga)bulan penyaluran BLT Dana Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 67 Tahun 2021 tentang Desa Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Kab Kulon Progo Tahun 2021 - 2025
ABSTRAK:
Bahwa penanganan masalah kesehatan jiwa memerlukan peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan jiwa yang dapat mewujudkan perilaku sehat jiwa dalam masyarakat sehingga diperlukan upaya promotif, preventif, dan rehabilitatif pada setiap strata masyarakat maupun kelompok masyarakat dengan risiko tinggi dan rentan terhadap masalah kejiwaan, bahwa permasalahan tingginya kesenjangan pengobatan dalam kesehatan jiwa pada orang dengan disabilitas psikososial, orang dengan masalah kejiwaan maka diperlukan upaya kesehatan yang lebih intensif dan komprehensif; bahwa untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas ketakutan, tekanan dan gangguan lain, maka perlu ada payung hukum dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220/Menkes/SK/III/2002, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 406/Menkes/SK/VI/2009, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2016.
Materi pokok : Strategi, Target Dan Sasaran Rencana Aksi Daerah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat, Rencana Aksi Daerah, Program Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Kesehatan Jiwa, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan, Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
Jumlah Halaman : 11 HLM; Lampiran : 58 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
