Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, perlu dilakukan perubahan pengelompokan akun pencatatan aset tetap.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 108 Tahun 2016; Kerpmenkeu No. 295/KMK.6/2019; Perbup Sanggau No. 75 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.Yang diubah adalah ketentuan dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
3 Halaman dan 2 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 84 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dan Pondok Pesantren
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Dan Pondok Pesantren perlu diubah dan disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Dan Pondok Pesantren.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalarn Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Dan Pondok Pesantren
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2020.
mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Dan Pondok Pesantren
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 84 Tahun 2018
Peraturan Walikota
Kendari Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan
Bangunan Kota Kendari (Berita daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 5)
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 84, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 84
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penerbitan
Izin Mendirikan Bangunan, maka perlu menetapkan tata
cara penyelenggaraanya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
W alikota ten tang Penyelenggaraan Izin Mendirikan
Bangunan di Kota Kendari;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Tahun 2011 Nornor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5252);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5825);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis
Bangunan Gedung;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem
Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
17 /PRT /M/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan
Bangunan Gedung (Berita Negara Tahun 2010 Nomor
702);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011
Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang
Milik Negara Berupa Tanah Dan/ Atau Bangunan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 896);
1 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan
Bangunan (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 276);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017
Tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan
Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7
Nomor 1956);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 11 / PRT / M/2018 Tentang Tim Ahli
Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik
Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 560);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Nomor 19/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan lzin
Mendirikan Bangunan Gedung Melalui Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917};
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Garis
Sempadan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kendari
Tahun 2008 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2011
Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota
Kendari Tahun 2011 Nomor I);
24. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota
Kendari Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota
Kendari tahun 2012 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2013
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran
Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun
2016 Nomor 5).
27. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kendari
Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Garis Sempadan (Berita
Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 36).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RUANG LINGKUP
BAB III PEDOMAN TEKNIS UMUM BANGUNAN
BAB IV PERIZINAN BANGUNAN
BAB V PROSES PENERBITAN IMB
BAB VI PEYEDERHANAAN PELAYANAN PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
BAB VII PENCABUTAN IZIN
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
28
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi di
Daerah, perlu didukung oleh Aparatur Sipil Negara
yang memiliki integritas, profesional, netral dan
bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu
menyelenggarakan pelayanan publik bagi
masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai
unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada
aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo dan untuk meningkatkan
kedisiplinan dan kualitas kinerja, perlu diberikan
penghargaan sesuai kriteria yang sudah ditentukan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, menyatakan aparatur sipil negara yang
menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan,
kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam
melaksanakan tugasnya dapat diberikan
penghargaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghargaan
Aparatur Sipil Negara Berprestasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Bentuk dan Jenis Penghargaan
Bab III Persyaratan Penerima Penghargaan
Bab IV Tata Cara Pengajuan Penghargaan
Bab V Tata Cara Penilaian Penghargaan
Bab VI Tata Cara Penyerahan Penghargaan
Bab VII Pembiayaan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 84 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar
ABSTRAK:
Pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia
dini sebelum memasuki jejang pendidikan dasar.
Untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar perlu Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 19 Tahun 2005; PP Nomor 4 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 tahun 2006; Permendik Nomor 19 Tahun 2007; Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014; Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014; Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018.
Penyelenggaran PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar
adalah anak usia 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan non
formal sebagai berikut: kelompok belajar; taman Pendidikan Anak; taman Kanak-kanak; Pos PAUD yang diintergrasikan dengan posyandu; dan Raudlatul athfal atau bustanul athfal. Keberhasilan penuntasan 1 (satu) tahun Pra SD adalah merupakan
tanggung jawab Pemerintah Daerah, berupa pembentukan Tim koordinasi atau kelompok kerja di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
Tugas Tim Koordinasi atau Kelompok kerja adalah membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang
belum memasuki PAUD; melaporkan hasil pendataan dimaksud pada Pemerintah tingkat Provinsi secara berjenjang; dan melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan dengan satuan kerja pemerintah daerah terkait.
Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar, Pemerintah Daerah mempersiapkan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
Anggaran Pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) Tahun Pra SD bersumber dari :
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Banjarmasin;
b. bantuan Pemerintah Pusat;
c. bantuan Pemerintab Provinsi;
d. sumber lain yang sah berdasarkan bantuan ketentuan perundang -
undangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 84 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, diperlukanpengaturan lebih lanjut mengenai PenjabaranPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , perlu menetapkan Peraturan Bupati TanahLaut tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2014.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2014.
7 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perekrutan Petugas Haji Daerah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan
dan perlindungan kepada jamaah haji Provinsi Jawa
Tengah, perlu menyiapkan Petugas Haji Daerah yang
profesional, berahlak mulia, mempunyai komitmen tinggi
dan tanggung jawab; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perekrutan Petugas Haji Daerah Provinsi Jawa
Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, petugas haji daerah, PPIHD, petugas yang menyertai jamaah haji, perekrutan petugas haji daerah, persyaratan calon TPHD dan TKHD, pendaftaran dan seleksi calon TPHD dan TKHD, kewajiban dan hak, larangan dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 84 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-PK.02.09/107/2019 tanggal 2 Agustus 2019 Perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
b. bahwa untuk mendayagunakan arsip dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan Pertanggungjawaban pemerintah, maka perlu dilakukan upaya penyelamatan arsip dan memberikan kepastian hukum mengenai tata cara dan mekanisme teknis jadwal retensi arsip Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
UU No 7 Tahun 1971; UU No 3 Tahun 1982; UU No 5 tahun 1984; UU No 7 tahun 1994; UU No 5 tahun 1999; UU No 8 tahun 1999; UU No 38 Tahun 2003; UU No 43 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 34 Tahun 1979; PP No 28 Tahun 2012; Keppres No 105 Tahun 2004; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2013; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 21 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Pasaman Barat No 41 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini memuat 4 Bab, 7 Pasal, dan Lampiran.
Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1;
Bab II Maksud dan Tujuan, Pasal 2-Pasal 3;
Bab III Jadwal Retensi Arsip, Pasal 4-Pasal 6;
Bab IV Ketentuan Penutup, Pasal 7.
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam penentuan jangka waktu penyimpanan dan penyusutan arsip urusan Perdagangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat No 84 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
13 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 84 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pengelolaan sampah di Daerah yang mampu memberikan
manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman
bagi lingkungan, perlu dilakukan secara komprehensif terpadu
dan terencana kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku
Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan
Akhir Sampah, memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah
dalam pengolahan Lindi di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau
Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8
Tahun 2018 ; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 030
Tahun 2018.
Peraturan Gubernur Tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan
Akhir Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2019, yang berisi : Ketentuan Umum; Tanggung Jawab Pemda; Persyaratan; Kewajiban; Pembinaan Dan Pengawasan; Koorsdinasi Dan Pelaporan; Penanggulangan Pencemaran; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 84 Tahun 2019
Kepegawaian, Aparatur NegaraDesaStruktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Kuningan No. 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
