PENGHARGAAN - PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI - PEMERINTAH KOTA TANGERANG
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 83, BD Tahun 2020 No. 83
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri
Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 2 Th 1993; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 5 Th 2014; PP No 11 Th 2017 yg telah diubah dg PP No 17 Th 2020; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang 8 Th 2019; Perwal Kota Tangerang No 81 Th 2016 yg telah diubah dg Perwal Kota Tangerang No 50 Th 2019; Perwal Kota Tangerang No 45 Th 2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; 3. Bentuk Kategori Dan Waktu Pemberian Penghargaan; 4. Persyaratan; 5. Kriteria Dan Tata Cara Penilaian; 6.Tim Penilai; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 83 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendataan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional melalui pemanfaatan berbagai peluang usaha yang berkembang, diperlukan pendataan yang akurat,
terkini dan mudah diakses oleh para pihak yang berkepentingan;
b. bahwa untuk memperoleh data koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah yang akurat, terpercaya, terkini dan mudah diakses, perlu diwujudkan melalui pengembangan sistem informasi koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah yang terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi;
c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, perlu dilakukan pendataan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Boyolali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendataan
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, U saha Kecil dan Menengah.
Peraturan ini mengatur tentang sistem pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan publikasi data perkembangan Koperasi yang dilakukan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi baik secara langsung dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maupun tidak langsung melalui petugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 83 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Interval Waktu Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Interval waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara Bergelombang;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Tentang Interval Waktu Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Interval Waktu Pemilihan Kepala Desa;
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 83 Tahun 2008
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK - PENYELENGGARAAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD.2021/NO.83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik yaitu Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif serta untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat dan terjangkau oleh masyarakat sebagai wujud reformasi birokrasi perlu didukung dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu; bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengintegrasian dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung; bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu merupakan sistem utama pembangunan kota cerdas (smart city) yang memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pembangunan dan penyediaan sistem berbasis Teknologi informasi dan komunikasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan prinsip, ruang lingkup, tim koordinasi SPBE, rencana induk SPBE, arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, proses bisnis SPBE, data dan informasi, jaringan intra pemerintah daerah, sistem penghubung layanan SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, integrasi layanan SPBE, manajemen SPBE, percepatan SPBE.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 83 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Kesejahteraan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa Pasal 68 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Kebumen menyatakan bahwa bagian Laba Bersih untuk
Dana Kesejahteraan diatur dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan
Dana Kesejahteraan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah omor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang besarnya Dana Kesejahteraan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen adalah 10% (sepuluh persen) dari Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen setelah dikurangi pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2011.
Permenhan No. 43 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Mencabut :
Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: SKEP/801/M/IX/2005 tanggal 16 September 2005 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri di lingkungan Dephan dan TNI
TA 2020-KAMPUNG-BELANJA-PENDAPATAN-ANGGARAN-PENYUSUNAN-PEDOMAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD.2019/No.86
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 31 ayat (2) tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup Berau No.62 Tahun 2018 Pasal 36 ayat (2) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
Tahun Anggaran 2020
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.114 Tahun 2014; Permendes PDTT No.11 Tahun 2019; PMK No.193 Tahun 2018; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perda Berau No.4 Tahun 2015; Perda Berau No.20 Tahun 2019; Perbup Berau No.16 Tahun 2014; Perbup Berau No.1 Tahun 2015; Perbup Berau No.59 Tahun 2015; Perbup Berau No.62 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
Tahun Anggaran 2020, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Pedoman Penyusunan APB Kampung; Ketentuan Penutup; Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
41 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 83 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul No. 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Pegamanan, Pencatatan dan Pendokumentasian Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
Mengubah Peraturan Bupati Bantul No. 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Pegamanan, Pencatatan dan Pendokumentasian Barang Milik Daerah
Pencantuman - Pemanfaatan - Nomor Induk Kependudukan - Nomor Pokok Wajib Pajak - Pelayanan Publik - NIK - NPWP
2021
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 83, LN.2021/No.209, jdih.setneg.go.id : 8 hlm.
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik
ABSTRAK:
Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik guna melayani setiap warga negara dan penduduk dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya, perlu menerapkan kebijakan pencantuman nomor identitas yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan publik. Penggunaan nomor identitas yang terstandardisasi dan terintegrasi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan rujukan identitas data yang bersifat unik sebagai salah satu kode referensi dalam pelayanan publik untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 6 Tahun 1983; UU Nomor 23 Tahun 2006; UU Nomor 25 Tahun 2009; dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019.
Perpres ini mengatur mengenai: 1) pensyaratan penambahan NIK dan/atau NPWP penerima layanan; 2) pencantuman NIK dan/atau NPWP penerima layanan; 3) validasi atas pencantuman NIK dan/atau NPWP; 4) pemadanan dan pemutakhiran Data Kependudukan dan basis data perpajakan; dan 5) pengawasan. Penambahan atau pencantuman NIK dan/atau NPWP dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimaksudkan sebagai: 1) penanda identitas untuk setiap pemberian Pelayanan Publik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atas permohonan Pelayanan Publik yang disampaikan; atau 2) penanda identitas untuk setiap data penerima Pelayanan Publik yang statusnya masih aktif di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
CATATAN:
Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2021.
Penambahan atau pencantuman NIK dan/atau NPWP dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan ketentuan: 1) NIK sebagai penanda identitas bagi orang pribadi yang belum memiliki NPWP; 2) NIK dan NPWP sebagai penanda identitas bagi orang pribadi yang telah memiliki NPWP; dan 3) NPWP sebagai penanda identitas bagi Badan dan orang asing yang tidak memiliki NIK.
Penyelenggara harus menyelesaikan pencantuman NIK dan/atau NPWP untuk setiap data penerima Pelayanan Publik yang statusnya masih aktif di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Perpres ini.
Data penerima layanan yang telah dilengkapi NIK dan/atau NPWP dan telah tervalidasi dapat dibagipakaikan serta dimanfaatkan untuk: 1) pencegahan tindak pidana korupsi; 2) pencegahan tindak pidana pencucian uang; 3) kepentingan perpajakan; 4) pemuthakhiran data identitas dalam data kependudukan; dan 5) tujuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
