Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (1)
huruf b dan ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten
Kolaka Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;
b. bahwa berdasrkan pertimbangan pada huruf a, perlu
ditetapkan dengan peraturan Bupati Kolaka.
i. Undang-undang Nonor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan
daerah Tk II di Sulawesi (LNRI Tahun 1959 Nomor 74,
TLNRI Nomor 1822
2. Undang-Undang' Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
3. UndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 598, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang
Tatacara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007
Tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas
Daerah Kab.Kolaka sebagaimana telah diubah dengan
peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang perubahan
kesatu atas peraturan daerah Nomor 37 Tahun 2007
tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas
Daerah Kab.Kolaka.
11. Peraturan Daerah kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten
Kolaka Tahun 2011 Nomor 3).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2014.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 18A Tahun 2022
PERBUP Kab. Batang No. 24 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18A Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18A, BD.2022/NO.18A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, urusan kesehatan meru pakan salah satu bidang Pemerintahan Daerah yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya;
b. bahwa unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat dan unit pelaksana teknis daerah laboratorium kesehatan daerah sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat Kesehatan masyarakat dan memberikan pelayanan yang bermutu serta dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
c. bahwa untuk menjamin keberlangsungan unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat dan unit pelaksana teknis daerah laboratorium kesehatan daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur tarif layanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Peraturant tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Subjek dan Objek Tarif Layanan BLUD UPTD Puskesmas dan BLUD UPTD Labkesda; Tarif; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 39/HK/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 39 /HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang REALISASI PENERIMAAN DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
a. bahwa Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja Instansi dalam
melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. bahwa besarnya pembayaran Insentif didasarkan pada capaian kinerja yaitu Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun
Anggaran 2022 yang telah ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Realisasi Penerimaan dan
Besarnya Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010,
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016,
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021,Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022,Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017,Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021,
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022,Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022,
Menetapkan Realisasi Penerimaan dan Besarnya Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2023.
-
-
6 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 25.a Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 67 Tahun 2021 tentan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menurut Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menurut Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2022;
Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 32 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 46 Tahun 2021; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 3 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 9 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 4 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 10 Tahun 2011 sebagaimaba telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 2 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 2 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 3 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 2 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 8 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 10 Tahun 2021.
Dalam Perbup Daerah ini diatur tentang 2 Pasal Perubahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2022.
Peraturan Yang DIubah:
Peraturan Bupati Aceh Timur No. 67 Tahun 2021
Peraturan Yang Akan Diatur:
Peraturan Bupati Aceh Timur No. 25.a Tahun 2022
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 1.b Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Dasar Pengambilan Dan Pengolahan Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Kabupaten Mamasa
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipandang perlu menetapkan tarif dasar pengambilan dan pengolahan komoditas mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah kabupaten Mamasa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peratura Bupati Mamasa.
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah UU No. 16 Tahun 2000; UU No. 7 tahun 1983 sebagaiamana telah diubah UU No. 36 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebgaimana telah diubah UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 22 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2010; Perda Mamasa No. 7 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimaksud sebagaimana dalam pasal 2 adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan yang digunakan dan/atau pemanfaatannya untuk konstruksi bangunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2015.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 36 A Tahun 2019
Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN - penyelenggaraan
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36 A, BD.2019/No. 36A
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
karyawan Tempat Pelelangan Ikan di Kota Tegal, perlu
menyesuaikan batas maksimal usia karyawan dan besaran
penghasilan karyawan Tempat Pelelangan Ikan dengan
Upah Minimum Kota Tegal; bahwa penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan di Kota
Tegal telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota tegal
Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Peraturan Walikota
Tegal Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota tegal Nomor 3 Tahun
2010 Ten tang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat
Pelelangan Ikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf be, perlu mengubah Peraturan
W alikota Tegal Nomor 31 Tahun 2010 ten tang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota tegal Nomor 3 Tahun
2010 Ten tang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat
Pelelangan Ikan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Walikota Tegal Nomor 38 Tahun 2012; Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 10 ayat (3) dan ayat (8), penghapusan ayat (4), penyisipan Pasal 10A.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 45/E-22/HK/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45/E-22/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 45/E-22/HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar perlu membentuk Tim Peningkatan Pengelolaan Retribusi Parkir
Tahun 2023;
b. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016,Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022,
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2021,Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022,Pertauran Bupati Nomor 54 Tahun 2022,
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
-
-
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 40.1 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor"69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian, dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
Bab III Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2016.
6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 973/12/VI/2011 Tahun 2011
PENGHITUNGAIN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BAliK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2011 di PROVINSI PAPUA BARAT
2011
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 973/12/VI/2011, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 167
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2011 di Provinsi Papua Barat
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka di Provinsi Papua Barat perlu menetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaran Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Papua Barat Tahun 2011 perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2011 di Provinsi Papua Barat
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2011.
Segala ketentuan yang mengatur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 1.a Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Pemakaian Mobil Troton/Trailer
ABSTRAK:
Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting dan bermanfaat guna membiayai proses pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah. Retribusi pemakaian Mobil Troton/Trailer adalah jenis retribusi jasa usaha yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah wajib pungut, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016; PERDAKABSBB No. 5 Tahun 2014; PERDAKABSBB No. 4 Tahun 2016; PERBUPSBB No. 25 Tahun 2016; PERBUPSBB No. 39 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, golongan, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, nama, objek dan subjek rertibusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, ketentuan pemakaian, peninjauan tarif, wilayah pemungutan, pemungutan retribusi, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan tambahan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
