pembentukan - susunan - organisasi - tugas - dan - fungsi - serta - tata - kerja - unit - pelaksana - teknis - daerah - penerbitan - ternak - pada - dinas - pertanian - ketahanan - pangan - dan - perikanan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021 No 82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbibitan Ternak pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Perbup Tasikmalaya No. 39 Tahun 2021 maka perlu menetapkan Perbup tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbibitan Ternak pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perdqa Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda kab. Tasikmalaya No, 3 Tahun 2021; Perbup Tasikmalaya No. 39 Tahun 2021; Perbup Tasikmalaya No. 59 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Kepegawaian, Rincian Tugas Unit, Tata Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 82 Tahun 2016
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pemberian Mandat di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD Tahun 2016 No. 82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempermudah pelayanan perizinan,
telah diundangkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58
Tahun 2015 tentang Pemberian Mandat Bidang Perizinan
kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Kabupaten Banyumas.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan dengan
dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Banyumas, maka Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pemberian Mandat di Bidang
Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu
ditinjau kembali dan disesuaikan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Daeral1 Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun
2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun
2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: pemberian mandat pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPPTSP oleh Bupati. Peraturan ini juga mengatur prosedur pelayanan perizinan, standar operasional prosedur, penyederhanaan pelayanan, sarana prasarana pelayanan, standar pelayanan dan maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, survei kepuasan masyarakat, pembinaan dan pengawasan teknis, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan yang telah didelegasikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pemberian Mandat di Bidang
Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015
Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
16 hlm beserta lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 82 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persyaratan Dan Tatacara Kerjasama Dengan Apoteker Pengelola Apotek Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Apotek Luk
Ulo Kabupaten Kebumen, persyaratan dan tatacara kerjasama dengan
Apoteker Pengelola Apotek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tatacara
Kerjasama dengan Apoteker Pengelola Apotek Perusahaan Daerah Apotek
Luk Ulo Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan kerjasama dengan Apoteker Pengelola Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen kepada Direktur Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen. Pendelegasian sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2011.
3 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2023
PERWALI Kota Yogyakarta No. 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perwali Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Perwali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, terdapat beberapa materi yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2022.
Materi pokok : Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai berikut : Ketentuan Pasal 12 diubah, Ketentuan Pasal 19 diubah, Ketentuan Pasal 53 diubah, Setelah Paragraf 24 ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 25, Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A, Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IXA, Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 88A, dan Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2023.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan diubah Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 96 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan
Tinggi dan Jabatan Administrasi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan Dan Analisa Beban Kerja Pada Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam upaya penataan kelembagaan,
ketatalaksanaan, kepegawaian, serta perencanaan
pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada
kinerja perlu melaksanakan Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2008 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2012 ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Pemantauan dan Evaluasi, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Persaturan yang dicabut: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2019
tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan
Administrasi dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 96 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan
Tinggi dan Jabatan Administrasi
Jumlah Halaman: 13 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 82 Tahun 2021
PERBUP Kab. Rokan Hilir No. 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
Bahwa perubahan organisasi pada Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Dasar Hukum Peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019;
Peraturan ini terdiri atas 8 (delapan) 27 (dua puluh tujuh) Pasal diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir (Berita Dacrah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 44); Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 104 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir (Berita) Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 Nomor 104), serta Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudavaan Kabupaten Rokan Hlilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 31) dicabut dan dinvatakan
tidak berlaku.
Lamp II
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 82 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan
Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Prinsip dan Besaran ADD, Pengorganisasian, Perhitungan dan Penetapan Besaran, Mekanisme Penyaluran, Penggunaan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Tata Cara PengadaanBarang/Jasa, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 82 Tahun 2023
unit pelaksana teknis daerah - pelayanan persampahan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD.2023/NO. 82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38.14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Persampahan;
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan upaya pengelolaan sampah untuk mewujudkan kesehatan lingkungan dan masyarakat; bahwa untuk mendukung optimalisasi pengelolaan persampahan di Kabupaten Sleman perlu dilakukan penyesuaian fungsi UPTD Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup; bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 38.14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Persampahan diperlukan penyesuaian tugas dan fungsi pada UPTD Pelayanan Persampahan sehingga Peraturan bupati dimaksud perlu diubah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Bupati Nomor 38.14 Tahun 2018;
Materi Pokok: Mengubah Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 38.14 Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2023.
Peraturan Bupati ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 38.14 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Persampahan
Jumlah Halaman: 3 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 82 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 82, BD Kota Cirebon Tahun 2023 No 82
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
