Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2020

Menemukan 22.608 peraturan dalam 0,108 detik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana

Abstrak

Kebijakan Akuntansi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-06/PM/2004 tentang Laporan Reksa Dana, beserta Peraturan Nomor X.D.1 yang merupakan lampirannya
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-21/PM/2004 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana, beserta Peraturan Nomor VIII.G.8 yang merupakan lampirannya

Download file:

Peraturan OJK No. 56 Tahun 2020.pdf

Peraturan OJK No. 56 Tahun 2020_Penjelasan.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2020 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Laporan Wali Amanat
Peraturan OJK No. 28/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Wali Amanat
Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep36/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat beserta Peraturan Nomor VI.C.2 yang merupakan lampirannya
Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat dengan Emiten beserta Peraturan Nomor VI.C.3 yang merupakan lampirannya

Download file:

Peraturan OJK No. 19 Tahun 2020.pdf

Peraturan OJK No. 19 Tahun 2020_Penjelasan.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2020 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian COVID-19 / Corona

Download file:

Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2020.pdf

Perintah - Tertulis - Penanganan - Permasalahan - Lembaga - Jasa Keuangan - Nonbank

2020

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 40/POJK.05/2020, LN.2020/NO.151, TLN NO.6529, ojk.go.id : 11 hlm.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan OJK tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB).
Dasar hukum Peraturan OJK ini adalah UU Nomor 21 Tahun 2011 dan UU Nomor 2 Tahun 2020.
Peraturan OJK ini mengatur mengenai kewenangan OJK untuk memberikan perintah tertulis kepada LJKNB untuk melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi; atau menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi. LJKNB yang diberikan Perintah Tertulis wajib menyusun dan menyampaikan rencana pelaksanaan untuk menindaklanjuti Perintah Tertulis.

CATATAN:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2020.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

Mencabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)

Download file:

Peraturan OJK No. 57 Tahun 2020.pdf

Peraturan OJK No. 57 Tahun 2020_Penjelasan.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian COVID-19 / Corona

Download file:

Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2020.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian Kebijakan Pemerintah COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan OJK No. 2/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019

Download file:

Peraturan OJK Nomor 34 Tahun 2020.pdf

Kebijakan - Bank - Perkreditan - Rakyat - Pembiayaan - Rakyat - Syariah - Dampak - Penyebaran - Corona - Virus - Disease - 2019

2020

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 34/POJK.03/2020, LN.2020/NO.139, TLN NO.6520, ojk.go.id : 11 hlm.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019

ABSTRAK:

Untuk mendorong optimalisasi kinerja industri bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, perlu diambil kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Dasar hukum Peraturan OJK ini adalah UU Nomor 7 Tahun 1992; UU Nomor 21 Tahun 2008; dan UU Nomor 21 Tahun 2011.
Peraturan OJK ini mengatur mengenai Kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ditujukan untuk mendorong kinerja industri BPR dan BPRS agar tetap mendukung pertumbuhan industri BPR dan BPRS, yaitu melalui pemberian kebijakan terhadap pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif, perhitungan nilai agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, perhitungan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank, dan/atau penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

CATATAN:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Kebijakan Pemerintah COVID-19 / Corona

Download file:

Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2020.pdf

Perintah Tertulis - Penanganan - Permasalahan - Bank

2020

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 18/POJK.03/2020, LN.2020/NO.106, TLN NO.6493, ojk.go.id : 11 hlm.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank.
Dasar hukum Peraturan OJK ini adalah UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Peraturan OJK ini mengatur mengenai OJK yang berwenang memberikan Perintah Tertulis kepada Bank untuk melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi; dan/atau menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi. Perintah Tertulis tersebut diberikan kepada Bank yang memenuhi kriteria berdasarkan penilaian OJK.

CATATAN:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2020 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-29/PM/1996 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek beserta Peraturan Nomor V.E.1 yang merupakan lampirannya

Download file:

Peraturan OJK No. 3 Tahun 2020.pdf

Peraturan OJK No. 3 Tahun 2020-Penjelasan.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 Tahun 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Download file:

Peraturan OJK No. 2 Tahun 2020.pdf

Peraturan OJK No. 2 Tahun 2020-Penjelasan.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2020 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal Pada Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian Oleh Biro Administrasi Efek Atau Emiten Dan Perusahaan Publik Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-327/BL/2012 tentang Pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri beserta Peraturan Nomor VI.B.2 yang merupakan lampiranny

Download file:

Peraturan OJK No. 5 Tahun 2020.pdf

Peraturan OJK No. 5 Tahun 2020-Penjelasan.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT