UPT PENGEMBANGAN BUDIDAYA, PENGOLAHAN, DAN PEMASARAN PERIKANAN - PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD.2016/NO.76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPT Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pengembangan budidaya, pengolahan dan pemasaran perikanan perlu dibentuk unit pelaksana teknis, serta untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja UPT pada dinas dan UPT pada badan diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2016.
Pada Peraturan ini diatur tentang Pembentukan UPT Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi UPT Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan, Uraian Tugas dan Fungsi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tata Kerja pada UPT Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan. Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk UPT Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan. UPT Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan
8 HLM;-
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 76 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (5) dan pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun tentang Pengelolaan Aset Desa ;
Peraturan ini antara lain berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup di tetapkannya peraturan ini;
3. Penerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya;
4. Pengalokasian dan Pencairan Penghasilan tetap dan tambahan tunjangan lainnya;
5. Pertanggungjawaban;
6. Pengawasan;
7. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2016.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD TAHUN 2020 NOMOR 76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 - 2040
ABSTRAK:
bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap air minum demi keberlangsungan hidup terutama di masa mendatang; bahwa agar pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Kabupaten Ponorogo dapat terselenggara dengan tertib dan berkelanjutan, perlu disusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum; bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum juncto Pasal ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 27 / PRT/ M/ 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan
Air Minum, Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu menetapkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Ponorogo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2040;
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5802); Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 27/ PRT/ M /2016 tentang Penyelenggaraan Sistem
Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; JANGKA WAKTU; PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; 7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
Mengatur tentang barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2017.
42 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyusutan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk menyajikan nilai aset tetap secara wajar
sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan
keuangan Pemerintah Daerah perlu adanya pengaturan
mengenai mekanisme penyusutan barang milik daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Objek Penyusutan Barang Milik Daerah
Bab III Nilai yang dapat Disusutkan
Bab IV Masa Manfaat
Bab V Metode Penyusutan
Bab VI Penghitungan dan Pencatatan
Bab VII Penyajian dan Pengungkapan
Bab VIII Ketentuan Lain
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahKepegawaian, Aparatur NegaraStruktur OrganisasiAir, Sistem Penyediaan Air Minum
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian dan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian dan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali disusun oleh Direksi, sehingga perlu mencabut Peraturan Bupati Boyolali
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian dan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian clan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2018.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian dan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2021.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian dan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 76 Tahun 2017
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSi-BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN-ASET DAERAH KABUPATEN PASER
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD.2017/No.76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 51 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser
UU No 27 Tahun 1959;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016; Perda Paser No 14 Tahun 2016; PERPUB No 51 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 51 Tahun 2016 di ubah sebagai berikut :
Ketentuan dalam Pasal 18 huruf e diubah,Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g dihapus,Ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) diubah,Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) diubah,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemberian Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Milik Masyarakat yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
