Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa upaya meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan di kabupaten sintang, maka penggunaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan bagian pemerintah kabupaten sintang diarahkan kepada upaya peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten sintang
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 1985, UU No.19 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.14 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.16 Tahun 2000, PP No.55 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.41 Tahun 2007, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perda Sintang No.10 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pembagian Penggunaan Insentif Pajak Bumi Dan Bangunan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan ini memiliki 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 25 Tahun 2013
Agraria, Pertanahan, Tata RuangAPBDHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian dan Penggunaan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2012 dari Pemerintah untuk Pemerintah Kabupaten Sintang atas Pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf b peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan, maka kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya berhasil mencapai / melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan, diberikan intensif agar pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pada tahun berikutnya dapat ditingkatkan secara optimal
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 1985, UU No.19 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.14 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.16 Tahun 2000, PP No.55 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perda Sintang No.10 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pembagian Penggunaan Insentif Pajak Bumi Dan Bangunan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan ini memiliki 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 23 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengatur dan mewujudkan tertib
pertanahan yang meliputi penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta
pengendalian pemanfaatan tanah perlu melakukan pengaturan
mengenai perizinan peruntukan penggunaan tanah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011; Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003; Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perizinan peruntukan penggunaan tanah, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2013.
Keputusan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2004 dicabut.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 17 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Tahun 2013/No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan
kebutuhan air tanah bagi masyarakat di Kabupaten
Rembang yang berkecukupan dan berkelanjutan,
perlu upaya pengendalian pengambilan, pemanfaatan
dan pengelolaan air tanah melalui pemberian izin
pemakaian atau pengusahaan air tanah secara
selektif;
b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian izin
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya
prosedur pemakaian dan pengusahaan air tanah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur
Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 90,sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2012 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah Kabupaten
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2011 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2008
tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten
Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2008 Nomor 58).
Materi Pokok Perbup ini adalah: Pemakaian air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian
rakyat dan kegiatan bukan usaha. Setiap orang atau badan yang memakai air tanah wajib memiliki izin
pemakaian air tanah. Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah
bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
a. bahan baku produksi;
b. pemanfaatan potensi;
c. media usaha; atau
d. bahan pembantu atau proses produksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
17 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2013
peraturan bupati - rencana tata bangunan dan lingkungan
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD.2013/No.17
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan berkembangnya
penyelenggaraan penataan bangunan dan
lingkungan di kawasan kecamatan
Purwareja Klampok yang semakin komplek,
baik dari segi intensitas, teknologi,
kebutuhan prasarana dan sarana, dan
lingkungannya, di samping kurang
bertumpu pada sumber daya alam dan
buatan yang diwariskan sejarah, untuk
mendukung fungsi sosial, dan ekonomi
setempat; bahwa Kabupaten Banjarnegara telah
dimasukkan ke dalam Jaringan Kota Pusaka
Indonesia yang bertujuan untuk menjaga
kelestarian benda cagar budaya peninggalan
sejarah di Indonesia; bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan
kawasan Kecamatan Purwareja Klampok
sebagai kegiatan Pusat Kegiatan Lokal; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan
huruf c, maka dipandang perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan Kawasan
Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten
Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2012.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Materi Pokok Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); Program Bangunan dan Lingkungan; Rencana Umum dan Panduan Rancangan; Rencana Investasi; Ketentuan Pengendalian Rencana; Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2013.
61 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Tahun 2013 No. 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 107 Ayat 2 huruf e
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2011 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana yang tertuang
dalam BAB VI Pasal 7 bahwa pemberian subsidi pajak air tanah
kepada wajib pajak tidak sesuai maka perlu dirubah. Sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud hurufa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor10Tahun 2011 tentang Pajak Air
Tanah
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun
2008 Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2011
Dasar Peraturan Bupati Ini diatur tentang : Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengurangan ketetapan Pajak Air Tanah kepada Bupati secara tertulis dengan melampirkan dokumen yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan. Pengurangan ketetapan pajak terutang dapat diberikan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan wajib pajak untuk membayar lunas atau kondisi tertentu objek pajak. Apabila pengurangan ketetapan pajak terutang dikabulkan oleh Bupati, maka besarnya pengurangan pajak air tanah paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pokok pajak terutang. Permohonan pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan oleh Bupati, maka perlu diterbitkan kembali Surat Ketetapan Pajak Daerah atas pengurangan yang diberikan oleh Wajib Pajak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2013.
Peraturan Bupati Temanggung No. 25 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Kab. Temanggung No. 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah diubah
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 81 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Nilai Pasar Tanah Di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak yang mana terdiri dari harga transaksi dan nilai pasar; bahwa dalam rangka mengintensifkan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, maka perlu data
pendukung Nilai Pasar Tanah sebagai dasar penghitungan pajak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Pasar Tanah di Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011.
Nilai Pasar Tanah di Kabupaten Pati digunakan untuk perhitungan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2012.
55 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 60 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan Minimarket
ABSTRAK:
bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perdagangan di Kabupaten Pati, terkhusus lagi perkembangan pendirian minimarket, diperlukan penataan agar tumbuh kondusif, dan bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat; bahwa dalam rangka pengendalian terhadap usaha perdagangan minimarket, perlu dilakukan upaya menjamin keseimbangan terhadap usaha kecil, kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa, serta mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak sehat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Minimarket.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/MDAG/PER/12/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2010
PERBUP ini mengatur mengenai Maksud dan Tujuan; IUTM; Kemitraan Usaha.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2012.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 54 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD Kab. Bogor Tahun No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
Bahwa untu melindungi individu, masyarakat dan lingkungan terhadap paparan asap rokok dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 maka perlu membentuk Perbup tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU Ni. 20 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 19 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2009; PP No. 53 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Peraturan Bersama Mentri dalam Negeri dan Mentri Kesehatan RI No. 34 Tahun 2005 Permen Kes dan Menteri Dalam Negeri No. 188/MENKES/PB/1/2011; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 206; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 27 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008 sebagaimana teah diubah dengan Perda Kab Bogor No. 16 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Hak Dan Kewajiban, Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Tempat Khusus Untuk Merokok (SMOKING AREA), Peran Serta Masyarakat, Pembinaan pengawasan Dan Pengendalian, Penghargaan Terhadap Penerapan Kawasan Tanpak Rokok (KTR), Sanksi, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
