Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 265.589 peraturan dalam 0,083 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Ibu Kota Negara, IKN

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

Download file:

PP Nomor 29 Tahun 2024.pdf

Perizinan Berusaha - Kemudahan Berusaha - Fasilitas Penanaman Modal - Pelaku Usaha - Ibu Kota Nusantara - perubahan

2024

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 29, LN 2024 (165), TLN (6980): 19 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

ABSTRAK:

Untuk menyesuaikan pengaturan pelaksanaan persiapan pembangunan dan pemindahan lbu Kota Nusantara dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus lbu Kota Nusantara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang lbu Kota Negara perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di lbu Kota Nusantara.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 7 Tahun 1983; UU Nomor 8 Tahun 1983; UU Nomor 10 Tahun 1995; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 3 Tahun 2022; dan PP Nomor 12 Tahun 2023.
PP ini mengubah beberapa ketentuan antara lain: 1) Perubahan penyebutan Daerah Mitra menjadi Daerah Mitra lbu Kota Nusantara; 2) Penambahan fasilitas Penanaman Modal di Ibu Kota Nusantara dalam bentuk insentif bagi Pelaku Usaha dalam pemungutan pajak daerah khusus Ibu Kota Nusantara dan/atau retribusi daerah khusus Ibu Kota Nusantara; 3) Pemberian persetujuan lingkungan bagi Pelaku Usaha; 4) Penambahan pengaturan mengenai pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan penunjukan Tenaga Kerja Pendamping Tenaga Kerja Asing; 5) Pemberian insentif bagi Pelaku Usaha yang melaksanakan kewajiban hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara; 6) Kriteria dan tahapan evaluasi, hak, kewajiban, larangan, dan peralihan HAT di wilayah lbu Kota Nusantara.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2024.
PP ini mengubah PP Nomor 12 Tahun 2023.
Lampiran file: 24 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 19 dan penjelasan hlm 20 sd 24)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Abstrak

Kesehatan

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh
PP No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
PP No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
PERPRES No. 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
PP No. 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan
PERPRES No. 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis
PERPRES No. 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
PP No. 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
PP No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
PP No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
PERPRES No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
PP No. 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
PP No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
PP No. 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawasan Rumah Sakit
PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
PP No. 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah
PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
PERPRES No. 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia
PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan
PP No. 39 Tahun 1995 tentang Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan
PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
PP No. 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti Dan Praktek Dokter Dan Dokter Gigi
PP No. 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran
PP No. 33 Tahun 1963 tentang Lafal Sumpah/Janji Dokter Gigi
PP No. 20 Tahun 1962 tentang Lafal Sumpah Janji Apoteker
PP No. 11 Tahun 1961 tentang Penyakit Karantina
PP No. 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter

Download file:

PP Nomor 28 Tahun 2024.pdf

Peraturan Pelaksanaan - Undang-Undang - Kesehatan

2024

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 28, LN 2024 (135), TLN (6952): 484 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (5), Pasal 33 ayat (5), Pasal 36, Pasal 40 ayat (6), Pasal 43 ayat (2), Pasal 49, Pasal 50 ayat (6), Pasal 51 ayat (5), Pasal 52 ayat (5), Pasal 53 ayat (6), Pasal 59, Pasal 62, Pasal 69, Pasal 73, Pasal 85, Pasal 92, Pasal 95, Pasal 96 ayat (6), Pasal 97 ayat (6), Pasal 101, Pasal 107, Pasal 108 ayat (4), Pasal 113, Pasal 122, Pasal 126 ayat (2), Pasal 134, Pasal 136, Pasal 137 ayat (3), Pasal 144, Pasal 145 ayat (4), Pasal 152 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 159, Pasal 164, Pasal 171, Pasal 172 ayat (5), Pasal 175 ayat (2), Pasal 177 ayat (3), Pasal 178 ayat (6), Pasal 179 ayat (2), Pasal 183, Pasal 187 ayat (11), Pasal 196, Pasal 200 ayat (2), Pasal 206, Pasal 226, Pasal 230, Pasal 231 ayat (6), Pasal 233 ayat (2), Pasal 234 ayat (4), Pasal 235 ayat (4), Pasal 236 ayat (2), Pasal 237 ayat (4), Pasal 239, Pasal 240 ayat (2), Pasal 245, Pasal 247, Pasal 257, Pasal 258 ayat (5), Pasal 262, Pasal 266, Pasal 267 ayat (4), Pasal 271, Pasal 272 ayat (5), Pasal 278, Pasal 283 ayat (6), Pasal 285 ayat (3), Pasal 289, Pasal 290 ayat (4), Pasal 299, Pasal 301 ayat (3), Pasal 304 ayat (5), Pasal 309, Pasal 313 ayat (2), Pasal 314 ayat (7), Pasal 320 ayat (8), Pasal 321 ayat (3), Pasal 324 ayat (4), Pasal 330, Pasal 333, Pasal 337 ayat (3), Pasal 342 ayat (3), Pasal 344, Pasal 349 ayat (12), Pasal 353 ayat (4), Pasal 355, Pasal 360 ayat (9), Pasal 365, Pasal 367, Pasal 368 ayat (3), Pasal 380, Pasal 381 ayat (4), Pasal 388 ayat (3), Pasal 395 ayat (4), Pasal 397 ayat (2), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (5), Pasal 408, Pasal 417 ayat (4), dan Pasal 423 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2023.
PP ini mengatur mengenai peraturan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 dengan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Pemerintah ini memberikan pengaturan, penegasan, dan penjelasan lebih lanjut atas pengaturan mengenai: 1) penyelenggaraan upaya kesehatan; 2) pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan; 3) fasilitas pelayanan kesehatan; 4) kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan; 5) sistem informasi kesehatan; 5) penyelenggaraan teknologi kesehatan; 6) penanggulangan KLB dan wabah; 7) pendanaan kesehatan; 8) partisipasi masyarakat; dan 9) pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2024.
PP ini mencabut beberapa PP dan Perpres sebagaimana diatur dalam Pasal 1170.
Lampiran file: 656 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 484, penjelasan hlm 485 sd 656)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Abstrak

Hak Asasi Manusia Tindak Pidana

Download file:

PP Nomor 27 Tahun 2024.pdf

Korban - Tindak Pidana - Kekerasan Seksual

2024

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 27, LN 2024 (99), TLN (6924): 11 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2022.
PP ini mengatur mengenai Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Materi muatan Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai: 1) Pelaksanaan koordinasi Pencegahan dan Penanganan Korban; dan 2) Pelaksanaan pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2024.
Lampiran file: 15 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 11; lampiran hlm 12 sd 15)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Kawasan Ekonomi Khusus Setangga

Abstrak

Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download file:

PP Nomor 26 Tahun 2024.pdf

Kawasan Ekonomi Khusus

2024

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 26, LN 2024 (90), TLN (6922): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Ekonomi Khusus Setangga

ABSTRAK:

Untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional, perlu dikembangkan kawasan ekonomi khusus.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2009.
PP ini mengatur mengenai kawasan ekonomi khusus Setangga yang memiliki luas 668,3 Ha (enam ratus enam puluh delapan koma tiga hektare) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan usaha di kawasan ekonomi khusus Setangga terdiri atas produksi dan pengolahan; logistik dan distribusi; dan pengembangan energi.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2024.
Lampiran file: 9 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 5; penjelasan hlm 6 sd 8; lampiran hlm 9)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Download file:

PP Nomor 25 Tahun 2024.pdf

Usaha Pertambangan - Mineral - Batubara

2024

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 25, LN 2024 (89), TLN (6921): 25 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

ABSTRAK:

Untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berinvestasi bagi pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur jangka waktu perpanjangan dan persyaratan pemberian perpanjangan.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 4 Tahun 2009; dan PP Nomor 96 Tahun 2021.
PP ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 96 Tahun 2021. Pasal yang diubah antara lain dalam Pasal 22 yang mengatur mengenai persyaratan calon peserta lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara. Selanjutnya Pasal 54 yang mengatur mengenai jangka waktu kegiatan operasi produksi. Pasal 56 yang mengatur mengenai kriteria kegiatan operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian atau kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan. Dan beberapa pasal lainnya yang diubah sebagaimana diatur dalam PP ini. Selain itu, PP ini juga menambah beberapa ketentuan antara lain Pasal 83A yang mengatur mengenai dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2024.
PP ini mengubah PP Nomor 96 Tahun 2021.
Lampiran file: 33 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 25, penjelasan hlm 26 sd 33)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Sauh

Abstrak

Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Download file:

PP Nomor 24 Tahun 2024.pdf

Kawasan Ekonomi Khusus

2024

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 24, LN 2024 (88), TLN (6920): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Sauh

ABSTRAK:

Wilayah Pulau Tanjung Sauh sebagai bagian wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2009.
PP ini mengatur mengenai penetapan kawasan ekonomi khusus Tanjung Sauh yang memiliki luas 840,67 Ha (delapan ratus empat puluh koma enam puluh tujuh hektare) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan usaha kawasan ekonomi khusus Tanjung Sauh terdiri atas produksi dan pengolahan; logistik dan distribusi; dan pengembangan energi.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2024.
Lampiran file: 9 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 5; penjelasan hlm 6 sd 8; lampiran hlm 9)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Jalan Tol

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
PP No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
PP No. 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
PP No. 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

Download file:

PP Nomor 23 Tahun 2024.pdf

Jalan Tol

2024

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 23, LN 2024 (85), TLN (6919): 63 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jalan Tol

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35H, Pasal 43 ayat (5), Pasal 45 ayat (7), Pasal 48 ayat (8), Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 ayat (16), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51A ayat (7), Pasal 51B ayat (2), Pasal 52 ayat (5), Pasal 52A ayat (2), Pasal 55 ayat (5), Pasal 56A ayat (3), Pasal 57 ayat (4), dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jalan Tol.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 38 Tahun 2004.
PP ini mengatur mengenai jalan tol dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan Jalan Tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan yang dapat dicapai dengan membina jaringan Jalan Tol. Lingkup penyelenggaraan Jalan Tol meliputi pengaturan Jalan Tol, pembinaan Jalan Tol, pengusahaan Jalan Tol, dan pengawasan Jalan Tol. Wewenang penyelenggaraan Jalan Tol berada pada Pemerintah Pusat yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2024.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 92 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 63, penjelasan hlm 64 sd 92)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam pada Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan Sumber Daya Alam

Status Peraturan

Mencabut sebagian

PP No. 123 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
Ketentuan Pasal 2 yang mengatur mengenai pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito yang dananya bersumber dari DHE SDA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PP No. 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
Ketentuan Pasal 2 yang mengatur mengenai pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito yang dananya bersumber dari DHE SDA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Download file:

PP Nomor 22 Tahun 2024.pdf

Pajak Penghasilan - Devisa - Sumber Daya Alam

2024

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 22, LN 2024 (84), TLN (6918): 8 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam pada Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia

ABSTRAK:

Untuk mendukung kebijakan pemasukan dan penempatan devisa hasil ekspor yang berasal dari barang ekspor sumber daya alam ke dalam sistem keuangan Indonesia, perlu memberikan kebijakan khusus di bidang Pajak Penghasilan.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 1983.
Materi pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai subjek pajak dan objek pajak yang mendapatkan perlakuan khusus berupa pengenaan tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif lebih rendah, besaran tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final, dan mekanisme pelunasan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut. Dalam pengaturan objek pajak yang mendapatkan perlakuan khusus tersebut, termasuk juga pengaturan mengenai kriteria dan cakupan instrumen moneter dan instrumen keuangan tertentu, yang atas penghasilan dari penempatan DHE SDA pada instrumen-instrumen tersebut mendapatkan perlakuan khusus Pajak Penghasilan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2024.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank lndonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 346, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5803), yang mengatur mengenai pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito yang dananya bersumber dari DHE SDA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 19 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 8, lampiran hlm 9 sd 19)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Perumahan, Permukiman

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat

Download file:

PP Nomor 21 Tahun 2024.pdf

Tabungan Perumahan Rakyat - perubahan

2024

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 21, LN 2024 (83), TLN (6917): 10 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat dan akuntabilitas pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 4 Tahun 2016; dan PP Nomor 25 Tahun 2020.
PP ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 25 Tahun 2020. Proses pengelolaan Tapera dilakukan melalui penyimpanan oleh Peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Guna efektivitas penyelenggaraan Tapera perlu penegasan pengaturan kewenangan dalam penentuan dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan Peserta Tapera.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2024.
PP ini mengubah PP Nomor 25 Tahun 2020
Lampiran file: 14 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 10, penjelasan hlm 11 sd 14)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Perwilayahan Industri

Abstrak

Perindustrian

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri

Download file:

PP Nomor 20 Tahun 2024.pdf

Industri

2024

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 20, LN 2024 (81), TLN (6916): 62 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perwilayahan Industri

ABSTRAK:

Untuk melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Republik Indonesia melalui perwilayahan industri dan melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu mengatur kembali mengenai perwilayahan industri dan kawasan industri.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945 dan UU Nomor 3 Tahun 2014.
PP ini mengatur mengenai perwilayahan industri dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perwilayahan Industri dilakukan dengan paling sedikit memperhatikan: a. RTRW; b. pendayagunaan potensi sumber daya Wilayah secara nasional; c. peningkatan daya saing Industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah; d. peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai; dan e. daya dukung, daya tampung, dan dampak pengembangan Perwilayahan Industri terhadap lingkungan. Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri, dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM).

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2024.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 90 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 62; penjelasan hlm 63 sd 90)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT