Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban penyelenggaraan administrasi keuangan di Kelurahan, maka dipandang perlu mengatur Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Propinsi Daemh Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.
Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1983; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 1988.
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang meliputi
Anggaran Kelurahan, Penerimaan Dan Pengeluaran, Pelaksanaan Administrasi Keuangan Kelurahan, Pengendalian Dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 1993.
53 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 3 Tahun 1992
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.1992/No.23 Seri B
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya
Semarang Tentang Membangun Dan Merombak
Bangunan-Bangunan Dalam Wilayah
Kotamadya Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya mewujudkan dan menciptakan
pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang, sebagai Kota yang Aman, Tertib, Asri,
Sehat,diperlukan adanya pemberian pelayanan dan
pengendalian secara terus-menerusterhadap
pelaksanaan pembangunan fisik kota sesuai dengan
rencana kota yang telah ditetapkan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka
Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Bangunan
yang ditetapkan tanggal 3 Oktober 1972 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1977
sepanjang mengenai tarif restribusinya perlu ditinjau
dan diatur kembali;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud diatas perlu
menerbitkan Peraturan Daerah Perubahan.
Undang-undang No. 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang Nomor 5 Tahun 1981.
Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang Membangun dan
Merombak Bangunan-Bangunan dalam Wilayah Kotamadya Semarang
tanggal 3 Oktober 1972 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1977
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 1992.
mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang Membangun dan
Merombak Bangunan-Bangunan dalam Wilayah Kotamadya Semarang
tanggal 3 Oktober 1972 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1977
15 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 1992
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Terminal Angkutan Penumpang di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Tata Tertib Terminal Mobil, Bus Umum Kendaraan Bermotor Umum lainnya sudah tidak ssesuai lagi dengan keadaaan; bhawa dengan semakin meningkatnya masyarakat yang menikmati jasa angkutan umum maka perlu diatur tempat-tempat pemberhentian dan pemberangkatan kendaraan termasuk penumpang umum ke semua terminal; bahwa untuk maskud tersebut di atas dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
UU No 5 Tahun 1975; UU No 13 Tahun 1990; UU No 12/Drt Tahun 1957; UU No 3 Tahun 1965; PP No 38 Tahun 1985; PP No 22 Tahun 1990; Kepmendagri No 82 Tahun 1990; keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 551.2/1999; Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang terminal, pengelolaan terminal, retribusi terminal, TPR, pemusnahan, pembinaan, ketentuan pidana dan penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 1992.
13 hal
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1992
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Nopember 1985 Nomor: 584/4655/PUOD tentang Pembinaan Umum terhadap Bank-Bank milik Pemerintah Daerah Tingkat II antara lain di bidang Permodalan, peningkatan modal statuter/modal dasar perlu melalui penyempurnaan Peraturan Pendirian Bank;
bahwa modal yang disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo kepada Perusahaan Daerah Bank Pasar, telah melebihi Modal Dasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1985;
bahwa untuk menyesuaikan besarnya Modal Dasar/Statuter Perusahaan Daerah Bank Pasar pada dewasa ini dan tahun-tahun mendatang perlu meningkatkan Modal Dasar/Statutet Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo sehingga menjadi Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyard Rupiah);
bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu mengubah PEraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986
Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar.Pasal 1 huruf i diubah, Pasal 1 ditambah 2 (dua) ketentuan baru j dan k, Pasal 4 ayat (1) diubah, Pasal 8 ayat (4) diubah, Pasal 15 ayat (8) diubah, Pasal 23 diubah, Antara Bab XIII dan Bab XIV ditambah Bab baru yaitu Bab XIII A.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 1993.
7 Halaman
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 1992
Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Terminal Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Bis Dan Non Bis
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terimnal Angkutan Penumpang , pada tanggal 2 Oktober 1990 , maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor4 /Pd / 1974 tentang Mengubah Untuk Keempat Kali Peraturan Teta Tertib di Tempat Pemberhentian Otobis Dalam Kabupaten Semarang dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nouor 6 Tahun 1985 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum Non Bis
antar Kota dan Dalam Kota perlu disesuaikan dengan maksud dan isi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas;
bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal Kendaraan Angkuran Penumpang Umum Bis dan Non Bis;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: Undang - undang Nomor 5 ahun 1974; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.200/HK.004/PHB-85; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988
Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Terminal Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Bis dan Non Bis
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 1992.
15 Halaman
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Perkebunan Kepada Daerah Tingkat II
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk lebih melancarkan pelaksanaan pembangunan, utamanya dibidang perkebunan serta pengisian otonomi yang nyala, dinamis dan bertanggungjawab, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu menyerahkan sebagian urusan di bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II;
bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu mengatur penyerahan sebagian urusan dimaksud dalam Peraturan Daerah.
Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1980.
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Perkebunan Kepada Daerah Tingkat II yang meliputi
Urusan Yang Diserahkan Kepada
Daerah Tingkat II, Kepegawaian, Sumber Pembiayaan Dan Kekayaan, Organisasi, Serah Terima, Aturan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 1993.
11 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 1992
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 1991/1992
ABSTRAK:
bahwa sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 1991/1992 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Undang~undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975; Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982; Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980; Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor 900-099; Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595; Keputusoan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970-895; Keputusan Menteri Dalam Nageri tanggal 15 Desember 1984 Nomor 94 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor
903-1319; Keputusa.n Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 1986 Nomor 903-269 Tahun 1986; Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 April 1987 Nomor 903-379 Tahun 1987; Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1988 Nomor 903-056 Tahun 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri tannggal 19 Januari 1988 Nomor 903-057 Tahun 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 25 Juli 1988 Nomor 903-617; Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 April 1989 Nomor 903-251 Tahun 1989; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 17 Juni 1991 Nomor 903/737 /1991; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 Pebruari 1992 Nomor 903/72/1992; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 1 Tahun 1991; Peraturan Darah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 12 Tahun 1991; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupoten Daerah Tingkat
II Karanganyar tanggal 23 Maret 1991 Nomor 188.4/05/1991.
Peraturan ini menetapkan Jumla.h Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 1993.
4 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 1992
Agraria, Pertanahan, Tata RuangProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1981 khusus yang mengatur Biaya Rencana Tata Letak Persil (planning), Pembutan Peta dan pengukuran Tanah
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.1993/No.7 Seri B
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Pengukuran Dan Rencana Kota
ABSTRAK:
a. bahwa pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota
semarang yang semakin pesat memerlukan pengaturan
dan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kota
sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1981
tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Semarang
Tahun 1975 Sampai Tahun 2000 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut maka Peraturan
Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1981
khususnya yang mengatur tentang rencana tata letak
persil, pembuatan peta dan pengukuran tanah
dipandang sudah tidak memadahi lagi dengan
perkembangan kota saat ini, sehingga oleh karenanya
perlu ditinjau kembali;
c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu
mengaturnya kembali dalam Peraturan Daerah yang
baru.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1987; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang Nomor 5 Tahun 1981; Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
Nomor 3 Tahun 1988.
Peraturan ini mengatur :
1. Ketentuan Umum;
2. Objek dan Subjek;
3. Persyaratan;
4. Retribusi;
5. Pembayaran dan Denda;
6. Pengawasan dan Pelaksanaan;
7. Ketentuan Pidana dan Penyidikan;
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 1993.
Mencabut Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1981
khusus yang mengatur Biaya Rencana Tata Letak Persil (planning),
Pembutan Peta dan pengukuran Tanah dansemua ketentuan yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah
17 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 1992
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
1992
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.1992/No. 10 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Daerah kepada Pemerintah Kelurahan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah
Kelurahan dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan dan
Pembangunan, perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan
kelurahan; Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan
pedoman pelaksanaannya dengan Peraturan daerah;
Undang-undang No 5 Tahun 1974; Undang-undang 16 tahun 1950; Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957; Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957; Undang-undang No 5 Tahun 1979; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990; keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 1990;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang jenis pajak/retribusi dan besarnya pemberian, penganggaran, tata cara pembagian dan penyaluran.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 1992.
6 hal
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1992
penetapan sisa perhitungan anggaran pendapatan belanja daerah
1992
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.1992/NO.5
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1991/1992
ABSTRAK:
bahwa sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1991/1992 tertanggal, 31 Maret 1992 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980; Keputusan Menteri Dalam Negeru Nomor 900-099 Tahun 1980; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989; Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/507/1991 Tahun 1991; Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/21/1992 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1991; Peraturan Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 14 Tahun 1991; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8/K/DPRD/X/1978
Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1991/1992
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 1992.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
