Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Pandung Batu
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang;
dengan memperhatikan faktor Sosial Budaya dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat perlu pembentukan Desa Pandung Batu sebagai Pemekaran dari Desa Perangian Kecamatan Baraka.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenagan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
PEMBENTUKAN DESA PANDUNG BATU
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2007.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 33 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 330 ayat (2) Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuancan Daerah, perlu menetapkan Poraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
Undang-Undang Nemer 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nemer 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP no. 8 Tahun 2008; PP No. 39 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; PERDA Kab. Pati Nomor 23 Tahun 2007
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup tata cara penvusunan, pelaksanaan. penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah serta memuat tata cara penunlukan Pejabat yang diberi wewenang Bendahara Umum Daerah. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2007.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 33 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2007/No.20 Seri E Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kesehatan Klas I Keatas, Pelayanan Kesehatan Baru dan Pelayanan Kesehatan Lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Kesehatan
di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo,
belum diatur pelayanan kesehatan dan tarif pelayanan
kesehatan untuk Klas I keatas, pelayanan kesehatan baru
dan pelayanan kesehatan lainnya; bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan
Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada
Purworejo, pelayanan kesehatan dan tarif pelayanan
kesehatan klas I keatas, pelayanan kesehatan baru dan
pelayanan kesehatan lainnya, pengaturannya diserahkan
kepada Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Klas I
Keatas, Pelayanan Kesehatan Baru dan Pelayanan
Kesehatan Lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah
Saras Husada Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kesehatan, tarif pelayanan kesehatan, pelaksanaan, pengelolaan keuangan, pembinaan dna pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2008.
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2007/No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penataan
Pedagang Kaki Lima maka perlu ditetapkan petunjuk
pelaksanaannya; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dalam
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan bupati (perbup) tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor 13 tahun 2006 tentang penataan pedagang kaki lima.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2007.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Ijin Usaha Pengelolaan Tower/Menara Antena di Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rentang waktu pelaksanaan sosialisasi Peraturan
Bupati Nomor 20 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Pengelolaan
Menara/Tower Antena di Kabupaten Jembrana, banyak masukanmasukan
dari stackholder (operator Seluler) terkait dengan
pengenaan tarif ijin usaha pengelolaan tower/menara an ten a ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2007 Tentang ljin Usaha
Pengelolaan Tower/Menara Antena di Kabupaten Jembrana ;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2007;
Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Ijin Usaha Pengelolaan Tower/Menara Antena di Kabupaten Jembrana diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 4 diubah;
2. Pasal 5 dan Pasal 6 dihapus;
3. Ketentuan Pasal 7 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2007.
3 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 33 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Magelang Tahun 2007-2010
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan
reformasi perlu adanya transparansi dan akuntabilitas,
sebagaimana diamanatkan . dalam lnstruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi, maka Pemerintah Kota
Magelang perlu menyusun Rencana Aksi Daerah
Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kata Magelang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Magelang tentang Rencana Aksi Daerah
Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Magelang
Tahun 2007-2010;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Magelang Tahun 2007-2010 secara keseluruhan terdiri dari Pencegahan, Penindakan dan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2007.
31 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 34 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jembrana perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungun hidup yang serasi, seimbang dan selaras;
b. bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana sejalan dengan diberlakukannya Otonomi Daerah;
c. bahwa dalam upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha dan
atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan dipandang perlu mengatur jenis rencana usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2006;
1. KETENTUAN UMUM; 2. HAK, KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN LARANGAN; 3. SISTEM UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN; 4. PROSEDUR AMDAL DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN - UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN; 5. HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH; 6. PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; 7. SANKSI-SANKSI; 8. PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2007.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2007.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
