Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganPangan, Pertanian dan PeternakanKebijakan AkuntansiKebijakan PemerintahCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Cilacap No. 14 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten CIlacap Tahun Anggaran 2020 Ketentuan Pasal 1 Perbup Cilacap No 14 Tahun 2020 diubah.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 141, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.141
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan Pergub Jateng No. 46 Tahun 2019 ditetapkan Perbup Cilacap No. 14 Tahun 2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PerPU No. 1 Tahun 2020, dan sebagai tindak lanjut dari PerPU No. 1 Tahun 2020, maka Perbup Cilacap No. 14 tahun 2020 perlu untuk diubah dan disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PerPU No. 1 Tahun 2020; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No. 10 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No, 6 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Perbup CIlacap No. 14 Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.
Ketentuan Pasal 1 Perbup Cilacap No 14 Tahun 2020 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 141 Tahun 2020
Road Map Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 141, BD.2020/NO.141
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi birokrasi 2010–2025, dan bahwa pelaksanaan operasional reformasi birokrasi dituangkan dalam Road Map Refomasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) Tahun, serta tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024, maka perlu adanya langkah-langkah pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk kelancaran pelaksanaan dan pedoman reformasi di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu adanya Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019.
Peraturan ini memuat tentang Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024, dengan sisitematika: Ketentuan Umum, Road Map Reformasi Birokrasi, dan Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 141 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyesuaikan ketentuan tentang perizinan dan nonperizinan di Pemerintah Kota Yogyakarta.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014.
Materi pokok : Penyelenggaraan OSS, Perizinan dan Nonperizinan Daerah, Tim Teknis.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
Jumlah Halaman : 10 HLM; Lampiran : 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 141 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kotabaru No. 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
Bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Asas, Maksud, dan Tujuan;
Transaksi Non Tunai;
Pembinaan;
Pengawasan;
Ketentuan Lain-Lain; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2020.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 142 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraruran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menerapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020., memuat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.686.563.217.409,00 berkurang sejumlah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2020.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 142 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 142, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.142
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Perda Kab Cilacap No. 5 Tahun 2020
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1981; UU No 4 Tahun 1984; UU No 18 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapak kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 6 Tahun 2018; PP No 40 Tahun 1991; PP No 21 Tahun 2008; Perpres No 17 Tahun 2018; Perpres No 7 Tahun 2019; Perda Prov. Jateng No 11 Tahun 2013; Perda Kab Cilacap No 1 Tahun 2012; Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2020. Diatur tentang Ketentuan Umum; Kewenangan Penegakan Peraturan Daerah; Pengenaan Sanksi Administrasi; Pelaporan, Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi; Ketentuan Lain. Ketentuan tata cara pengenaan sanksi administrasi dalam Perbup Cilacap No. 126 Tahun 2020 dan Perbup Cilacap No. 55 Tahun 2015 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Perbup CIlacap No. 142 Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 142 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rintisan Kelurahan Budaya
ABSTRAK:
bahwa Kota Yogyakarta yang merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu didukung pelestarian dan pengembangan kebudayaan; b. bahwa untuk mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya maka dibentuk Rintisan Kelurahan Budaya.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014.
Materi pokok : Penetapan Rintisan Kelurahan Budaya, Klasifikasi Rintisan Kelurahan Budaya, Kelembagaan, Forum Komunikasi Rintisan Kelurahan Budaya, Pembinaan dan Pelestarian dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
Jumlah Halaman : 10 HLM; Lampiran : 20 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
