Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebanan Kewajiban Bagi Bendahara Untuk Memotong/Memungut dan Menyetorkan Pajak Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya meningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi penerimaan Pajak Daerah, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang Pembebanan Kewajiban bagi Bendahara untuk memotong/ memungut dan menyetorkan Pajak Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pembebanan Kewajiban Bagi Bendahara Untuk Memotong/Memungut Dan Menyetorkan Pajak Daerah, Yang Terdiri Atas :
1. Ketentuan Umum; 2. Pembebanan Wajib Pungut Dan Wajib Setor Pajak Daerah; 3. Konfirmasi Kebenaran Perhitungan/Penyetoran Pajak; 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 73 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perhitungan Harga Dasar Bangunan untuk Industri, Bangunan Khusus, Bangunan Lantai 2 (Dua) dan Seterusnya serta Bangunan Tanpa Dinding (Teras)
ABSTRAK:
bahwa untuk menetapkan harga dasar bangunan untuk industri, bangunan khusus, bangunan lantai 2 (dua) dan seterusnya serta bangunan tanpa dinding (teras) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap, maka perlu menghitung harga dasar bangunan untuk industri, bangunan khusus, bangunan lantai 2 (dua) dan seterusnya serta bangunan tanpa dinding (teras); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perhitungan Harga Dasar Bangunan Untuk Industri, Bangunan Khusus, Bangunan Lantai 2 (dua) dan Seterusnya serta Bangunan Tanpa Dinding (Teras);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perhitungan Harga Dasar Bangunan Untuk Industri, Bangunan Khusus, Bangunan Lantai 2 (dua) dan Seterusnya serta Bangunan Tanpa Dinding (Teras)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2012.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 73 Tahun 2020
sistem informasi-manajemen pelaporan-data transaksi-wajib pajak
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD 2020/ No. 77
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data
Transaksi Wajib Pajak secara Online
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, dan mengoptimalkan pendapatan daerah
serta transparasi pelaporan pajak yang dibayar sendiri
oleh Wajib Pajak (self assessment) sebagaimana diatur
dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah, perlu dilakukan pengawasan
terhadap kegiatan transaksi usaha Wajib Pajak yang
dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen
Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara
online
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 tahun 2000; UU No 28 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 tahun 2016; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubha beberapa kali terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 135 Tahun 2000; PP No 137 Tahun 2000; PP No 82 Tahun 2012; PP No 55 tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Kebumen No Tahun 2012; Perda Kab Kebumen No 2 Tahun 2012; Perda Kab Kebumen No 3 Tahun 2012; Perda Kab Kebumen No 13 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Sistem Informasi Manajemen Transaksi usaha Wajib Pajak Secara Online
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2020.
Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 23 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kuningan Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa SMKN 3 Kuningan pada Dinas Pendidikan sudah ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022. Sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari BLUD sebagaimana dimaksud, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kuningan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.79 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penarikan tarif layanan, pengurangan tarif layanan, evaluasi tarif layanan, pelaporan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 73 Tahun 2021
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DENGAN SISTEM SELF ASSESMENT DI DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2021 NOMOR 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pajak Daerah dengan Sistem Self Assesment di Daerah
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau dengan istilah lain self assesment dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau SPTPD;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengelolaan pajak daerah dengan sistem self assesment di Daerah.
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-undnag Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kalli terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomr 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 8)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 9)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 10).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III RUANG LINGKUP
BAB IV JENIS PAJAK
BAB V PROSEDUR PENGELOLAAN SELF ASSESMENT
BAB VI TATA CARA PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2021.
Peraturan Bupati Gowa Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pajak Daerah dengan Sistem Self Assesment di Daerah
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 73 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
b. bahwa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk Desa perlu dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan runag lingkup, penganggaran dan pengalokasian, penyaluran dan pencairan, penggunaan dan pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, sanksi dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2020.
13 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 73, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 No 73 Seri E; https://dokumjdih.jatimprov.go.id/upload/48060/2023pg00350073.pdf
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan adanya menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, perekonomian, dan fluktuasi harga, perlu melakukan penyesuaian terhadap tarif retribusi daerah;
bahwa peraturan gubernur Jawa Timur No 23 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah dalam Pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No 23 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah;
Pasal 18 ayat (1) UUD 1945;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023;
UU No 12 Tahun 2023;
Perda Prov Jawa Timur No 1 Tahun 2012 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Perda Prov Jawa Timur No 13 Tahun 2019;
Ketentuan dalam Lampiran Pergub Jawa Timur No 32 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi (BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 No 23 Seri E); diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 73 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Dan/ Atau Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Yang Terhutang Tahun 1994 Sampai Dengan Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 B Peraturan
Daeah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga
dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Yang Terhutang Tahun 1994 Sampai Dengan Tahun
2023;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; eraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2021; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Dan/ Atau Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Yang Terhutang Tahun 1994 Sampai Dengan Tahun 2023. Teknis pelaksanaan Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 74, https://jdih.setkab.go.id; 1 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan Peraturan Daerah Tinkat II Pekalongan Tentang Mengubah Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Pajak Reklame
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 74 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 No. 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
