Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55.35 Tahun 2021 Tentang Peraturan Internal Korporasi (Corporate By Laws) RSUD Sleman
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pengembangan proses dalam
melakukan komunikasi dan kerja sama antara Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dengan representasi
pemilik guna mencapai visi dan perencanaan rumah
sakit perlu menetapkan tugas dan tanggung jawab dewan
pengawas;
Dasar Hukum:1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; 9. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; 12. Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002; 13. Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor HK.01.07/Menkes/1128/2022; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2020 ; 15. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.3 Tahun 2018; 16. Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.31 Tahun 2021; 17. Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.35 Tahun 2021.
Materi Pokok: beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.35 Tahun 2021
tentang Peraturan Internal Koorporasi (Corporate By Laws) Rumah Sakit
Umum Daerah Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021
Nomor 55.35), diubah sebagai berikut: Pasal 16, Pasal 40 ayat (3), Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2022.
Halaman : 7 hlm, Lampiran: 1 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 8.1 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan
Walikota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja, Walikota dan Wakil Walikota beserta
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan
Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Bab III Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Bab IV Pendanaan
Bab V Ketentuan Penuutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2021 dicabut.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 42.1 Tahun 2022
PERBUP Kab. Sleman No. 47.3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa berdasarkan lampiran Keputusan Menteri
Pekerjaan Um um dan Perumahan Rakyat
Nomor 1122/Kpts/M/2022 tentang Penetapatan Lokasi
Pernbangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar
Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi serta Penetapan
Daftar Rincian Detail Nama dan Alamat Sekolah clan
Madrasah Negeri Tahun Anggaran 2022-2023,
Revitalisasi Pasar Godean akan dilaksanakan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
pada tahun 2023;b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu melakukan
pergeseran anggaran untuk pembuatan fasilitas dan
operasional pasar transit pada Dinas Perindustrian clan
Perdagangan dari rekening Belanja Tidak Terduga
sebesar Rpl.061.534.000,00 (satu miliar enam puluh
satu juta lima ratus tiga puluh em pat ribu rupiah); c. Bahwa berdasarkan usulan revisi dokumen Pelaksanaan Anggaran Dari Beberapa SKPDdan dalam rangka tertib administrasi keuangan perlu dilakukan penyesuaian anggaran
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 7. Peraturan Daerah Kabu paten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 ;8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2021;9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nornor 2 Tahun 2022; 10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.1 Tahun 2021sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 34.2 Tahun 2022 ;11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38.1 tahun 2022
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2022
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
Peraturan yang diubah: Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2022
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022
Halaman: 6 hlm, Lampiran: 298 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 15A Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Walikota Nomor 2A tahun 2022
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 2A Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan
Pemerintah Kota Pekalongan telah ditetapkan
Peraturan Walikota Nomor 2A Tahun 2022 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
Tahun 2022; bahwa untuk meningkatkan kinerja Pejabat Pit dan
Plh perlu memberikan Tambahan Penghasilan ASN
Tambahan sehingga perlu mengubah ketentuan dalam
Peraturan Walikota Nomor 2A Tahun 2022 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
Tahun 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Nomor 2A Tahun 2022
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Pekalongan Tahun 2022;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun
2021;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, penyisipan Pasal 19A.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 2A tahun 2022 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 1.4 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan nonperizinan
yang tertib, efektif dan efisien, perlu menyusun Standar
Operasional Prosedur pelayanan perizinan berusaha,
perizinan dan nonperizinan;
Dasar Hukum : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2021;
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Mekanisme dan Prosedur, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Halaman : 6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 35.1 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari Kerja dan Jam Kantor Kalurahan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur
Pemerintah Kalurahan dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat, perlu mengatur ketentuan hari
kerja dan jam kantor sesuai dengan kebutuhan
pelayanan kepada masyarakat;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Hari Kerja Dan Jam Kantor Kalurahan, Pelaksanaan Tugas dan Pelayanan, Presensi Kehadiran, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2022.
Halaman: 8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 31A Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31A, Berita Daerah Tahun 2022 No. 31A
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bendan Kota Pekalongan;
bahwa dalam rangka pelaksanakan Pasal 61 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ten tang Badan Layanan Umum Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengadaan Barang / J asa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuaan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, prinsip dan etika pengadaan, fleksibilitas, pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa, para pihak dalam pengadaan barang dan/atau jasa, metode pemilihan, pengadaan dengan sistem katalog elektronik, teknis pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa, pengendalian, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
.
13 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 14.2 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan
ABSTRAK:
bahwa stabilisasi pasokan, harga pangan, dan sistem
distribusi pangan di Daerah merupakan tanggung jawab
Pemerintah Daerah melalui pengembangan sistem distribusi
pangan yang terjangkau oleh masyarakat secara efektif dan
efisien; bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan serta
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat di
Kota Surakarta, diperlukan peran Pemerintah Kota melalui
kegiatan fasilitasi distribusi pangan yang dibiayai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan tertib
administrasi penyaluran biaya distribusi pangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur
pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pedoman Kegiatan Fasilitasi
Distribusi Pangan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Jenis Komoditas Pangan
Bab IV Sumber Dana
Bab V Besaran dan Penetapan Harga
Bab VI Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi Distribusi
Bab VII Pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan
Bab VIII Mekanisme Pendistribusian Komoditas Pangan
Bab IX Mekanisme Pencairan Biaya Fasilitasi Distribusi Pangan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 4B Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Pekalongan Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran proses penyaluran bantuan langsung tunai Dana Bagi Hasi Cukai Hasil Tembakau sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 215/ PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau agar berjalan secara efektif, tepat guna dan tepat sasaran, perlu menyusun Petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Pekalongan Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/ PMK.07/2021;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran penerima bantuan, besaran dan jangka waktu pemberian bantuan, mekanisme pendataan dan pemberian bantuan, pengelolaan dan pertanggungjawaban, dan ketentuan peenutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
6 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 1.4 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta
ABSTRAK:
wa penerapan pola pengelolaan Badan Layanan Umum
Rumah Sakit Umum Daerah dimaksudkan untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara
optimal; bahwa pola tata kelola merupakan syarat yang
dibutuhkan dalam penetapan suatu Rumah Sakit sebagai
Badan Layanan Umum Daerah; bahwa Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta sudah tidal(
sesuai lagi karena terjadi perubahan nomenklatur nama
dan struktur organisasi tata kerja Rumah Sakit Umum
Daerah Kota Surakarta yang berubah menjadi Rumah
Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Kota Surakarta,
sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit
Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta;
ndang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kelembagaan
Bab III Prosedur Kerja
Bab IV Pengelompokan Fungsi
Bab V Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Bab VI Ketentuan Peralihan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 dicabut.
39 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
