Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.720 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RATU SAMBAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERDA_NO_1_TH_2022_-_UPLOAD.pdf

BUMD - PENYEDIAAN AIR MINUM

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RATU SAMBAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat ( 1) dan ayat (2), dan Pasal 139 ayat (1} Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menyesuaikan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Sam.ban; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perueahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darnrat Nomor 6 Tahun 1956 f Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195-9 Nomor 73, Tamhahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 1821); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828} 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5679); 6. U n dan g - U n dang N o m or 17 Tah un 2 0 19 t e ntang S u m b er D a ya Air (Le m baran N e gara R e p u b lik I n d o n e s ia Tah un 2 0 19 N o m or 1 9 0, T a m bahan Le m baran N e gara R e p u blik I n d o n e s ia N o m or 6 4 0 5 ); 7. U n dan g - U n dang N o m or 1 Tah un 2 0 22 t e ntang H u b u n g an K e uan gan An tara P e m erintah Pu s at dan P e m erin tah D a e rah (Le m baran N e gara R e p u blik I n d o n e s ia Tah un 2 0 22 N o m or 4, Tam bahan Le m baran N e gara R e p u b lik I n d o n e s ia N o m or 6 7 5 7 ); 8. P e r a tu ran P e m erintah N o m or 16 Tah un 2 0 05 t e n tang P e n g e m ban gan S i s t em P e n y e d i a an Air Min um (Le m baran N e gara R e p u blik I n d o n e s ia Tah un 2 0 05 N o m or 3 3, Tam bahan Le m baran N e gara R e p u b lik I n d o n e s ia N o m or 4 4 9 0 ); 9. P e r a tu ran P e m erintah N o m or 20 Tah un 1 9 68 t e n t a ng B e r laku n ya U n dan g - U n dang N o m or 9 Tah un 1 9 67 dan P e lak san aan P e m eri n tahan di Pr ovin si B e n g ku lu (Le m baran N e gara R e p u b lik I n d o n e s ia Tah un 1 9 68 N o m or 3 4, T a m bahan Le m baran N e gara R e p u blik I n d o n e s ia N o m or 2 8 5 4 ); 1 0. P e r a tu ran P e m erin tah N o m or 1 22 Tah un 2 0 15 t e n tang S i s t em P e n y ediaan Air Min um (Le m baran N e gara R e p u blik I n d o n e s ia Tah un 2 0 15 N o m or 3 4 5, Tam bahan Le m baran N e gara R e p u blik I n d o n e s ia N o m or 5 8 0 2 ); 11. P e r a tu ran P e m erintah N o m or 54 Tah un 2 0 17 t e ntang B a dan U saha Milik D a e rah (Le m baran N e gara R e p u b l ik I n d o n e s ia Tah un 2 0 17 N o m or 3 0 5, Tam bahan Le m baran N e gara R e p u blik I n d o n e s ia N o m or 6 1 7 3 ); 1 2. P e r a tu ran P e m erintah N o m or 12 Tah un 2 0 19 t e ntang P e n g e l o l aan K e uan gan D a e rah (Le m baran N e gara R e p u blik I n d o n e s ia Tah un 2 0 19 N o m or 4 2, Tam bahan Le m baran N e gara R e p u b lik I n d o n e s ia N o m or 6 3 2 2 ); - 3 - 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan U saha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengn Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155); 19. Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN ; MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP PELAYANAN, KEGIATAN USAHA, WILAYAH USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI ; PERMODALAN, PENDAPATAN DAN BIAYA; ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA RATU SAMBAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2022.
49

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1992

Download file:

PERDA_NO_1_TAHUN_2022_TTG..._AIR_MINUM_TIRTA.pdf

perusahaan umumd aerah air minum tirta luak nan bungsu

2022

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak masyarakat dalam mendapatkan air bersih yang berkualitas dan peningkatan pendapatan asli Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah; b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih yang efektif, efisien, dan transparan kepada masyarakat, perlu mengatur pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum_ secara komprehensif dan profesional;
Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016
Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu bergerak di bidang usaha a. penyelenggaraan SPAM di Daerah; dan/atau b. penyediaan air dalam kemasan; dan/atau c. depot air minum.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2022.
Mencabut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1992
81

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Transportasi Pekanbaru Madani (Perseroda)

Abstrak

BUMD / Badan Usaha Milik Daerah Transportasi Darat / Laut / Udara

Download file:

PERDA NO 1 TAHUN 2022 TEN...DANI (PERSERODA).pdf

bumd

2022

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022 Nomor 1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Transportasi Pekanbaru Madani (Perseroda)

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penanganan permasalahan transportasi di Kota Pekanbaru, Pemerintah berkewajiban menyediakan dan meningkatkan pelayanan transportasi umum kepada masyarakat, termasuk angkutan umum massal baik berbasis jalan maupun perkeretaapian. Bahwa untuk menyediakan dan meningkatkan pelayanan transportasi umum, perlu didirikan BUMD sebagai penyelenggara transportasi umum berbentuk Perseroda.
UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2017, PP No. 74 Tahun 2014, PP No. 30 Tahun 2021
Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Nama dan Tempat Kedudukan 3. Maksud dan Tujuan 4. Kegiatan Usaha 5. Jangka Waktu Berdiri 6. Besarnya Modal Dasar 7. Penugasan Pemerintah Daerah 8. Pemilihan Direksi 9. Ketentuan Peralihan 10. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
16 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA PT. BANK NTB SYARIAH

Abstrak

BUMD / Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PERDA No. 1 Tahun 2022 Te...Bank NTB Syariah.pdf

Penyertaan Modal pemerintah daerah

2022

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD 2022 NO 1, NO REG 1-39/2022, TLD 188

Peraturan Daerah (Perda) tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA PT. BANK NTB SYARIAH

ABSTRAK:

a. bahwa adanya perubahan bentuk Usaha Perseroan Terbatas Bank NTB dari konvensional menjadi Perseroan terbatas Bank NTB Syariah, dan perubahan besaran penyertaan modal, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, perlu dilakukan penyesuaian; b. bahwa guna meningkatkan ketahanan daya saing PT Bank NTB Syariah dalam industri perbankan nasional dan meningkatkan peranan PT Bank NTB Syariah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, maka perlu dilakukan peningkatan permodalan agar dapat meningkatkan laba, serta dapat memberikan deviden kepada pemerintah Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah, oleh karena itu perlu dilakukan penyetoran penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank NTB Syariah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT. Bank NTB Syariah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 64 Tahun 1958; UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah denganPerpu Nomor 2 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 1 Tahun 2008; PP Nomor 54 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Perda Nomor 4 Tahun 2008; Perda Nomor 8 Tahun 2018
Dalam perda ini diatur mengenai penyertaan modal pemerintah provinsi NTB pada PT Bank NTB Syariah, dengan ruang lingkup a. status dana APBD dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah; b. penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah; c. pelaksanaan penyertaan modal; d. hasil usaha; e. penatausahaan dan pertanggungjawaban;dan f. pembinaan dan pengawasan

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2022.
14 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor NOMOR 3 TAHUN 2021 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BESTARI TANJUNGPINANG

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

perda _ 3 _ 2021 _ jdihtpi(180).pdf

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BESTARI TANJUNGPINANG

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. NOMOR 3 TAHUN 2021, LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021 NOMOR 47

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BESTARI TANJUNGPINANG

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 5 Tahun 2001; UU Nomor 7 Tahun 1992; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 54 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 94 Tahun 2017; Permendagri Nomor 37 Tahun 2018; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Bestari dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2021.
50 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor NOMOR 4 TAHUN 2021 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PERSEROAN TERBATAS TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kota Tanjungpinang No. 2 Tahun 2024 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Tanjungpinang Makmur Bersama
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Download file:

perda _ 4 _ 2021 _ jdihtpi(179).pdf

PERSEROAN TERBATAS TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

2021

Peraturan Daerah (Perda) NO. NOMOR 4 TAHUN 2021, LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021 NOMOR 48

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERSEROAN TERBATAS TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 5 Tahun 2001; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 54 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 37 Tahun 2018; Permendagri Nomor 118 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang PT. Tanjungpinang Makmur Bersama Perusahaan Perseroan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2021.
58 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 17 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO KABUPATEN TEBO

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

PERDA 17 TH 2021.pdf

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO KABUPATEN TEBO

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2021 NOMOR 17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO KABUPATEN TEBO

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha Perusahaan Umum Daerah Tirta Muaro Tebo, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo yang berasal dari pengalihan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999, 2007, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019; b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupatan Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTtahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO KABUPATEN TEBO

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021.
5

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kota Pontianak No. 4 Tahun 2020 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK

Download file:

Perda Kota Pontianak 17 tahun 2021.pdf

bumd-modal

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2021/NO.17, LL Kota Pontianak : 9 HAL

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pemenuhan kewajiban modal dasar Pemerintah Kota Pontianak kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa yang telah tercantum sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap jumlah kewajiban pemenuhan modal dasar dimaksud;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.7 Tahun 1992, UU No.21 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.54 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, Per OJK No. 20/POJK.03/2014, Per OJK No. 04/POJK.03/2015, Perda No.7 tahun 2011, Perda No.3 Tahun 2019, Perda No.13 Tahun 2019, Perda No.3 Tahun 2020, Perda No.4 Tahun 2020, Perda No.18 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERUBAHAN Pasal 3 ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
6 halaman dan 3 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kota Pontianak No. 3 Tahun 2020 tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK

Download file:

Perda Kota Pontianak 16 tahun 2021.pdf

bank-bumd

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2021/NO.16, LL Kota Pontianak : 7 HAL

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan berkurangnya pemenuhan kewajiban modal dasar Pemerintah Kota Pontianak kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa yang telah tercantum sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap jumlah kewajiban pemenuhan modal dasar dimaksud;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.7 Tahun 1992, UU No.17 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2007, UU No.40 Tahun 2007, UU No.21 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.54 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, Per OJK No. 20/POJK.03/2014, Per OJK No. 04/POJK.03/2015, Per OJK No. 05/POJK.03/2015, Perda No.7 tahun 2011, Perda No.11 Tahun 2017, Perda No.3 Tahun 2019, Perda No.3 Tahun 2020, Perda No.4 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERUBAHAN Pasal 10 ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
Perda ini memiliki 6 halaman dan 1 halaman penjelasan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Musi Banyuasin
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik

Download file:

NOMOR 15-PERUSAHAAN UMUM ...NUM TIRTA RANDIK.pdf

pdam-tirta randik

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2021/No.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (3) dan Pasal 402 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 4 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka pengaturan mengenai PDAM perlu diperbaharui dan disempurnakan.
Dasar hukum dalam peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2020; PP No 54 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 118 Tahun 2018; Permendagri No 77 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini di atur mengenai : ketentuan umum; perubahan status hukum; nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan pendirian; kegiatan usaha; jangka waktu berdiri; anggaran dasar; modal; organ perumda air minum tirta randik dan pegawai; rencana bisnis, rencana kerja, anggaran dan pelaporan; penggunaan laba; pembinaan dan pengawasan; pembubaran; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
Mencabut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik
28 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT