Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.578 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan dari sekarang

Penyelenggaraan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERDA NOMOR 5 TAHUN 2024 ...EDIAAN AIR MINUM.pdf

Penyelenggaraan- Penyelenggaraan-Pembanguna-Infrastruktur

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD Tahun 2024 Nomor 5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum

ABSTRAK:

bahwa pembangunan infrastruktur air minum merupakan langkah untuk memenuhi hak dasar terhadap air minum kepada masyarakat scbagai wujud dari terpenuhinya keadilan sosial sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik teruatama infrastruktur air minum yang memadai, mendorong dan meningkatkan akses air minum secara merata terhadap seluruh lapisan masyarakat, maka diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur air minum dengan prioritas anggaran pembangunan yang scsuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat; bahwa sehubungan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepata n Penyediaan Air Mimum dan Layanan Pengelolaa n Air Limbah Domestik, maka perlu dilakukan percepatan terhadap pembangunan infrastruktur air minum; bahwa berdasarkan pertimbanga n sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 121 Tahun 2015; PP No. 185 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 7 Tahun 2021
Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab Ii Penyelenggaraan Spam

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2025.
45 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Pengelolaan Sumber Daya Air

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

2024pd3319004_sign.pdf

sumber daya air

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, BD.2024/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

ABSTRAK:

bahwa sumber daya air di Kabupaten Kudus merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang digunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kudus sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Kudus secara bersama-sama berupaya untuk berperan serta dalam melestarikan dan menjaga keberlangsungan sumber daya air sebagai sumber kehidupan dengan mengedepankan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat; bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus perlu mengatur pengelolaan sumber daya air; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tugas dan Wewenang Pemerintah DAerah, Hak dan Kewaiban, Pengelolaan Sumber Daya Air, Tahapan Pengelolaan Sumber Daya Air, Perizinan Berusaha, Sistem Informasi Sumber Daya Air, Pemberdayaan dan Pengawasan, Pendanaan, Peran Serta Masyarakat, Koordinasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2024.
30 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabujaya Menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Prabujaya

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kota Prabumulih No. 8 Tahun 2004 tentang Pendirian PDAM Kota Prabumulih

Download file:

Perda No 4 th 2024 ttg Pe...ta Prabujaya (1).pdf

bentuk hukum-badan usaha milik daerah-perusahaan daerah air minum

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2024/NO.4, Peraturan Kota Prabumulih

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabujaya Menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Prabujaya

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dipandang perlu dilakukan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabujaya menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Prabujaya berdasarkan Peraturan Daerah Kata Prabumulih No 8 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabujaya serta berdasarkan ketentuan Pasal 331 dan Pasal 337 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2023 tentang UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalarn rangka melakukan restrukturisasi Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah perlu dilakukan perubahan bentuk hukurn yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 6 Tahun 2001; UU No 17 Tahun 2003; UU No 40 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; Undang- Undang No 25 Tahun 23 Tahun 2014; UU No 17 Tahun 2019; Peraturan No 1 Tahun 2022; Pemerintah No 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabujaya Menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Prabujaya dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perusahaan Umum Daerah Tirta Prabujaya, yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Prabujaya adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Prabumulih yang bergerak di bidang usaha pengelolaaan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Prabumulih dan tidak terbagi atas saham. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan perusahaan umum Daerah sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan umum Daerah guna memperbaiki kinerja dan/ atau meningkatkan nilai perusahaan umum Daerah. PDAM Tirta Prabujaya Kota yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabujaya berubah bentuk hukum menjadi Perumda Tirta Prabujaya. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Perubahan Bentuk Hukum, Nama dan Tempat Kedudukan; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri; Modal; Organ Perumda Tirta Prabujaya; Satuan Pengawasan Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya; Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan Perumda Tirta Prabujaya; Penggunaan Laba BUMD; Penugasan Pemerintah Kepada Perumda Tirta Prabujaya; Evaluasi, Restrukrisasi, Perubahan Bentuk Hukum dan Privatisasi Perumda Tirta Prabujaya; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran Perumda Tirta Prabujaya; Kepailitan Perumda Tirta Prabujaya; Pembinaan dan Pengawasan Perumda Tirta Prabujaya; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2024.
Mencabut Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabujaya
39 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2018

Download file:

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024.pdf

perusahaan umum daerah air minum

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2024/No.4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan air minum yang menjadi hak masyarakat melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali; bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan dinamika kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2018;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan ayat (3) Pasal 6, perubahan Pasal 17, penyisipan Pasal 17A dan Pasal 17B, perubahan Pasal 22, penambahan Paragraf 4, penyisipan Pasal 22A, perubahan Pasal 24, penyisipan Paragraf 1A, penyisipan Pasal 26A, perubahan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 28, penyisipan Paragraf 4A, penyisipan Pasal 29A, perubahan Pasal 30, perubahan ayat (3) Pasal 31, penyisipan Pasal 32A, perubahan ayat (3) Pasal 35, perubahan ayat (4) Pasal 41, perubahan ayat (7) Pasal 42, perubahan ayat (9) Pasal 43.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2018 diubah.
21 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Irigasi

Abstrak

Lingkungan Hidup Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERDA NOMOR 4 TAHUN 2024 (IRIGASI).pdf

irigasi

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2024/No.4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Irigasi

ABSTRAK:

bahwa pemanfaatan sumber daya air, khususnya air irigasi di Kabupaten Kepulauan Meranti masih belum sesuai dengan tujuan dan fungsi irigasi untuk mendukung pengembangan pertanian yang merupakan sektor utama penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga perlu pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terpadu berbasis peran serta masyarakat, khususnya masyarakat petani. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf d Undangundang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah bertugas mengembangkan dan mengelola sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 17 Tahun 2019, PP No. 20 Tahun 2006, PermenPUPR No. 11/Prt/M/2015, PermenPUPR No. 12/Prt/M/2015, PermenPUPR No.14/Prt/M/2015, PermenPUPR No. 17/Prt/M/2015, PermenPUPR No. 30/Prt/M/2015
Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut 1. Ketentuan Umum 2. Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi 3. Hak dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa 4. Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat Petani 5. Kelembagaan 6. Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 7. Garis Sempadan Jaringan Irigasi 8. Pemanfaatan Ruang Sempadan Jaringan Irigasi 9. Pengembangan Jaringan Irigasi 10. Pengelolaan Aset Irigasi 11. Status Daerah Irigasi 12. Pembiayaan 13. Alih Fungsi Lahan Beririgasi 14. Pengawasan 15. Kewajiban dan Larangan 16. Penyelesaian Sengketa 17. Ketentuan Penyidikan 18. Ketentuan Pidana 19. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2024.
29 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sugi Laende

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Muna Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Muna Tahun 1987 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Muna Nomor 1).
Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Muna Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Muna Tahun 1987 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Muna Nomor 1).

Download file:

PERDA NO.3 TAHUN 2024.pdf

PERUSDA

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3,

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sugi Laende

ABSTRAK:

a. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka terhadap bentuk dan nama serta kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Muna yang didirikan dan/atau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Muna Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Muna dan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Muna perlu dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muna tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sugi Laende;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700).
Materi Pokok yang diatur antara lain Ketentuan Umum, Perubahan Bentuk dan Nama, Perubahan Bentuk Dan Nama, Lambang Kedudukan Dan Jangka Waktu, Kegiatan Usaha, Tugas Pokok Dan Fungsi, Sumber Modal, Modal Dasar Dan Modal Disetor, Organ Perumda Tirta Sugi Laende, Penggunaan Laba, Tata Kelola, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, Dan Komite Lainnya, Laporan, Anak Perusahaan, Penugasan Pemerintah Daerah, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembubaran, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2024.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Muna Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Muna Tahun 1987 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Muna Nomor 1); dan b. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Jumlah Halaman 29

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERDA NO. 2 TH 2024.pdf

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2024 NOMOR 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik

ABSTRAK:

bahwa lingkungan yang baik dan sehat_ serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik secara konvensional dan tradisional, sehingga perlu diberikan pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang benar untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di Kabupaten Agam, maka perlu pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah Domestik
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah: tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; pengelolaan dan pengembangan SPALD-S; penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan SPALD; kelembagaan; kewajiban, hak dan peran serta masyarakat dan Badan Usaha; kerjasama; insentif; larangan; retribusi; pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
30 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Pengelolaan Sumber Daya Air

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

2024pd3322002.pdf

pengelolaan sumber daya air

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2024/NOMOR.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

ABSTRAK:

bahwa sumber daya air merupakan kekayaan alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dikuasai oleh negara untuk dikelola secara optimal bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; bahwa diperlukan upaya pengelolaan dan pelestarian sumber daya air guna menjaga keberlangsungan sumber daya air bagi kehidupan masyarakat dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah berwenang menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah sesuai dengan kewenangannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemanfaatan Sumber Air, Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, Pengendalian Daya Rusak Air, Perizinan Berusaha, Forum Pengelola Sumber Daya Air Daerah, Koordinasi, Sistem Informasi Sumber Daya Air, Pemberdayaan dan Pengawasan Sumber Daya Air, Pendanaan, Hak dan Kewajiban, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2024.
29 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Usaha Depot Air Minum

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

2024pd32232.pdf

USAHA - DEPOT - AIR - MINUM

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2024/Nomor 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Usaha Depot Air Minum

ABSTRAK:

Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia, salah satu upayanya dengan menjaga kualitas air minum yang dikomsumsi sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Depot Air Minum.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 66 Tahun 2014; Permenkes No. 2 Tahun 2023; Perda Kota Bekasi No. 01 Tahun 2018.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Usaha Depot Air Minum yang meliputi Ketentuan Umum, Asas, Maksud, Arah Kebijakan dan Ruang Lingkup, Kualitas Air, Higiene Sanitasi, Hak Komsumen, Pembinaan, Pengawasan, Perizinan Usaha DAM dan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 16 Tahun 2005.
12 Hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Pengelolaan Air Limbah Domestik

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

Perda Kab. Manggarai Barat No. 2 Tahun 2024.pdf

limbah-air-pengelolaan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

ABSTRAK:

a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan air limbah domestik untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dalam rangka mencegah dan mengatasi pemasalahan pencemaran air di Kabupaten Manggarai Barat maka perlu untuk melaksanakan pengelolaan air limbah domestik; c. bahwa guna menjamin kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik secara terencana, terpadu dan berkelanjutan maka perlu ditetapkan di dalam peraturan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air limbah Domestik.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Bab 3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Bab 4. Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat; Bab 5. Kerja Sama dan Kemitraan; Bab 6. Pendanaan; Bab 7. Perizinan; Bab 8. Retribusi dan Jasa Pelayanan; Bab 9. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 10. Insentif dan Disinsentif; Bab 11. Larangan; Bab 12. Ketentuan Penyidikan; Bab 13. Ketentuan Pidana; Bab 14. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
20 halaman; 5 halaman penjelasan

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT