Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2024

Irigasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut 1. Ketentuan Umum 2. Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi 3. Hak dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa 4. Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat Petani 5. Kelembagaan 6. Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 7. Garis Sempadan Jaringan Irigasi 8. Pemanfaatan Ruang Sempadan Jaringan Irigasi 9. Pengembangan Jaringan Irigasi 10. Pengelolaan Aset Irigasi 11. Status Daerah Irigasi 12. Pembiayaan 13. Alih Fungsi Lahan Beririgasi 14. Pengawasan 15. Kewajiban dan Larangan 16. Penyelesaian Sengketa 17. Ketentuan Penyidikan 18. Ketentuan Pidana 19. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2024 tentang Irigasi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kepulauan Meranti

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Selat Panjang

Tanggal Penetapan

14 Mei 2024

Tanggal Pengundangan

14 Mei 2024

Tanggal Berlaku

14 Mei 2024

Sumber

LD.2024/No.4

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP - AIR, SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti

Bidang

HUKUM LINGKUNGAN

Halaman ini telah diakses 24 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 4 TAHUN 2024 (IRIGASI).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

irigasi
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2024/No.4
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Irigasi
ABSTRAK:	bahwa pemanfaatan sumber daya air, khususnya air irigasi di Kabupaten Kepulauan Meranti masih belum sesuai dengan tujuan dan fungsi irigasi untuk mendukung pengembangan pertanian yang merupakan sektor utama penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga perlu pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terpadu berbasis peran serta masyarakat, khususnya masyarakat petani. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf d Undangundang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah bertugas mengembangkan dan mengelola sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 17 Tahun 2019, PP No. 20 Tahun 2006, PermenPUPR No. 11/Prt/M/2015, PermenPUPR No. 12/Prt/M/2015, PermenPUPR No.14/Prt/M/2015, PermenPUPR No. 17/Prt/M/2015, PermenPUPR No. 30/Prt/M/2015 Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut 1. Ketentuan Umum 2. Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi 3. Hak dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa 4. Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat Petani 5. Kelembagaan 6. Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 7. Garis Sempadan Jaringan Irigasi 8. Pemanfaatan Ruang Sempadan Jaringan Irigasi 9. Pengembangan Jaringan Irigasi 10. Pengelolaan Aset Irigasi 11. Status Daerah Irigasi 12. Pembiayaan 13. Alih Fungsi Lahan Beririgasi 14. Pengawasan 15. Kewajiban dan Larangan 16. Penyelesaian Sengketa 17. Ketentuan Penyidikan 18. Ketentuan Pidana 19. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2024. 29 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2024

Irigasi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT