Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Retribusi Pelayanan Di Laboratorium Gigi pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah
ABSTRAK:
Bahwa tariff layanan retribusi di laboratorium gigi pada UPT RSU Datu Beru belum diatur oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang badan layanan umum daerah, tariff layanan badan layanan umum daerah diusulkan oleh pemimpin badan layanan umum daerah dan diatur dengan peraturan kepala daerah
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 24 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Permenkes Nomor 32 Tahun 2015; Permenkes Nomor 54 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 8 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Nama, Objek, dan Subyek Tarif Pelayanan; BAB III Besaran Tarif Pelayanan; BAB IV Ketentuan Lain-lain; BAB V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2021.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 66 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN
DAN PENETAPAN HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN
TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pengenaan Pajak Penerangan
Jalan dan penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas
Penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan Sendiri, serta
sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 103 Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso
Nomor 6 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan dan
Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas Penggunaan
Tenaga Listrik yang dihasilkan Sendiri.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah clan Retribusi Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
:Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; 4. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 80 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bondowoso.
Setiap penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri
maupun yang diperolah dari sumber lain, dipungut PPJ dengan besaran perhitungan dan tarif sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 66 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang
ABSTRAK:
Dalam Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Yang Menyatakan kewenangan Penyelenggaraan metrologi sebagai kewenangan kabupaten/kota dan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atas pelayanan tera/ tera ulang yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, maka perlu adanya peninjauan terhadap Tarif Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang yang merupakan bagian dari Jasa Retribusi Jasa Umum. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar .
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 78/M-DAG/PER/II/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten banjar Nomor 13 Tahun 2016 .
Peraturan Bupati Tentang Peminjauan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Meliputi : (1). Meninjau Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten banjar Nomor 6 Tahun 2011; (2). Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/ tera Ulang dilakukan melalui perubahan tarif retribusi dengan memperhatikan biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (3). Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) adalah yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 66 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengisian, Penerbitan dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetatapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 99 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian, Penerbitan dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetatapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2016.
Hal yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Ketentuan Umum; Tata Cara Pengisian, Penerbitan dan Penyampaian SKPD, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
9 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 66 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 66, BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 54 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 66 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Uang Jaminan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tempat Parkir Khusus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan uang jaminan pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir, dipandang perlu adanya pengaturan yang jelas tentang tata cara pembayaran, pengembalian, dan pengelolaan uang jaminan retribusi dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian, dan Pengelolaan Uang Jaminan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian Dan Pengelolaan Uang Jaminan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Dan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tempat Parkir Khusus, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Pembayaran Uang Jaminan Parkir;
3. Penggunaan Dan Pengembalian Uang Jaminan Parkir;
4. Pengelolaan Uang Jaminan Parkir;
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2018.
5 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 66 Tahun 2021
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah
Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 66, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72024
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah, target penerimaan pajak yang dijabarkan secara triwulanan dapat diubah berdasarkan pertimbangan tertentu;
b. bahwa untuk menyesuaikan kondisi perekonomian saat ini akibat dampak pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), perlu dilakukan perubahan target penerimaan pajak daerah sehingga Peraturan
Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2021, perlu diubah
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 std terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan ketiga Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 yaitu diubah pada Pasal 4
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
Mengubah Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah std terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah
3 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 66 Tahun 2013
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERWALI Kota Yogyakarta No. 62 Tahun 2014 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Ehe 1948 (Tahun Masehi 20142015) di Kota Yogyakarta
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah, diperlukan penguatan administrasi pemungutan pajak daerah;
b. bahwa demi kelancaran pemungutan pajak daerah diperlukan dasar hukum dan tahapan-tahapan pemungutan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka guna kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak tersebut dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Penerangan Jalan;
e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
f. Pajak Parkir;
g. Pajak Reklame; dan
h. Pajak Air Tanah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
151 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
